&nbsp;
JAKARTA, REQnews - Pembebasan Narapidana (napi) diduga menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi biaya operasional. Termasuk biaya makan harian para napi. Bahkan ikut disinyalir kalau dana tersebut akan dialihkan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD).
Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, M.Hum pun mengamini dugaan tersebut.
Ia mengatakan, memang rata-rata jumlah napi di sejumlah Lapas sudah melebihi kapasitas alias overload. Menyusul meningkatnya tindak pidana narkotika dan kasus pidana yang lain.
Selain itu, tentu membutuhkan biaya makan para napi yang sangat besar. Sebagaimana yang disampaikan Kemenkum HAM, biaya operasionalnya hampir Rp 3 triliun setiap tahun.
&ldquo;Soal strategi pemerintah, apakah ini untuk mengurangi biaya operasional, menurut saya, barangkali betul,&rdquo; ujarnya kepada REQnews, Rabu 8 April 2020.
&ldquo;Sementara untuk pengalokasian dana operasional Lapas untuk pembelian APD, saya tak melihat dari sisi itu artinya untuk biaya itu pembelian APD,&rdquo; ujarnya lagi.
Edy lalu mengatakan bahwa soal penanganan para napi, sudah diatur dalam PP 99 tahun 2009 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga binaan pemasyarakat. &ldquo;Di dalam PP tersebut telah diatur Hak Revisi bagi Napi,&rdquo; katanya.
Kemudian Kemenkum Ham juga telah mengeluarkan Permen no. 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan Napi dan Anak melalui Asimilasi integrasi atau pembebasan bersyarat dalam rangka pencegahan Covid 19. &ldquo;Dengan salah satu pertimbangan adalah tinggi tingkat hunian di LP sehingga rentan terhadap covid 19,&rdquo; ujarnya.
Namun Budi sebenarnya menolak pembebasan para napi korupsi di tengah wabah corona. &ldquo;Karena napi korupsi yang ada LP Sukamiskin, fasilitasnya jauh lebih bagus dibanding LP tindak pidana umum. Ini perlu perhatian serius bagi kemenkumham,&rdquo; katanya. (Binsasi)

Benarkah Pembebasan Napi untuk Kurangi Dana Operasional Lapas?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi