Kota Jakarta benar-benar jadi kota sampah visual. Sejak awal tahun 2019, penuh reklame atau iklan luar ruang politik. Hampir setiap pertigaan, perempatan hingga sisi kiri-kanan jalanan, dari jalan negara, jalan provinsi, jalan kota, jalan kelurahan, hingga gang-gang sempit ada reklame politik. Penempelan dan pemancangan tiang reklame juga tidak beraturan. Sesukanya! Bahkan saling melindas. Ada yang menonjol, ada yang dipepet, ditutup/dihalangi. Terjadi perang reklame. Jadi ada reklame yang menonjol sendiri. Repotnya lagi ada reklame yang menempel di tiang-tiang listrik dan tiang telepon dan lainnya. Ada juga ditempel di pohon, bukan diikat tetapi dipaku. Tak bisa disangkal, kota Jakarta menjadi semrawut apalagi mendekat tanggal 17 April. Kondisi kota nan semrawut dengan sampah visual semacam ini dipastikan terjadi hingga tanggal 13 April atau menjelang minggu tenang, 14 April. Kondisi semrawut ini juga sebenarnya tak perlu terjadi andai saja para pelaku/politisi/tim sukses mematuhi aturan. Ya sebab aturan reklame di kota Jakarta misalnya, sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU), Peraturan Baswaslu, UU Pemilu termasuk Pergub terkait reklame. Di Jakarta misalnya, sudah ada ketentuan titik-titik dan lokasi mana saja yang boleh dipasang reklame. Gubernur, walikota, aparat Satpol PP, pihak kelurahan, pihak RT/RW dan lainnya seperti menutup mata. Antara dibiarkan atau ditertibkan.Pihak KPU dan Ba/Pan-waslu tahu betul dengan kesemrawutan, tetapi apa daya. Banyak warga masyarakat justru membenarkan kesemrawutan semacam itu. Mereka mengatakan, "Yah ini kan cuma sementara. Kita juga bisa tau wajah dan program kerjanya. Kalau tidak begitu, bagaimana kita tau," ungkap seorang warga di Jakarta Selatan. <img style="width: 800px;" src="https://photo.reqnews.com/images/37a5e85ea14db1b172514e301db737f6.jpeg"> Apakah memang harus demikian? Redaksi REQnews mewawancarai pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Jakarta. Berikut petikannya: Apa pendapat Bapak dengan reklame luar ruang di kota Jakarta ini dan kota dan daerah lainnya yang semrawut? Kalau di Jakarta atau temapat-tempat lain, ada zona bebas media luar ruang, ada zona bebas untuk tidak boleh di pasang, sebenarnya ada acuan hukum utama dalam penempatan-penempatan banner/spanduk dan sejenisnya dan itu mengacu pada ketentuan KPU. KPU juga sudah menetapkan pada titik-titik mana yang boleh diijinkan dan apalagi dipantau oleh Bawaslu dan Panwaslu. Jadi penetapan itu seharusnya berdasarkan ketentuan KPU. Kemudian disepakati oleh pemerintah daerah setempat. Jadi pemerintah daerah setempah sudah menetapkan pada titik mana, pada poin mana, daerah mana yang boleh (dipasang atribut pemilu) karena ini kan tidak masuk sebagai kategori sebagai iklan. Kalau media luar ruang itu harusnya masuk kategori sumber pendapatan daerah. Lalu apakah iklan politik membayar retribusi? Membayar pajak? Belum tentu. Apalagi kalau dia punya partai besar, siapa berani? Satpol PP-nya berani gak untuk penertibannya? Ya justru yang terjadi sekarang, sejauhmana titik kesepakatan itu dipatuhi, karena banyak tempat itu kadang-kadang harus diakui kemampuan daya tampung ruanngnya itu terbatas. Bayangkan ada berapa partai politik? Ada berapa caleg? Kemudian ketentuannya akan ditetapkan banner itu, gambar itu, foto itu harus berapa luasnya. Sekarang yang terjadi untuk 1 titik saja mungkin rebutan, yang free katakan. Tapi memang ada yang mampu punya punya modal besar memasang khsus untuk media luar ruang yang memang di situ resmi ada pajaknya, kan tinggal dihitung selama sebulan. Nah itu modelnya dititipkan kepada asosiasi pengusaha atau pengusaha yang bergerak di media luar ruang, ada kontraknya. Kita lihat tuh ada toko-toko besar atau bermodal besar menempatkan itu, tapi kan sekali lagi ketika menempatkan media ruang seperti itu, harusnya punya ketegasan misalnya, akan melakukan penindakan, akan melakukan penertiban sesuatu yang di luar ketentuan dari KPU atau Bawaslu itu untuk dilakukan tindakan. Atau dia benar-benar merusak estetika tata ruang, wajib di-tindaklanjuti. Kalau kita bandingkan pilkada atau pemilihan pilpres sebelumnya yang tidak serentak, itu memang lebih kacau, kalau sekarang cenderung baik karena ada sanksi hukumnya, jadi orang takut, walaupun masih banya yang melanggar. Lalu apa yang sekarang dikhawatirkan? Mungkin para calon pileg (pemilu legislatif) itu mencoba taat kepada aturan, namun yang jadi masalah adalah pasukan maju tak gentar, berani membela yang bayar itu yang menempatkan yang kadang-kadang tidak sesuai aturan, suka-suka dia. Kalau nanti ditanya kepada si calon yang bersangkutan "anda melanggar aturan" kan dia bisa ngeles "itu kan orang lain" belum lagi ada yang menambah rusak ruang itu adalah jika ada banner-banner atau gambar-gambar yang dirusak, yang disengaja. Yang kedua yang menjadi catatan, berapa sebetulnya jumlah yang diijinkan. Kalau modalnya besar, ya unlimited, dia mau bisa pasang di mana-mana, tapi kalau dia modalnya cekak mungkin beberapa doang, kalau yang gak punya modal cuma lembaran foto kopi dong, sekarang mungkin sudah dilarang karena sudah lama ketahuan, dan paling penting adalah karena ada laporan dari masyarakat menjadi sebuah bahan masukkan kepada Bawaslu, bagi KPU, Satpol PP setempat untuk melakukan tindakan, apakah perlu dilakukan pencabutan, pembersihan dan sebagainya. Jadi memang harus diakui, kebutuhan tentang media luar ruang secara formal itu sudah diatur di dalam Perda atau di peraturan kota, kabupaten dan sebagainya. Tetapi terkait pemilihan legislatif dan pilpres memang ditemui, kadang masih banyak pelanggaran yang tidak sesuai, karena namanya juga tahun politik, pemantauan terbatas, jumlah aparat terbatas, lalu teknik pemasangan diserahkan pada pihak lain atau kepada organisasi yang ada, katakan organisasi partai politik tersebut.<img style="width: 800px;" src="https://photo.reqnews.com/images/606e5fb980103604b29ba5857e24ee4b.jpeg"> Apakah atribut media luar ruang politik seperti sekarang ini yang semrawut efektif dalam menyampai pesan? Tidak efektif, sebetulnya sekarang itu, jaman now seperti ini, orang menbuat film, youtube, gambar langsung, tinggal di-share saja. Karena terus terang saja, antara foto, nama akan berbeda. Kalau foto mungkin orang mudah melihat, mengingat wajahnya, tapi mengingat nama itu gak gampang, apalagi mereka yang sudah tua, pemilih di atas (umur) 50 "siapa ya namanya?" Tapi kalau lihat mukanya, mengingat, jadi harus diingat bahwa mengingat memori alam bawah sadar kita untuk mengingat nama lebih sulit dibandingkan mengingat wajah. Jadi jangan berharap wajah yang besar-besar itu akan signifikan dan bisa memperoleh suara yang banyak, karena yang harus dilihat adalah nama atau dia bilang partainya dan nomor berapa, kalau nomor lebih mudah diingat, jadi nama mungkin orang forget it. Tapi kalau nomor itu lebih pas, nama, partai dan nomor. Yang paling penting juga di tingkat mana harus dipilih. Mengapa? Karena terus terang saja, masyarakat sekarang sudah terlalu lelah, mereka mudah ingat pemilihan presiden dibandingkan memilih wakil-wakil di tingkat nasional untuk legislatif. Coba tanya pasti banyak yang gak ingat sebab begitu banyak orang. Jadinya  mungkin asal coblos, yang penting gua partai deh. Jadi efek ekor jas itu kemungkinan terjadi. Mungkin yang beruntung yah partai yang punya calon presiden, kalau partai-partai gurem, yah itu susah diinget, apalagi kalau orangnya tidak terkenal. Maka saya berkesimpulan media sosial lebih efektif, atau yang kedua, ada faktor-faktor pendekatan secara psikologi, orang-orang yang lebih kepada poin, kepada door to door mungkin lebih mudah menang, kan mereka yang jarang datang, namanya juga tidak diingat. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menertibkan atribut liar? Copot! Jangan takut, itu kan sampah visual. Itu justru kalau ada caleg yang menempelkan gambarnya di pohon mendingan tidak usah dipilih. Belum kepilih tapi dia sudah ngerusak. Pokoknya yang merusak jangan dipilih, artinya dia sudah sejak awal tidak memperhatikan etika, estetika, kecuali dengan alasan katakan "oh itu timses yang pasang" jadi sejak awal track record seseorang bisa dipantau dengan cara politik yang berkeadaban, kampanye yang tepat sasaran, tidak sembarangan. Kalau sudah memaku di pohon, kenapa gak sekalian tempel di mobil tinja saja sekalian dan itu diingat masyarakat karena melayani, makannya yang lebih efektif juga, ada yang menggunakan ambulance, itu lebih mudah diingat karena dia punya jasa. Kalau gambar tanpa jasa, enggaklah (akan terpilih) kecuali dia pakai uang, amplop ada nama ya, itu mungkin pengaruh, banyak gentar membela yang bayar kan.(*Risno/Hans)

Yayat Supriatna, 'Reklame Politik Luar Ruang Kurang Efektif, Gunakan Saja Media Sosial!'

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi