Soal Peristiwa Semanggi 1&2, Haris Azhar: Jaksa Agung Baca Hasil Penyelidikan Komnas HAM!     

Kamis, 16 Januari 2020 – 23:00 WIB

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (istimewa)

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (istimewa)

 

JAKARTA, REQnews – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengkritik keras pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peristiwa Semanggi 1 dan 2. Ia mengatakan, Burhanuddin perlu mencermati kembali hasil penyelidikan Komnas HAM yang dilakukan 20 tahun lalu.

“Jaksa Agung harus baca hasil penyelidikan Komnas HAM dan UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” katanya ketika dihubungi REQnews, Kamis 16 Januari 2020.

Kata Haris, peristiwa Semanggi 1 dan 2 sudah jelas merupakan kasus Pelanggaran HAM berat. Bahkan ada 9 kasus lain yang belum tuntas dan dibiarkan menggantung di Kejagung.

“Semua kasus-kasus tersebut terhalang berlanjut karena banyak pelaku duduk di kekuasaan. Kalau ada hambatan tersebut, sebaiknya Jaksa Agung mengakui saja dan lapor Presiden. Jangan lah memutar balikan fakta tanpa pernah bekerja. Kasihan malah terlihat tidak cerdas,” ujarnya.

Sebelumnya, Burhanuddin mengatakan, penetapan status kedua kasus tersebut merupakan hasil dari Rapat Paripurna DPR dan bukan berdasarkan penyidikan kejaksaan Agung. Namun, ia tak menyebutkan kapan rapat paripurna tersebut digelar.

"Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, telah ada hasil Rapat Paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," katanya.

Burhanuddin lalu mengatakan, pihaknya memiliki kendala dalam menuntaskan pelbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satu hambatannya adalah ketiadaan pengadilan HAM ad hoc hingga saat ini.

“Pengadilan HAM ad hoc (hanya) bisa dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan perkara tertentu yang didukung oleh keputusan presiden,” ujarnya.

Kata Burhanuddin, berkas hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu masih terkendala terkait kecukupan alat bukti.

"Berkas hasil penyidikan Komnas HAM belum menggambarkan atau menjanjikan 2 alat bukti yang kami butuhkan," katanya.

Seperti diketahui, tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11-13 November 1998. Saat itu aksi demonstrasi di masa transisi berakhir tewasnya 17 warga sipil.

Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II. Peristiwa itu terjadi pada 24 September 1999. Tragedi ini menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa UI, Yap Yun Hap, dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta. Sementara 217 orang lainnya luka-luka.

Pada tahun 2000 lalu, DPR membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) atas desakan mahasiswa dan keluarga korban. Setahun kemudian, Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Pansus juga merekomendasikan penyelesaian melalui jalur pengadilan umum dan pengadilan militer.

Juli 2001, rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus Trisaksi, Semanggi I dan II, hasilnya tiga fraksi F-PDI P, F PDKB, F PKB menyatakan kasus ini terjadi unsur pelanggaran berat, namun tujuh fraksi lain F- Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F-Reformasi, F-KKI, F-PDU menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS.

Namun, Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan dalam kasus Semanggi I, II dan Trisakti telah terjadi praktik Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity) yakni praktik pembunuhan, perbuatan tidak berperikemanusiaan yang berlangsung secara sistematik, meluas dan ditujukan pada warga sipil.

Dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM menyimpulkan terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dengan 50 orang perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2000, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan pada April 2002.

Di tahun 2003, Kejagung menolak dengan alasan kasus tersebut sudah disidangkan melalui pengadilan militer, sehingga tidak dapat mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Padahal menurut Komnas HAM, peradilan militer hanya menjerat pelaku lapangan, sementara pelaku utama belum diadili.

Dalam rapat Tripartit antara Komnas HAM, Komisi III dan Kejagung pada Maret 2003, pihak Kejagung tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM ad hoc. Selain itu, Komisi III juga memutuskan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) orang hilang.

Pada 13 Maret 2007, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan tidak akan mengagendakan persoalan penyelesaian tragedi TSS ke Rapat Paripurna pada 20 Maret nanti. Artinya, penyelesaian kasus TSS akan tertutup dengan sendirinya dan kembali ke rekomendasi Pansus sebelumnya. (Binsasi)