Kasus Suap KONI, Pakar: KPK Harus Periksa Adi Toegarisman

Sabtu, 16 Mei 2020 – 15:03 WIB

KPK Wajib Panggil dan Periksa Adi Toegarisman Soal Kasus Suap KONI

KPK Wajib Panggil dan Periksa Adi Toegarisman Soal Kasus Suap KONI

JAKARTA, REQnews - Nama eks Jampidsus Adi Toegarisman ikut disebut dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dana hibah KONI. Ia diduga menerima suap Rp 7 miliar. Kabar ini disampaikan oleh asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi, pihak KPK perlu memanggil dan memeriksa Adi Toegarisman.

"Ya sangat perlu, kan buktinya sudah kuat itu," ujarnya kepada REQnews, Sabtu 16 Mei 2020.

Fickar melanjutkan bahwa keterangan saksi di persidangan itu sudah sah sebagai alat bukti. Jadi pihak KPK perlu melakukan penyelidikan dan menggali lagi alat bukti tambahan.

"Minimal satu lagi untuk membawa oknum bekas Jaksa (Adi Toegarisman) untuk ditempatkan sebagai tersangka korupsi. Ini jelas tugasnya KPK karena korupsi terjadi dalam konteks penegakan hukum," katanya.

Ia pun menilai ada hal yang menarik dari keterangan saksi tersebut. Jika keterangan tersebut benar dan berkaitan dengan perkara pidana KONI yang sedang ditangani dan kemudian diberhentikan, maka minimal ada dua kemungkinannya.

Pertama, perkara yang ditangani kejaksaan oleh Jampidsus sebenarnya tak terlalu kuat pembuktiannya, tapi dijadikan "alat pemerasan" oleh para oknum Jaksa khususnya eks Jampidsus, sehingga setelah menerima uang dengan mudah menghentikannya.

Kedua, perkara pidana korupsi itu memang betul ada dan prediksi pembuktiannya kuat, tapi penanganannya baru sampai tingkat penyelidikan sehingga ketika sang oknum Jampidsus sudah menerima uang, maka perkara dihentikan tanpa harus secara formal mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3).

"Tapi, itu tetap adalah kejahatan oleh aparat penegak hukum, maka KPK harus bekerja untuk kasus korupsi yang sudah sangat jelas ini. Satu dan lain hal semuanya harus dilakukan untuk memutus mata rantai regenerasi "mafia peradilan" di kalangan penegak hukum," ujarnya.

Fickar pun menilai bahwa contoh kasus ini menjadi bukti bahwa Presiden dan DPR lupa atau sengaja melupakan bahwa potensi korupsi di kalangan penegak hukum itu sangat besar.

Selain itu, malah menjadikan pemberantasan korupsi tak maksimal. Sehingga dulu sengaja dibuat KPK sebagai lembaga independen dengan kewenangan yang cukup besar untuk melawan kekuasaan yang korup, baik penyelenggara negara dan penegak hukum).

"Tapi yang terjadi justru sekarang KPK dilemahkan dgn diletakkan sebagi bagian dari eksekutif yang dapat diintervensi dan diatur. Percaya atau tidak ke depan korupsi akan lebih marak terjadi dimana-mana. Sekali lagi hentikan regenerasi mafia peradilan dikalangan penegak hukum," kata Fickar. (Bins)