Diduga Lakukan Pembohongan Publik, Telkom Dituntut Pertanggungjawaban Secara Hukum    

Selasa, 17 Maret 2020 – 07:31 WIB

Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad (Foto : REQnews)

Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad (Foto : REQnews)

 

JAKARTA, REQnews - PT Telkom diduga telah melakukan pembohongan publik dengan menutup-nutupi fakta di balik kematian salah satu pegawainya berusia 50 tahun di Cianjur, 3 Maret 2020 lalu. Ternyata sang pegawai meninggal karena positif virus corona (Covid-19). Bahkan istri dan anak dari almarhum juga telah dinyatakan positif corona.

Menurut Pakar Hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad, peristiwa ini bisa masuk dalam kategori pembohongan publik dan perlu dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Perlu ada pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera dan mengedukasi supaya tidak terulang lagi,” ujarnya kepada REQnews, Senin 16 Maret 2020.

Perbuatan Telkom juga dianggap merugikan sang pegawai dan bisa saja dituntut oleh pihak keluarga korban. Bahkan kata Suparji, perbuatan perusahaan telekomunikasi plat merah ini melanggar KUH Perdata 1356 menyangkut gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

“Maka, bisa digugat karena ada hak orang lain yang tidak dipenuhi sehingga menyebabkan terjadinya kerugian (hingga kehilangan nyawa),” katanya.

Selanjutnya Suparji menganjurkan agar Menteri BUMN Erick Thohir perlu memanggil jajaran direksi Telkom untuk menjelaskan duduk persoalan ini.

“Kementerian bumn sebagai pemegang saham perlu minta pertanggungjawaban kepada direksi karena ini mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara serta reputasi perusahaan tersebut,” katanya. (Binsasi)