2,3 Juta Data Bocor, KPU Wajib Perketat Perlindungan Data Pemilih

Sabtu, 23 Mei 2020 – 15:02 WIB

2,3 Juta Data Bocor, KPU Wajib Perketat Perlindungan Data Pemilih

2,3 Juta Data Bocor, KPU Wajib Perketat Perlindungan Data Pemilih

JAKARTA, REQnews - Publik tanah air kembali dikejutkan oleh kabar bocornya 2,3 juta pemilih tanah air dari KPU. Adalah akun twitter @underthebreach yang mengabarkan hal ini. Saat dicek di Raid Forums data yang disajikan plain dan bisa didownload member secara gratis.

Adapun data yang disebar di forum internet mencakup nama, jenis kelamin, alamat, nomor KTP dan KK, tempat tanggal lahir, usia, status lajang atau menikah. Data yang disebar pelaku adalah data 2013, setahun sebelum pemilu 2014, sebagian besar data pemilih DIY. Akun yang menyebarkan di Raid Forums adalah Arlinst. 

Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan, tentu sangat berbahaya jika data ini disebar dan digunakan pihak tidak bertanggungjawab, khususnya karena adanya data nomor KTP dan KK.

Peristiwa ini juga membuat pengamanan sistem IT KPU dipertanyakan. Apalagi 2020 ada agenda pilkada, jangan sampai ini menjadi isu tersendiri bagi KPU. Selama ini sistem IT KPU selalu dijadikan rujukan saat hitung cepat hasil pemilu maupun pilkada.

 “Bahkan data yang disebar tanpa enkripsi sama sekali. Nomor KTP dan KK bersamaan misalnya bisa digunakan untuk mendaftarkan nomor seluler dan juga melakukan pinjaman online bila pelaku mahir melengkapi data,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat 22 Mei 2020.

Meski KPU menjelaskan bahwa itu adalah data terbuka, tapi bukan berarti tidak perlu dilindungi.

"Data-data itu memang bukan informasi rahasia, tapi informasi yang perlu dilindungi minimal dienkripsi agar tidak sembarangan orang bisa memanfaatkan. Apalagi verifikasi data DPT hanya perlu data NIK, bukan semua data dijadikan satu apalagi tanpa pengamanan,” ujar Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia Communication & Informatian System Security Research Center (CISSReC) ini.

Bahayanya pun kian bertambah, bila data ini dikombinasikan dengan data Tokopedia dan Bukalapak yang lebih dulu terekspos. “Misalnya mengkombinasikan data telepon dari marketplace dengan data KTP dan KK, jelas ini sangat berbahaya,” katanya.

Pratama pun menyarankan agar pihak dukcapil segera mengamankan data kependudukan. Perlu dipikirkan lebih jauh terkait pengamanan enkripsi pada data penduduk.

“Kita tentu khawatir, setiap gelaran pemilu dan pilkada KPU selalu mendapat ancaman untuk diretas. Bagi dukcapil kerawanan ini harus menjadi catatan penting untuk waspada, jangan sampai sistem ditembus dan peretas bisa memodifikasi sesuka mereka,” ujar Pratama.

Namun Pratama juga melihat ada kemungkinan data yang disebar memang sebelumnya sudah ada di publik. Karena data pemilu 2014 sudah lama tersebar di forum internet. Seluruh data DPT ternyata juga di share ke beberapa stakeholder KPU. Tetapi kalau melihat isi folder DPT DIY yang ikut dipublish, sepertinya ada kemungkinan memang si peretas bisa masuk ke sistem IT KPU atau sistem IT stakeholder KPU yang juga memiliki data ini.

Untuk memastikannya harus segera dilakukan audit keamanan informasi atau audit digital forensic ke sistem IT KPU untuk menjawab isu kebocoran data ini. Audit ini juga bisa menemukan sebab dan celah kebocoran sistem kalau memang ada. Karena kalau pelaku bisa masuk ke server KPU, ada kemungkinan tidak hanya DPT yang mereka ambil, tapi juga bisa mengakses hasil perhitungan Pemilu.

"Secara teknis kalau peretas bisa mencuri data, ada kemungkinan juga bisa merubah data. Sangat bahaya sekali apabila hasil pemungutan suara pemilu diubah angkanya," katanya. (Bins)