JAKARTA, REQnews - Kinerja <a href="https://komisi-kejaksaan.go.id/">Komisi Kejaksaan&nbsp;(Komjak)</a>&nbsp;dinilai bak macan ompong di periode kali ini. Padahal, gaji para komisioner sudah dinaikkan oleh <a href="https://www.reqnews.com/search?q=jokowi">Presiden Jokowi</a>.
Diketahui,&nbsp;Presiden Jokowi&nbsp;menerbitkan ketentuan tentang hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota&nbsp;Komjak. Hal itu termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2020.
Dalam Perpres itu disebutkan bahwa setiap anggota Komisi Kejaksaan diberi hak keuangan setiap bulan. Namun kebijakan ini menuai sorotan karena dinilai belum bertaji dalam menjalankan tugasnya.
Semua tudingan tersebut pun tak ditampik oleh Anggota Komjak <a href="https://komisi-kejaksaan.go.id/personnel/bhatara-ibnu-reza-s-h-m-si-ll-m-ph-d/">Bhatara Ibnu Reza</a>. Ia mengatakan, memang selama ini kinerja mereka menuai sorotan karena&nbsp;dinilai datar-datar saja, lamban tanpa gebrakan.
Ia pun menerima semua kritikan tersebut sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Komjak ke depan. Namun, ia mengatakan bahwa sejak bergabung dengan Komjak 6 bulan yang lalu, sebenarnya sudah banyak perubahan dalam kinerja komisi tersebut.
"Menurut saya selama 6 bulan ini kami telah berupaya untuk meningkatkan kinerja Komjak. Misalnya seluruh tunggakan laporan pengaduan masyarakat di periode lalu sudah kami selesaikan," katanya kepada REQnews, Jumat 15 Mei 2020.
Menurut Bhatara, pihaknya juga ikut menghadirkan masyarakat sipil dalam penyusunan rencana strategis (renstra) Kejaksaan. Mereka juga mengundang dan bertemu dengan para aktivis. "Tujuannya untuk mendengarkan masalahnya apa di masa lalu. periode yang lalu itu seperti apa, komisi kejaksaan apa kekurangannya," ujarnya.
Ia juga menilai karena Ketua Komjak saat ini bukan dari kalangan jaksa, maka kinerja dipastikan tidak akan memihak jaksa karena tidak ada ikatan dengan kejaksaan secara langsung. "Kami tetap berupaya sebagai komisi milik negara untuk menjadi mata dan telinga presiden, sebagai pengawas eksternal dari kejaksaan," katanya.
Selain itu, Komjak juga tetap aktif bekerja selama masa pandemi corona. Menurut Bhatara, ia tetap berkantor demi menjamin pengaduan masyarakat bisa diterima dan diproses dengan baik. "Baik yang dikirim melalui pos ataupun diantar sendiri tetap kami layani tapi sesuai protokol Covid-19," ujarnya.
Kemudian soal gaji saat ini, menurut Bhatara, selama 9 tahun Komjak didirikan tak ada regulasi resmi yang mengatur soal besaran honor yang diterima oleh Komjak. Sebelumnya hanya berupa regulasi dari Kementerian Keuangan.
"Maka sangat mengapresiasi keputusan presiden ini. Kami terima. Dan karena kami pejabat publik, maka dengan adanya perpres ini justru sangat membantu kami untuk mengetahui dasar keuangan kami secara terbuka. Dengan begitu publik pun juga sudah mengetahui berapa besaran gaji kami," katanya.&nbsp;
Seperti diketahui, besaran gaji Komjak diatur dalam Pasal 2, Perpres No. 62 Tahun 2020. Untuk Ketua Komjak akan mendapat gaji per bulan sebesar Rp 18 juta dan Wakil Ketua sebesar Rp 16 juta. Selanjutnya untuk sekretaris senilai Rp 15 juta dan para anggota sebesar Rp 14 juta.
Saat ini, Komjak sudah memasuki periode ke-IV. Terdapat 9 anggota Komisi Kejaksaan, yakni, Barita Simanjuntak (Ketua), Babul Khoir (Wakil Ketua), Bambang Widarto (Sekretaris).
Sementara untuk anggotanya terdiri dari Witono, Sri Harijati, Resi Anna Napitupulu, Apong Herlina, Ibnu Mazjah dan Bhatara Ibnu Reza. (Bins)&nbsp;

Gaji Tinggi tapi Kinerja Bak Macan Ompong, Begini Tanggapan Komjak

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi