JAKARTA, REQnews – Mantan Kapolsek Pasirwangi (Garut) AKP Sulman Aziz buka-bukaan soal indikasi tidak netralnya polisi dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Dia membongkar perihal perintah “pimpinan” yang meminta dirinya untuk mendata dan menggalang massa untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Berikut pernyataan Sulman Aziz yang dirangkum wartawan REQnews.

Kenapa Anda membongkar “borok” institusi Polri yang diduga tidak netral dalam pilpres kali ini?

Saya merasa telah dizalimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri dan anak saya. Saya telah dimutasi dari jabatan saya sebagai kapolsek ke Polda Jabar dikarenakan saya berfoto dengan seorang tokoh agama, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pasirwangi yang kebetulan beliau itu sebagai Ketua Panitia Deklarasi Prabowo-Sandi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019.

Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai kapolsek memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah saya tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan. Kemudian saya berfoto sambil membuat laporan untuk melaporkan kepada kapolres (Garut) bahwa saya berkoordinasi dengan panitia.

Yang kedua saya dianggap tidak melakukan penggembosan terhadap massa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Ketiga saya telah difitnah. Saya dianggap memobilisasi para kepala desa di Polsek Pasirwangi untuk memberikan dukungan kepada nomor 02. Padahal saat itu para kepala desa datang 9 orang kepada saya dari jumlah 12 desa. Mereka itu menyampaikan pada saya meminta perlindungan kepada saya bahwa mereka habis dipanggil Polda Jabar. Diperiksa dalam rangka klarifikasi dana banprov, dana desa, dan bansos. Kemudian mereka diarahkan untuk kepada paslon nomor 01. Tapi situasi ini di balik, seolah saya mengumpulkan kepala desa, untuk memberikan dukungan kepada 02.

Apakah peristiwa ini baru kali pertama terjadi dalam karier Anda?

Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi. Saya sudah ditugaskan ke mana mana. Baru di 2019 ini, di pilpres 2019 ini, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon. Kepolisian RI berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002, tugasnya menciptakan keamanan dan ketertiban menegakkan hukum secara profesional dan adil, serta mengayomi melindungi dan melayani masyarakat.

Kepada seluruh anggota Kepolisian RI, yang berpangkat tamtama, bintara, secapa, dan SAG (Sekolah Alih Golongan) saya ajak kalian semua jangan pernah takut menolak perintah yang salah. Kita ini adalah Bhayangkara negara. Kita adalah abdi negara dan digaji rakyat. Kepada pimpinan Kepolisian RI, jangan jadikan kami sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Kami adalah patriot bangsa, penegak hukum yang harus bekerja sesuai dengan harapan daripada rakyat.

Bagaimana arahan “pimpinan” dalam pilpres yang Anda maksud?

Beberapa kali saya dipanggil Kapolres (Garut) untuk melakukan pendataan terhadap dukungan-dukungan kepada masing-masing calon. Diperintahkan untuk melakukan penggalangan (dukungan). Kami diancam. Para kapolsek (di lingkungan Polres Garut) kalau di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotkakan. Karena itulah saya menyampaikan itu semua demi ketenangan keamanan sahabat saya, rekan saya polisi. Supaya kami dimanusiakan.

Apakah perintah penggalangan suara ke 01 sudah dilaporkan ke Propam Polda Jawa Barat?

Saya ini bawahan. Siapa yang ingin dengar laporan saya? Anggota saya ketika ada deklarasi Prabowo-Sandi di Pasirwangi, saya tahu setelah TR (Telegram Rahasia) saya pindah ternyata seluruh anggota saya diperiksa Propam Polda Jabar. Mereka ditanya apa hubungan saya dengan Ustad Zam Zam, ketua dewan syuriyah NU Kecamatan Pasirwangi dan ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Pasirwangi. Mereka hanya menyampaikan itu hanya hubungannya karena kapolsek ingin berkoordinasi dengan Ustad Zam Zam itu agar kegiatan deklarasi berjalan dengan benar. Ada lagi isu lebih ekstrim. Ada yang menyampaikan kepada saya. Saya dituduh membiayai deklarasi itu. Kira-kira orang kecil seperti saya mampu nggak membiayai?

Keterangan resmi dari polisi kenapa dimutasi?

TR (telegram rahasia) mutasi ada, tanggal 8 (Maret). Tidak ada (alasan mutasi), tidak diterangkan di TR (telegram rahasia).

Bagaimana Anda bisa menyimpulkan hanya karena berfoto dengan tokoh NU akhirnya dimutasi?

Sebelum saya dimutasi, ini disampaikan oleh anggota saya, semua anggota saya diperiksa oleh Propam Polda Jabar. Yang ditanyakan apa hubungan saya dengan Ustad Zam Zam dan apa yang disampaikan oleh saya ketika 9 orang kepala desa datang ke Polsek Pasirwangi. Artinya dengan ada pertanyaan itu, mereka mencurigai saya ada permainan dengan ketua panitia, dan melakukan penggalangan kekuatan dengan kepala desa.

Mengenai perintah berpihak pada salah satu pasangan calon, siapa yang memberi perintah?

Kalau yang sampai kepada kami adalah Pak Kapolres (Garut). Saya nggak tau apa itu perintah secara estafet dari atas. Tapi saya diperintahkan beliau agar kita berpihak pada paslon nomor 01. Dan ada ancaman juga. Kalau paslon itu (01) kalah di wilayah polsek masing-masing maka kapolsek akan dimutasikan atau dikotakkan. Disampaikan lewat forum pada saat kita rapat di Polres Garut, sekitar bulan Februari, sebelum deklarasi (Prabowo-Sandi di Pasirwangi).

Apa ada ancaman sebelumnya yang bapak alami sebelum mengungkapkan ini?

Tidak ada. Tidak pernah ada ancaman kepada saya. Cuma saya pernah disampaikan oleh rekan-rekan saya, kapolsek lainnya, ketika saya menyampaikan laporan saya tentang akan ada deklarasi tersebut beserta foto saya, karena di kepolisian kalau berbentuk laporan saja tanpa dokumentasi kurang dijamin kebenarannya. Jadi saya setiap melapor menyertakan dokumentasinya. Setelah saya kirim dokumentasi itu, pernah dirapatkan tanpa saya, jangan seperti Kapolsek Rajawali, sekarang kita bukan waktunya lagi untuk berfoto dengan 02.

Di lingkungan Polres Garut sejauh mana dukung mendukung salah satu paslon? Terang-terangan atau tidak?

Saya tidak tahu dengan mereka. Saya berprinsip bahwa Polri harus netral. Saya tidak punya kemampuan untuk melakukan penggalangan. Sementara masyarakat tahu bahwa tugas polisi itu bukan berpolitik. Jadi saya bingung caranya bagaimana.

Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat bahwa ini inisiatif Anda sendiri?

Saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Karena negara kita ini negara besar, subur dan makmur. Untuk mengelola negara besar harus ada kepastian hukum. Tidak boleh hukum dimainkan. Harus ditegakkan dengan benar. Polisi kalau netral ya harus netral. Itu prinsip saya. Negara indonesia yang kaya raya dan besar, punya SDA yang besar. Kalau itu mau dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, tentunya kepastian hukum harus jelas. Tidak ada pelaku korupsi illegal mining, illegal fishing harus dihentikan dengan hukum yang tegas. (*/oji)