JAKARTA, REQnews &ndash; Kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya sudah masuk tahap penyidikan.&nbsp; Banyak yang bertanya-tanya, kenapa kasus dugaan megakorupsi ini bisa lolos dari mata pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN.
Pertanyaan yang sama pun muncul dari dosen senior Audit Keuangan Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing. Kata dia, peran OJK menjadi tanda tanya besar kemunculan kasus ini.
&ldquo;Peran OJK, untuk ikut terlibat dalam kasus ini belum diketahui. Tetapi fungsi pengawasan oleh OJK menjadi pertanyaan besar,&rdquo; ujarnya kepada REQnews, Rabu 11&nbsp;Maret 2020.
Selain itu, dirinya berpendapat perlu pembenahan tata kelola di Kementerian BUMN, khususnya dalam menjalankan roda bisnis perusahaan-perusahaan plat merah, seperti Jiwasraya.
&ldquo;Kementerian BUMN harus menekankan manajemen tatakelola yang lebih baik. Perlu ditekankan, sejak 1998, reformasi sudah berjalan di Indonesia. Demokrasi berjalan dengan baik. Tapi, kok malah korporasi-korporasi milik pemerintah belum ter-reformasi?,&rdquo; ujar pria yang juga Aggota Penyidik Kecurangan dan Kejahatan Keuangan UPH ini.
Selanjutnya soal kasus Jiwasraya yang saat ini sudah di tahap penyidikan, Tanggor berharap agar hasilnya segera keluar secepatnya. Ia menilai kasus Jiwasraya sangat ekstrim oleh karena potensi kerugian yang sangat besar Rp 16 triliun.
"Apalagi dengan durasi yang sangat lama baru terungkap ke publik akhir tahun 2019,&rdquo; ujarnya.
Tanggor menilai kemungkinan besar akan ada banyak pihak yang dicurangi dalam pengungkapan kasus ini. &ldquo;Pasti akan banyak, namun penyidik kelihatannya gunakan sistim tangga atau bertahap,&rdquo; katanya.

Megakorupsi Jiwasraya Baru Terungkap, Kemana OJK Selama Ini?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi