Langgar Proses PKPU, Indosurya Curi Start Ketemu Nasabah Diam-diam

Rabu, 20 Mei 2020 – 17:01 WIB

Langgar Proses PKPU, Indosurya Curi Start Ketemu Nasabah Diam-diam

Langgar Proses PKPU, Indosurya Curi Start Ketemu Nasabah Diam-diam

JAKARTA, REQnews – Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya diduga melakukan pelanggaran dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sedang berproses di Pengadilan Niaga Jakarta.

"Kesannya Indosurya ini mencuri start mengundang kreditur dan membahas serta menandatangani kesepakatan sebelum pengumuman diumumkan," kata Kuasa Hukum Kreditur, Hendra Onggowijaya dalam keterangan resmi yang diterima REQnews, Selasa 19 Mei 2020.

Hendra menduga, pihak Indosurya mengupayakan pertemuan perdamaian secara sepihak tanpa mengundang korban nasabah lainnya dan tanpa sepengetahuan Hakim Pengawas dan Pengurus dalam proses PKPU. Pertemuan itu dilakukan pada tanggal 2 Mei 2020 lalu.

“Bahkan pihak Indosurya diduga menyediakan jasa kuasa hukum gratis bagi kreditur yang setuju untuk berdamai atau menandatangani kesepakatan penyelesaian pengembalian uang nasabahnya," ujarnya.

Indosurya juga dinilai telah melanggar kesepakatan awal. Di mana seharusnya rapat pembahasan rencana perdamaian dijadwalkan akan dilaksanakan pada 29 Mei 2020. Sementara, rapat pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2020.

Hendra pun berpendapat bahwa upaya Indosurya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Yang mana apabila Debitur hendak menawarkan atau membahas rencana perdamaian tentunya harus dengan seluruh Kreditur di Pengadilan Niaga. Pun dalam pasal 266 UU Kepailitan, salinan rencana perdamaian tersebut harus diberikan kepada Pengurus dan Hakim Pengawas.

"Bahkan pada rapat kreditur pertama di Pengadilan Niaga, ada salah satu kuasa hukum kreditur lainnya yang telah mengingatkan secara lisan dan tertulis terhadap pengurus dan debitur agar taat pada aturan main UU kepailitan, namun tampaknya hal ini diabaikan oleh debitur," katanya.

Untuk itu, Hendra pun meminta agar ada pengawasan penuh dari pemerintah terutama Komisi Yudisial, Bawas Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya terhadap kasus ini dan dugaan praktik menghimpun dana masayarakat tanpa ijin otoritas yang berwenang.

“Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap hal- hal seperti ini? Padahal sebagaimana diketahui ada Satgas Waspada Investasi yang didalamnya terdapat unsur OJK dan Kepolisian,” ujarnya.

Sejauh ini Hendra dan timnya telah menyurati hakim pengawas agar bersikap tegas terhadap pihak Indosurya dan pengurus selama proses PKPU bergulir.

“Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai ke depan timbul masalah hukum baru atau terdapat kesan ada pembiaran terhadap seluruh tindakan debitur yang terlihat semau-maunya melecehkan ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan,” katanya. (Bins)