JAKARTA, REQnews - Komisi Kejaksaan (Komjak) menyebut keterangan yang disampaikan oleh Miftahul Ulum yang menyebut eks Jampidsus Adi Toegarisman menerima suap Rp 7 Miliar tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Menanggapi hal itu, mantan Ketua Komjak, Halius Hosen angkat bicara.

Menurut dia, pernyataan salah satu komisioner Komjak Ibnu Mazjah yang mengamini pernyataan Kejaksaan Agung terkesan gegabah. Ia pun mengaku tidak sependapat dengan pernyataan aliran-aliran dana yang diduga masuk Adi Toegarisman tidak cukup bukti.

"Menurut saya yang juga mantan Jaksa serta Ketua Komisi Kejaksaan pernyataan tersebut sangat gegabah dan malah terkesan merupakan pembelaan. Ada apa dengan Komisi Kejaksaan era saat ini?,"kata Halius di Jakarta, Rabu 20 Mei 2020.

Halius menegaskan bahwa pernyataan seorang terdakwa di hadapan pengadilan merupakan informasi penting yang seharusnya menjadi dasar bagi Komjak untuk melakukan investigasi. Ia pun menduga pernyataan dari Komisi Kejaksaan tidak seharusnya ‘membeo’ hasil konpers humas kejaksaan.

Ia pun berharap para komisioner Komjak saat ini seharusnya menyadari bahwa kejaksaan agung baru memulai kembali penyidikan atas kasus tersebut, setelah semua pihak terkejut atas pernyataan asisten pribadi Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga.

"Saya sekali lagi harus mengingatkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Kejaksaan bahwa kalian dilantik oleh Presiden untuk bekerja dan mengawasi kinerja Para Adhyaksa. Jadi kalian harus berpegang teguh pada sumpah jabatan dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa Komisi Kejaksaan bekerja bukan cuman menjadi penonton saja. Kerja Para Komisioner baru akan selesai saat semua Adhyaksa bekerja para track nya dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sudah bagus," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi Kejaksaan, Ibnu Mazjah, mengatakan upaya meminta keterangan Kapuspenkum Kejaksaan Agung dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menindaklanjuti Informasi seputar dugaan aliran dana yang diterima pejabat negara khususnya di lingkungan Kejaksaan Agung RI terkait penanganan kasus Korupsi Dana Hibah KONI dari pemerintah Tahun Anggaran 2017.

"Pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk peran aktif Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyingkapi situasi yang berkembang," kata Ibnu Mazjah, kepada wartawan, Selasa 19 Mei 2020.

Dia menjelaskan upaya meminta keterangan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu untuk menelusuri informasi yang mengarah kepada dugaan pelanggaran perilaku, kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan salah seorang pejabat atau mantan pejabat tertentu di lingkungan kejaksaan.

Menurut dia, langkah yang dilakukan menindaklanjuti informasi yang berkembang tersebut sebatas untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran perilaku, kode etik, maupun perundang-undangan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan, baik dalam kedudukannya sebagai jaksa atau pegawai tata usaha kejaksaan.

"Siapapun oknum tersebut. Kiranya hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan dari Komisi Kejaksaan sebagaimana amanah yang tertuang di dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2011," kata dia.

Menurut Ibnu Mazjah, hasil dari pertemuan tersebut, Komisi Kejaksaan telah mendapatkan informasi seputar penanganan dugaan korupsi dana hibah KONI Tahun Anggaran 2017 dari Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

"Hari Setiono juga memberikan sejumlah informasi penting lainnya kepada Komisi Kejaksaan yang pada intinya, menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Miftahul Ulum tidak didukung oleh alat bukti yang kuat," ujarnya.

Selain itu, kepada Komisi Kejaksaan, Hari Setiono juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung Cq Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan proses penyidikan sejak 8 Mei 2019 lalu dengan telah dilakukannya pemeriksan terhadap 51 orang saksi.

"Penyidikannya pun hingga kini masih berjalan," ujarnya.

Diketahui, dalam oersidangan pada Jumat 15 Mei 2020, Ulum mengungkap ada pemberian uang Rp 3 Miliar untuk BPK dan Rp 7 Miliar untuk Kejaksaan Agung.

Dia mengungkapkan itu pada saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Imam Nahrawi.

"BPK untuk inisial AQ yang terima 3 miliar itu, Achsanul Qosasi, kalau Kejaksaan Agung ke Adi Toegarisman, setelah itu KONI tidak lagi dipanggil oleh Kejagung," ujar Ulum.

Untuk memenuhi permintaan uang itu, dia mengaku, meminjam sekitar Rp 10 Miliar. Dia mengklaim pihak KONI dan Kemenpora sudah punya kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang ke BPK dan Kejaksaan Agung guna mengatasi kasus yang membelit.