JAKARTA, REQnews - Penerbangan maskapai <a href="https://www.reqnews.com/search?q=batik+air">Batik Air</a> dinilai tidak mentaati aturan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar">Pembatasan Sosial Berskala Besar</a>&nbsp;(PSBB) dari pemerintah. Pesawat tersebut terlihat penuh dengan penumpang, tidak ada pembatas ataupun jarak. Padahal saat ini wabah corona (covid-19) masih merebak.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar pun mengungkapkan hal senada. Ia mengatakan, tindakan maskapai tersebut bertentangan dengan PSBB.&nbsp;Kebijakan ini dimaksud paling sedikit meliputi&nbsp;peliburan sekolah dan tempat kerja,&nbsp;pembatasan kegiatan keagamaan dan&nbsp;pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
"Tentu saja termasuk di dalam kendaraan umum seperti dalam&nbsp;pesawat," ujarnya kepada REQnews, Senin 25 April 2020.
Kata Fickar,&nbsp;pesawat yang tak mengikuti protokol covid-19 sesungguhnya telah melanggar PSBB, yang tak memberlakukan Karantina. "Karena&nbsp;itu harus diberi sanksi paling tidak sanksi adninistratif," katanya.
Lain halnya jika secara yuridis telah dilakukan "karantina" justru sanksi ketentuan UU nomor 6/2018 tentang Kantina Kesehatan umumnya ditujukan pada pengelola angkutan, sopir kendaraan umum, kapal laut atau pilot pesawat udara.
Ketentuan itu antara lain sebagai berikut :
 Pasal 90: "Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)".
Pasal 91: "Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana ( paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling (banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".
Pasal 92: "Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),". (Binsasi)
&nbsp;

Angkut Penumpang Tanpa Protokol Kesehatan, Batik Air Bisa Didenda Rp 15 Miliar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi