JAKARTA, REQnews - Dampak pandemi Covid-19 ternyata turut mempengaruhi produk ekspor Indonesia. Sebagaimana banyak pemberitaan, saat ini Indonesia menghadapi 10 tuduhan anti-dumping dan 6 investigasi safeguard dari Negara Mitra Dagang.

Hal tersebut diduga disebabkan oleh adanya Trade Remedies yang dijalankan oleh para negara anggota WTO (World Trade Organization) untuk melindungi produk negaranya.

Produk yang dituduhkan, antara lain: mono sodium glutamat, produk baja, produk aluminium, produk kayu, produk benang tekstil, bahan kimia, mattras bed dan produk otomotif.

Negara Indonesia berpotensi kehilangan devisa senilai 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 26,5 triliun. Sebuah angka yang tentu tidak kecil, terlebih ada satu hal yang ter penting yaitu bagaimana Pemerintah melindungi produk eksport kita sehingga tidak dianggap remeh di tengah laju perdagangan global saat ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan Trade Remedies dan bagaimana nasib produk ekspor Indonesia dimata dunia, demikian penjelasan Retiza Evaning Mahadewi SH., MH., L.LM. seorang praktisi hukum yang mengambil Master Degree terkait Trade, Investment, Competition Law and Policy pada (MTIC) Universitas Pelita Harapan dan European Business Law pada Radboud Universiteit Nijmegen.

Apa sebenarnya World Trade Organization (WTO) dan apa fungsinya?

WTO adalah salah satu organisasi inter-governmental yang signifikan di dunia. Fungsi dan kewenangannya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah di setiap negara anggotanya.

Terlihat jelas dari namanya, organisasi ini berurusan dengan perdagangan (trade) antar negara anggota.

Organisasi ini adalah hasil dari Perundingan Uruguay yang melibatkan 123 negara, sebagai solusi atas proteksionisme terhadap perdagangan antar negara yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perang dunia II. Namun sayangnya, cara kerja dan fungsi atas organisasi ini masih belum dimengerti dengan baik oleh masyarakat atau bahkan pemerintah.

Saat ini anggota dari WTO telah berjumlah 164 negara, jelas ini menunjukkan bahwa hampir seluruh negara di dunia adalah anggota WTO.

Negara-negara anggota WTO tersebut mengikatkan diri dengan menandatangani perjanjian-perjanjian WTO dan kemudian meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian yang disepakati oleh negara-negara anggota WTO adalah perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional (antar negara).

Dimana prinsip dasar dari setiap perjanjian yang mengikat negara-negara anggota WTO adalah kesetaraan perlakuan terhadap barang ekspor dan impor karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan setiap negara anggota.

Salah satu fungsi dari organisasi ini adalah untuk memastikan aliran perdagangan berjalan dengan lancar, tanpa hambatan , dapat diprediksi dan memberikan kepastian.

Hal ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi pada setiap negara anggota. Selain itu, sistem yang ada pada WTO berfungsi pula untuk mengatasi konflik yang sangat mungkin terjadi antar negara, yang disebabkan oleh  kebijakan pemerintah suatu negara yang menyebabkan hambatan terhadap perdagangan mengingat bahwa perang dunia II salah satunya disebabkan karena proteksionisme perdagangan.

Apakah Indonesia juga masuk menjadi anggota dan sejak kapan?

Indonesia sudah menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995 hingga saat ini.

Lalu apa yang dimaksud dengan tuduhan anti-dumping?

Berdasarkan Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, Article 2 menjelaskan bahwa suatu produk dapat dikategorikan sebagai ‘dumped’ apabila diperkenalkan kepada pasar atau dijual di negara tujuan dengan harga dibawah harga normalnya atau dibawah harga komparasinya.

Pada intinya, anti-dumping yang dimaksud adalah terjadinya diskriminasi harga atas suatu produk. Walaupun cukup mudah memahami pengertian dumping, namun teknisnya di lapangan sangat sulit mengkategorikan suatu produk adalah produk ‘dumped’. Karena memerlukan perhitungan margin yang didasarkan pada perbandingan dengan like products (produk substitusi atau produk dalam kompetisi di pasar) saat di ekspor ke negara ketiga. Dimana harga tersebut haruslah representatif atau didasarkan pada perbandingan dengan biaya produksi di negara asal produk tersebut ditambah dengan biaya administratif, penjualan dan seluruh biaya untuk meningkatkan keuntungan.

Tuduhan terhadap anti-dumping hanya boleh dilakukan oleh negara anggota melalui WTO apabila terdapat ‘injury’ (kerugian) dan terjadi hubungan kausalitas antara produk dumped yang dimaksud dengan injury yang dialami oleh pengusaha domestik atau pasar domestik.

Tuduhan ini boleh diajukan berdasarkan Article 3 Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994, yang mensyaratkan bahwa perhitungan kerugian harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan berkaitan erat dengan eksaminasi objektif pada: (a) volume dari barang impor (dumped) dan dampak adanya produk dumped tersebut pada harga-harga produk yang dikategorikan sebagai ‘like products’ di pasar domestik; dan (b) konsekuensi dari dampak atas produk impor atau produk ‘dumped’ terhadap pengusaha-pengusaha domestik untuk produk sejenis.

Prakteknya, tidak mudah memenuhi kedua syarat sesuai yang diwajibkan oleh Article 3 tersebut, sebagai bukti bahwa praktek dumping yang diterapkan telah menimbulkan kerugian terhadap pasar domestik. Hal ini menyebabkan investigasi atas praktek anti-dumping untuk memenuhi syarat pada Article 3 hanya mampu dilakukan oleh negara-negara maju (developed countries). Terbukti dengan tuduhan anti-dumping lebih banyak dilakukan oleh negara maju dibandingkan negara berkembang.

Mengapa Indonesia mendapatkan tuduhan anti-dumping?

Menurut saya, terdapat beberapa faktor penyebab. Sejujurnya, sebelum masa pandemi Covid-19, berdasarkan rekam jejak yang dimuat dalam laman www.wto.org, Indonesia sudah kerap mendapatkan tuduhan anti-dumping. Rata-rata dalam setahun ada 14 tuduhan yang harus dihadapi oleh Indonesia.[1]

Sejak masa pandemi Covid-19, negara-negara anggota WTO mulai berpikir mengenai strategi yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pasar domestik mereka dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dengan lebih fokus untuk memproteksi pasar domestik.

Indonesia adalah salah satu sasaran empuk yang sangat mudah bagi mereka untuk dilayangkan tuduhan anti-dumping. Saat ini Indonesia sudah harus menghadapi 16 tuduhan anti-dumping sejak awal tahun 2020.

Lalu timbul pertanyaan mengapa Indonesia menjadi sasaran empuk? Nah, karena Indonesia adalah negara yang diakui memiliki potensi pasar sangat luas dan beberapa kali Indonesia memenangkan kasus anti-dumping namun tidak pernag ada tindakan dari pemerintah kita untuk ‘menaikan harga’ atau menindak lanjuti kemenangan tersebut. Misalnya putusan dari Panel atau Appellate Body tidak pernah ditindak-lanjuti.

Hal inilah yang membuat negara lain melihat Indonesia sebagai sasaran tembak yang empuk. Ditambah lagi, kemampuan negara maju untuk menginvestigasi anti-dumping tentu lebih baik dari Indonesia.

Ada satu hal penting lagi, yaitu pemahaman mengenai sistem dan cara kerja hasil kesepakatan dari berbagai perjanjian yang dihasilkan WTO ini hampir tidak pernah disosialisasikan dengan baik. Berbagai institusi di kalangan pemerintah dan juga para pengusaha pelaku eksport belum mendapatkan pemahaman yang baik.

Sosialisasi harus dilakukan secara berkesinambungan karena sejatinya para pengusaha eksport harus berperan serta dalam melakukan pencegahan dan antisipasi awal apabila menghadapi tuduhan-tuduhan sebagaimana disebutkan diatas.

Adalah merupakan salah satu kewajiban negara untuk melindungi produk dari para pengusaha ekspor dengan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan. Mengingat sebagian produk ekspor Indonesia berasal dari usaha kecil dan menengah. 

Yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini adalah menyiapkan strategi karena WTO adalah organisasi dengan sistem yang modern, maka sebagai negara anggota yang memiliki potensi pasar luas dan kedudukan Indonesia sebagai developing countries maka diperlukan pemahaman mengenai bagaimana cara menempatkan diri yang baik dengan mengetahui pola permainan yang acap digunakan. Jika tidak, Indonesia tidak akan diperhitungkan  dimata negara anggota WTO lainnya.

Apa yang dimaksud dengan Safeguard?

Instrumen safeguard dalam WTO adalah situasi darurat dimana negara anggota WTO diperbolehkan untuk membatasi produk impor untuk menyelamatkan industri domestik karena meningkatnya produk impor dalam suatu negara sehingga dianggap menyebabkan injury (kerugian) yang signifikan terjadap pasar domestik.

Instrumen safeguard ini hanya dapat dilakukan secara sementara dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Article 2 pada The Agreement of Safeguard (Article XIX of GATT 1994).

Syarat tersebut adalah (a) meningkatnya impor dan (b) kerugian dan ancaman terhadap industri domestik yang signifikan sebagai akibat dari meningkatnya produk impor.

Bukti atas kedua syarat tersebut harus objektif dan harus melalui investigasi oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai dengan prosedur sebagimana telah ditetapkan dalam the Agreement of Safeguard.

Apa yang dimaksud dengan Trade Remedies?

Trade remedies adalah pengecualian atas prinsip WTO mengenai perdagangan bebas, dimana negara anggota WTO dapat menggunakan instrumen ini untuk melindungi industri domestik dari injury (kerugian) dari praktek Anti-Dumping, Safeguard, Subisidies dan Countervailing.

Seperti apa instrumen tersebut? Indonesia juga menggunakan instrument ini untuk beberapa hal. Seperti misalnya Indonesia memberlakukan ‘Bea Masuk Anti Dumping’ (BMAD) dan ‘Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara’ (BMTP).

Sejatinya, pengenaan biaya tambahan tidak diperbolehkan oleh perjanjian WTO namun dalam situasi khusus saat negara anggota dapat membuktikan hubungan kausalitas antara praktek Anti-Dumping, Safeguard, Subsidies dan Countervailing atas suatu produk dengan kerugian yang dialami industri domestik, maka kebijakan Trade Remedies diperbolehkan.

Trade Remedies diatur dalam setiap perjanjian WTO yang berkaitan dengan Anti-Dumping, Safeguard, Subsidies dan Countervailing, yaitu the Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement), the Agreemenf on Safeguards dan the Agreement of Subsidies and Countervailing Measures.

Instrumen Trade Remedies membutuhkan prinsip prima facie, yaitu situasi dimana negara anggota WTO yang ingin menggunakan instrumen ini harus dapat membuktikan bahwa memang terdapat produk impor dari hasil Anti-Dumping, Safeguard, Subsidies dan Countervailing yang merugikan pasar dan industri domestik negara tersebut.

Apakah baru sejak adanya pandemi Covid 19 saja, para negara anggota WTO melakukan Trade Remedies?

Praktiknya, Trade Remedies banyak digunakan oleh beberapa negara anggota WTO. Walaupun mereka lebih banyak menggunakan instrumen anti-dumping karena dirasakan jauh lebih mudah penerapannya dibandingkan safeguards dan subsidies.

Trade Remedies dengan menggunakan instrument safeguard jarang digunakan karena dipandang cukup sulit untuk membuktikan kenaikan signifikan impor dari suatu produk.

Tren penggunaan Trade Remedies sebenarnya memang sudah timbul beberapa tahun belakangan terutama sejak adanya fenomena BREXIT. Hubungan Inggris dengan negara-negara anggota Eropean Union juga diwarnai dengan beberapa aksi Trade Remedies.

Selain itu, dengan kehadiran Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang melakukan aksi proteksionisme terhadap perdagangan.

Kemudian adanya pandemi COVID-19, menjadi titik tolak kemunduran dari era globalisasi karena orang menjadi tidak bisa melakukan mobilisasi seperti sebelumnya. Dan dampaknya ternyata sangat kuat menggempur arus perdagangan.

Ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara melambat, diperburuk dengan biaya untuk penanganan COVID-19 yang besar, serta industri dalam negeri yang merugi. Maka tidak dapat dipungkiri, negara-negara (terutama negara berkembang) akan melakukan tindakan-tindakan yang masif untuk melindungi industri domestik, menambah pemasukan negara dan mengurangi pengeluaran.

Tentu, Trade Remedies merupakan langkah efektif yang dilakukan oleh banyak negara. Disamping melindungi industri domestik, aksi Trade Remendies juga dapat menambah pemasukan negara.

Sayangnya, Indonesia dirasakan tidak lincah untuk memperhitungkan hal ini, sehingga pemerintah tidak memiliki ‘bargaining power’ jika negara tujuan ekspor melakukan Trade Remedies atas produk Indonesia.

Apakah yang harus dilakukan pemerintah agar produk ekspor Indonesia diperhitungkan di dunia internasional?

Harus diakui, cara kerja perdagangan internasional termasuk WTO tidak dapat hanya sebatas pemahaman atas sistem yang selama ini telah berjalan. Dibutuhkan strategi jangka pendek dan jangka panjang.

Pemerintah harus membentuk tim kerja yang dikoordinir oleh Kementrian Keuangan dan diikuti oleh Kementrian Perdagangan, Kementrian Industri, Kementrian UKM, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM sebagai central authority. Tim kerja inilah yang akan memutuskan strategi apa yang terbaik untuk Indonesia.

Tim kerja tersebut diatas harus memiliki kemampuan untuk menterjemahkan keinginan pemerintah terkait bagaimana Indonesia ingin dipandang dihadapan dunia perdagangan internasional.

Sejatinya produk ekspor Indonesia sudah memiliki pasar yang sangat baik di dunia internasional. Hal ini disebabkan karena biaya produksi dalam negeri yang tidak mahal (salah satunya karena faktor kurs Rupiah) dan produk Indonesia telah memiliki ‘signature’ tersendiri pada pasar internasional.

Namun, penguasaan pasar yang baik tidak secara otomatis membuat dunia internasional menghargai produk Indonesia dengan tidak membatasi alirannya melalui tuduhan berdasarkan perjanjian WTO. Mengingat penghargaan terhadap produk suatu negara adalah sesuatu yang lain.

Inilah pekerjaan rumah terberat pemerintah kita. Dibutuhkan agilitas ‘memaksa’ nilai produk ekspor kita. Sehingga nilainya tidak hanya bergantung pada kualitas produk itu sendiri, tapi juga adanya ‘taring’ yang dapat memaksa negara anggota WTO lainnya berpikir ulang membatasi aliran produk Indonesia masuk ke negaranya.

 

[1]https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm , diakses pada tanggal 23 Juni 2020.