PJI Wajib Baca, MKN Bukan Tameng Notaris Berlindung dari Pidana

Jumat, 28 Februari 2020 – 11:33 WIB

Ilustrasi peradilan

Ilustrasi peradilan

JAKARTA, REQnews - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) mempersoalkan isi Undang-undang No. 2 Tahun 2014, terutama pada Pasal 66 ayat 1. Mereka merasa keberatan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)” dan dinyatakan bertentangan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahkan pasal tersebut diduga bisa saja memberikan peluang bagi notaris yang terkena kasus hukum, menjadikan MKN sebagai tameng untuk lolos dari jerat hukum. 

Menanggapi hal itu, pakar hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad tak sepakat dengan gugatan PJI tersebut. Menurut dia, asumsi MKN menghambat peradilan tidak sepenuhnya benar karena eksistensinya untuk menjaga kehormatan dan etika notaris.

"(Tapi) MKN juga tidak boleh jadi tameng bagi notaris, jika melakukan pelanggaran hukum. (mengenai tudingan para jaksa ini), MK lah yang patut menilai, apakah bertentangan dengan konstitusi?," katanya kepada REQnews, Kamis 27 Februari 2020 malam.

Ia pun mengajurkan agar para pemohon yang keberatan dengan frasa pada pasal 66 ayat 1 ini harus dapat membuktikan, apakah pasal itu bertentangan dengan pasal dalam UUD 1945. Sebab selama ini ada kasus tentang notaris yang hanya selesai di MKN,bukan berarti ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Suparji pun berharap, entah ke depannya gugatan ini dikabulkan atau tidak oleh MK, maka bila ada masalah hukum dapat langsung diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan.

Untuk diketahui, pengujian Pasal 66 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 ini pun sebenarnya pernah dimohonkan pengujian oleh seorang advokat bernama Tomson Situmeang. Dia mempersoalkan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014, khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” terkait pemeriksaan proses peradilan yang melibatkan notaris.

Alasannya, ketentuan serupa pernah dibatalkan MK melalui uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004, khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.” Namun, melalui putusan bernomor 72/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada Rabu 26 Agustus 2015 silam, permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan dalih pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Mahkamah pun tidak menemukan adanya kerugian pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian. Bagi MK, pemohon yang berprofesi sebagai advokat Njustru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan MKN ini. 

Atas putusan ini, Suparji pun ikut mengamini putusan ini. "Ya pertimbangan tersebut sudah tepat," katanya. (Binsasi)