JAKARTA, REQnews – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah bersiap menambah satu jabatan eselon I yaitu posisi Jaksa Agung Muda (JAM) bidang Pidana Militer.

Pembahasan posisi JAM bidang Pidana Militer sendiri telah dilakukan bersama sejumlah kementerian dan tengah menunggu perpresnya.

Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, sebelum dilakukan penambahan posisi tersebut perlu dipahami terlebih dahulu, apakah Kejagung "berwenang" menuntut dan mengadili pelaku kejahatan yang berstatus militer aktif?

"Soalnya dalam sistem hukum yang kini berjalan militer punya kekhususan bahkan memiliki KUHP Militer sendiri sebagai hukum materiil, meskipun KUHAP juga berlaku pada peradilan militer," ujarnya kepada REQnews, Kamis 11 Juni 2020.

Hanya saja, kata Fickar, dalam kemiliteran dikenal lembaga khusus yang berstatus sebagai Jaksa penuntut yaitu Oditur Mliter. Ini berarti militer punya sistem dan mekanisme tersendiri dalam menghukum anggotanya.

"Jika sistem belum ada perubahan, maka pertanyaannya apa urgensi pembentukan JAM Pidana Militer, apakah ada perubahan yuridiksi peradilan militer akan dilebur atau kewenangan mengadili Peradilan Militer dikurangi tidak lagi berwenang mengadili perkara tindak pidana umun sekalipun pelakunya anggota militer," katanya.

Fickar pun mengatakan, penambahan lembaga termasuk pembentukan JAM Pidana Militer tentu membawa konsekuensi anggaran negara bertambah untuk pembiayaannya. Sebab biaya tak hanya untuk Jabatan JAM Militernya saja, tapi uga pada anggaran jabatan administrasinya.

"Jadi mulailah berpikir penghematan ketimbang menambah jabatan yang tak relevan dan menghamburkan biaya anggaran negara," ujarnya.

Saat ini di lingkungan Kejaksaan Agung sudah ada beberapa jabatan untuk posisi Jaksa Agung Muda. Antara lain JAM bidang Pembinaan, JAM bidang Pidana Umum, JAM bidang Pidana Khusus, JAM bidang Perdata, JAM bidang Tata Usaha Negara, JAM bidang Pengawasan, dan JAM bidang Intelijen.

Para Jaksa Agung Muda itu menduduki jabatan setara eselon I di korps Adhyaksa. Mereka memiliki tugas dan wewenangnya sendiri seperti diatur Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Bins)