&nbsp;
JAKARTA, REQnews &ndash; Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja menuai pro kontra. RUU tersebut mencakup revisi 79 undang-undang yang terdiri atas 1.244 pasal.
Di satu sisi, RUU ini menjadi upaya pemerintah untuk memangkas pasal-pasal yang saling tumpang tindih. Namun di lain sisi, justru menjadi bahan kritikan dari berbagai kalangan, terutama kelompok buruh.
Mereka menilai ada beberapa pasal dalam draft RUU tersebut yang mendiskreditkan kepentingan buruh. Tak hanya itu, yang ikut jadi kontroversi adalah soal kewenangan presiden yang bisa merubah peraturan perundang-undangan tertentu.
Menanggapi hal ini, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan pembahasan RUU tersebut menjadi hal yang cukup krusial akhir-akhir ini.
Maka pemerintah, DPR dan instansi kementerian terkait yang bertanggungjawab menggarap RUU tersebut perlu transparan terhadap publik.
&ldquo;Sejak awal penyusunan, saat penggodokan hingga pengesahan RUU ini. Pemerintah jangan garap diam-diam. Masyarakat perlu dikasitau. Bila perlu buka forum dialog agar kelak regulasi ini bisa memberikan manfaat yang bagi semua pihak,&rdquo; katanya ketika dihubungi pada Senin, 17 Februari 2020.
Emrus pun memberikan anjuran misalkan, Kemenkumham ataupun Kemenko Perekonomian hingga DPR perlu menyediakan ruang diskusi bagi publik untuk membahas RUU ini.
Ia juga menyoroti pasal 170 ayat 1 pada draft RUU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa presiden memiliki wewenang untuk mengubah suatu undang-undang lewat perpres.
&ldquo;Ini berbahaya karena melenceng jauh dari konstitusi kita. Ini salah satu poin yang perlu dikritisi dan dicermati karena bisa saja menciptakan pemerintahan yang jauh dari nilai-nilai demokratis,&rdquo; ujarnya.
&ldquo;Selain itu, penyusunan regulasi ini jangan hanya melibatkan pakar hukum atau ekonomi saja, tapi perlu menghadirkan pakar komunikasi. Sehingga bisa mendapatkan masukan yang beragam dan akhirnya menghasilkan produk Undang-undang yang berkualitas dan bermanfaat bagi semua kalangan,&rdquo; katanya lebih lanjut.
Berdasarkan riset REQnews dalam draft salinan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ada beberapa poin penting yang dinilai kontroversial yakni,
&nbsp;
Pertama, pasal 89 nomor 20 terkait pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan atau lembur
Dalam poin ini menyebutkan bahwa pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu serta skema periode kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.
&nbsp;
Kedua, pasal 89 nomor 22 tentang waktu istirahat dan cuti, serta hari kerja
Pasal 89 nomor 22 terkait ketentuan Pasal 79 diubah sehingga isinya pengusaha wajib memberi waktu istirahat kepada pekerja meliputi istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
Lalu terdapat pula poin pengusaha wajib memberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.
&nbsp;
Ketiga, pasal 89 nomor 24 terkait upah
Di dalamnya terdapat aturan Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Aturan tersebut tidak berlaku untuk industri kecil dan industri padat karya.
Lalu di nomor 30 menyebutkan pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
&nbsp;
Keempat, pasal 42 terkait tenaga kerja asing.
Di dalamnya terdapat aturan tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
Disebutkan, tenaga kerja asing bisa menduduki jabatan kecuali jabatan yang mengurusi personalia.
&nbsp;
Kelima, &nbsp;dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja, terutama pada pasal 170 ayat 1 disebutkan presiden berwenang mengubah UU.
"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan undang-undang ini, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini," demikian bunyi Pasal 170 ayat 1.
Berdasarkan aturan saat ini, presiden bisa saja mengubah UU tapi lewat perppu. Namun perppu itu harus mendapat persetujuan DPR dalam kurun waktu 3 bulan sejak dibuat. (Binsasi)

Soal Omnibus Law, Pakar: Pemerintah Harus Terbuka kepada Masyarakat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi