Bisakah Kasus Siswi SMP yang Bunuh Bocah 5 Tahun Diselesaikan di Luar Pengadilan?

Jumat, 15 Mei 2020 – 11:02 WIB

Kasus Siswi SMP yang Bunuh Bocah 5 Tahun Bisa Diselesaikan di Luar pengadilan?

Kasus Siswi SMP yang Bunuh Bocah 5 Tahun Bisa Diselesaikan di Luar pengadilan?

JAKARTA, REQnews - Kasus pembunuhan bocah 5 tahun oleh seorang siswi SMP di Sawah Besar, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Sang pelaku, NF (15) ternyata merupakan korban pelecehan seksual. Bahkan, NF kini tengah mengandung anak hasil pelecehan seksual yang dilakukan tiga orang terdekatnya.

Kasus ini pun mendapat tanggapan dari Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Ia mengatakan bahwa untuk kasus ini, NF (15) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum secara yuridis harus mempertanggungjawabkan perbuatanya di depan hukum.

"Ancaman hukuman atas perbuatannya lebih dari 7 tahun penjara. (Namun), jika ancaman hukumnya 7 tahun ke bawah, (maka) berdasarkan UU Peradilan anak memungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga diversi," ujarnya kepada REQnews, Kamis 14 Mei 2020.

Fickar juga mengungkapkan bahwa secara yuridis untuk dapat dijatuhi hukuman sebagai pelaku kejahatan, ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Pertama, seorang terbukti melakukan tindak pidana yang dilarang undang-undang.

Kedua, ada kesalahannya atau ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Ketiga, kondisi jiwanya dapat dipertanggungjawabkan, bukan anak di bawah 12 tahun dan tidak sedang sakit jiwa (terganggu kesehatan jiwanya).

Lebih lanjut ia mengatakan, jika benar dalam perkembangan kasusnya ternyata NF sekaligus menjadi korban pelecehan seksual dari tiga lelaki yang adalah orang dekatnya, maka kasus ini harus diperdalam oleh penyidik untuk mengungkap motif sebenarnya dari tindakan NF.

"Jika terbukti dari penelitian ahli bahwa tindakannya merupakan bagian dari terganggunya kesadaran jiwanya, maka faktor ini bisa jadi alasan "pemaaf" bagi tindakannya yang dilakukan dalam keadaan depresi atau tertekan jiwanya," katanya.

Namun demikian, hal ini tetap tak menghapuskan hukuman pembinaan bagi narapidana anak. Sebab tujuan peradilan terhadap anak tak dimaksudkan untuk menghukum (funitif), tetapi lebih pada pembinaan agar masih bisa berkembang di masa yang akan datang.

"Jadi fakta-fakta dalam penyidikan ini yang akan membantu menjelaskan posisi NF dalam konteks pemidanaannya," ujar Fickar.

Kemudian, bagi pelaku pelecehan seksual dianjurkan untuk diproses secara hukum. Para penyidik harus bertindak adil pada siapapun pelakunya, agar rasa keadilan tak hanya bagi NF, tapi bagi seluruh masyarakat.

Fickar pun menilai, ketiga pelaku tersebut bisa dihukum sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Mereka bisa dijerat pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Disertai enda minimal sebesar Rp 60 juta dan maksimal sebesar Rp 300 juta," katanya. (Bins)