Kasus Jiwasraya Murni Korupsi atau Gagal Bayar? Ini Kata Ahli Hukum Asuransi Unair

Selasa, 10 Maret 2020 – 00:02 WIB

BPK tetapkan kerugian negara kasus Jiwasraya capai Rp 16 triliun

BPK tetapkan kerugian negara kasus Jiwasraya capai Rp 16 triliun

JAKARTA, REQnews - BPK RI menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya mencapai Rp 16,81 triliun. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebut kerugian tersebut berasal dari pembelian saham dan reksa dana selama periode 2008-2018. 

Yakni terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi di reksadana sebesar Rp 12,16 triliun. Bahkan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengaku pihaknya telah menyita aset dari enam orang tersangka sebanyak Rp 13,1 triliun.

Tak sampai disitu, penyidiknya akan terus melacak aset yang diduga hasil kejahatan untuk dikembalikan pada negara. Pertanyaanya, apakah proses pemidanaan PT Asuransi Jiwasraya sudah dinilai tepat?

Ahli Hukum Asuransi Unair, Prof Budi Kagramanto pun punya pandangan tersendiri terkait kasus dugaan rasuah tersebut. Kata dia, Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah dan preminya dibayar oleh tertanggung, di mana tertanggungnya adalah masyarakat.

Maka, lanjutnya, sudah barang tentu premi-premi yang terkumpul sejak lama menumpuk di asuransi tersebut. "Jadi premi yang numpuk inilah yang disalahgunakan oleh oknum untuk permainan saham dan hal tersebut menjadikan asuransi Jiwasraya menjadi kolaps," kata Budi menjawab REQnews di Jakarta, Senin 8 Maret 2020. 

Artinya, atas kolaps tersebut tentu bukanlah salah tertanggung/nasabah. Sebab nasabah adalah jelas pihak yang paling dirugikan, dan bukan negara yang mengalami kerugian.

Budi pun mengatakan justru seharusnya negara melakukan intervensi dalam penyelamatan asuransi Jiwasraya ini. Terlebih lagi industri asuransi kita saat ini belum memiliki lembaga yang bisa mengcover kerugian perusahaan asuransi, seperti halnya di industri perbankan.

Sebab mereka telah memiliki LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Lembaga ini berfungsi untuk meng-cover simpanan/tabungan nasabah jika ada Bank yang kolaps, bangkrut maupun dilikuidasi.

Jadi, kata Budi, jelas apa yang terjadi dalam kasus Jiwasraya bukanlah kerugian negara sekalipun industri asuransi kita belum memiliki lembaga semacam LPS. "Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang paling dirugikan adalah nasabah dan bukan negara!."

Menurut dia, tugas negara adalah menstabilkan Jiwasraya. "Saya juga nasabah asuransi bumi putera. Hingga hari ini klaim saya macet, karena Bumiputra juga kolaps puluhan triliun rupiah," ujarnya.

Terkait aksi Kejagung memaksakan kasus Jiwasraya ini, maka mungkin angle pelaku tindak pidana korupsinya mungkin adalah para pejabat Jiwasraya-nya yang gagal mengelola dana nasabah. 

Tapi sebetulnya menurutnya hal tersebut bukanlah murni tindak pidana korupsi. Karena apa yang terjadi hanya masalah gagal bayar asuransi Jiwasraya, yang semestinya harus dibayarkan ke tertanggung/nasabah ketika sudah jatuh tempo.

Ia pun mewanti-wanti Korps Adhyaksa. Sebab patut diwaspadai oleh Kejagung bahwa kasus Jiwasraya ini akan merembet kepada banyak sekali perusahaan asuransi di Indonesia. 

"Dan tentu saja akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Sekali lagi yang paling dirugikan adalah masyarakat."

Padahal sebagaimana kata Prof Satjipto Rahardjo bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan manusia diciptakan untuk hukum. "Maka hukum haruslah memiliki manfaat lebih untuk mensejahterakan manusia dan bukan sebaliknya," ujar Budi.