JAKARTA, REQnews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta penegak hukum baik dari kepolisian, Kejati dan Kejari menjalankan fungsi sebagai konsultan untuk mengelola dan mengawasi dana desa bersama aparatur desa.
Menurut Tito peran penegak hukum sebagai konsultan dana desa tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Namun hal ini dikritisi oleh Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar. Ia mengatakan, secara prinsip dirinya setuju dengan pernyataan Mendagri bahwa penggunaan dana desa harus diawasi. Akan tetapi, ia mempermasalahkan soal kualitas pengawas dana desa di Indonesia. Soalnya pada beberapa kasus, mereka malah bertindak sebagai pemeras.
"Pengawas dalam beberapa kasus yang pernah ada, justru menjadi pemeras. Terakhir TP4(D) oleh Kejaksaan Agung. Tim ini justru jadi alat promosi kontraktor. Meresahkan, mengecewakan dan berbahaya. Ongkos produksi jadi mahal," ujarnya kepada REQnews, Sabtu 29 Februari 2020.
 Maka ia pun menganjurkan agar usulan Tito perlu dibuat lebih jelas dan transparan. "Sekali lagi, dalam konteks usulan mendagri, perlu dibuat transparan lebih dahulu, uang desa untuk apa saja? Lalu kapasitas pengawas seperti apa juga? Karena pengawas yang sebenarnya adalah masyarakat," katanya.
 Haris mengatakan demikian karena ia khawatir, jika penegak hukum jadi approval dalam dana dan proyek desa. "Itu akan jadi semacam atasan aparatur desa. Di sisi lain, memang penegak hukum juga harus selektif memidanakan orang desa," ujarnya.
 "Saya prihatin lihat di penjara-penjara, banyak sekali kades dipidana, dalam pandangan saya tidak semua mereka itu salah. Ada kasus kerugian Rp 50 juta dibawa ke pengadilan. Lah biaya menangani kasusnya aja udah berapa? Kan kasus seperti itu bisa ditangani dengan proses administrasi dan sanksi," katanya lebih lanjut.
 Sebagai informasi pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp1,3 triliun per 19 Februari 2020. Angka itu diklaim lebih tinggi empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Binsasi)

Polisi Awasi Dana Desa, Haris Azhar: Waspada Praktik Pemerasan Seperti TP4 Kejagung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi