JAKARTA, REQnews - Dua penyerang Novel Baswedan dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun penjara. Menurut putusan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis kemarin, para terdakwa tidak sengaja menyiram air keras ke bagian muka.
Putusan ini pun dikritik keras oleh Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Ia mengatakan, putusan tersebut secara yuridis sangat janggal karena seharusnya para terdakwa seharusnya dihukum maksimal 7 tahun penjara.
Alasan yang memberatkan mereka perlu dihukum demikian karena dari mereka berstatus sebagai anggota kepolisian. Mereka seharusnya menjadi teladan dengan tidak berbuat kejahatan.
"Tapi mereka justru melakukan kejahatan. Maka selain dituntut hukuman maksimal, mereka juga dianggap tak pantas menyandang status sebagai anggota kepolisian, sehingga harus dicabut haknya sebagai anggota kepolisian karena telah mencemarkan nama baik kepolisian," ujarnya kepada REQnews, Sabtu 13 Juni 2020.
Selain itu, jika ditilik dari sisi korban, Novel adalah penegak hukum yang seharusnya dilindungi oleh para terdakwa. Tapi pada kenyataannya, mereka justru menganiaya Novel sampai cacat, bahkan mungkin berniat membunuh.
"Maka sulit untuk sedikit saja membenarkan alasan dari tindakan para terdakwa (yang mengaku tidak sengaja menyiram Novel)," katanya.
Fickar juga mengatakan, dari sudut motif atau mensrea sudah terlihat dengan jelas ada keanehan terhadap orang yang tidak pernah berhubungan dan tidak punya perselisihan apapun, tapi malah disiram air keras. Kemungkinan yang paling logis adalah para terdakwa ini merupakan orang suruhan.
"Maka harus dicari atau dilacak siapa dalang atau siapa aktor intelektual dari perbuatan pidana ini. Jika tidak terjangkau oleh hukum dunia, mudah-mudahan Tuhan akan menghukumnya, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia ini," ujarnya.
Fickar pun menjelaskan bahwa seharusnya dalam kasus ini ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 353 KUHP. Di dalamnya berisi tentang :
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Fickar juga menyarankan agar para terdakwa seharusnya juga dituntut dengan pasal 21 UU Korupsi karena menghalang-halangi penegakan hukum pemberantasan korupsi dengan ancaman 12 tahun.
"Jadi disamping penganiayaan juga menghalang-halangi penegakan hukum atas kasus korupsi," katanya.
Selain itu, para pelaku juga bisa dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Fickar beralasan bahwa meskipun perencanaan sudah terlihat, tapi harus dibuktikan bahwa penyiraman air keras yang direncanakan itu ditujukan pada bagian tubuh manusia yang dapat mengakibatkan kematian.
"Jadi mungkin Jaksa Penuntut Umum, tidak menafsirnya ke arah itu meskipun sangat potensial penyiraman air keras itu ditujukan untk kematian seseorang. Yang pasti tuntutan JPU yang hanya satu tahun itu sangat ironis. dan tidak menggambarkan nuansa keprihatinan dan penghinaan atas profesi Novel sebagai penegak hukum," ujarnya. (Bins)
