JAKARTA, REQnews - Aksi pengembalian kerugian negara oleh <a href="https://www.sinarmas-am.co.id/">PT Sinarmas Asset Management </a>(SAM) terkait kasus Jiwasraya penuh tanda tanya. Bahkan total uang yang diserahkan ke Kejaksaan Agung yakni Rp 77 miliar.
PT SAM diketahui menjadi salah satu dari 13 tersangka korporasi yang diduga menikmati hasil korupsi Jiwasraya. PT SAM merupakan manajer investasi yang mengelola reksa dana perusahaan asuransi pelat merah tersebut.
Menanggapi kasus pengembalian uang itu, Pakar Hukum Bisnis Universitas Airlangga Prof Budi Kagramanto mempertanyakan aspek yuridis dan dasar hukum terkait aksi korporasi PT SAM tersebut. "Kalau toh pengembalian uang oleh PT SAM itu atas permintaan Kejagung, tentunya tindakan tersebut harus jelas dasar hukumnya dan dari sisi yuridis harus berkepastian," kata Prof Budi menjawab REQnews, Rabu 8 Juli 2020.
Ia beralasan, pertanyaan itu wajib dijawab apalagi hingga saat ini persidangan perkara Jiwasraya belum selesai maupun inkracht van gewisjde. Di tambah, kata dia, belum ada putusan dari majelis hakim apakah ada kerugian negara atau tidak.
Atas kondisi tersebut, Prof Budi menyarankan agar Kejaksaan Agung menjelaskan kepada publik perihal maksud dan tujuan mengapa PT SAM harus mengembalikan uang Rp 77 miliar tersebut. Bahkan secara yuridis, ia menilai PT SAM bisa menolak permintaan dari kejaksaan untuk mengembalikan uang itu.
"Saya khawatir nanti perusahaan yang lainnya juga dibegitukan, disuruh mengembalikan duit. Padahal perkara ini juga belum jelas putusannya," ujarnya.
Menurut dia, jika kejaksaan menginginkan keadilan dalam penegakan hukum, seharusnya semua perusahaan yang menjadi manajer investasi (MI) harus melakukan hal yang sama seperti PT SAM. Apalagi ada 13 MI yang jadi tersangka dalam kasus ini.
"Padahal ada perusahaan milik Bakrie Brothers yang ada di dalamnya dan tidak mengembalikan uang seperti PT SAM. Belum lagi harga saham yang fluktuatif, juga harus jadi pertimbangan negara. Yang jelas persidangan kasus Jiwasraya ini juga masih berlangsung, artinya masih banyak kemungkinan bisa saja terjadi," ujarnya.
"Apakah yang dilakukan PT SAM itu atas desakan Kejagung atau atas kemauan sendiri. Tapi jika Kejagung berbicara penegakan hukum juga harus dikaitkan dengan tujuan negara, yaitu adanya keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan," kata dia lagi.
Sebelumnya PT SAM mengembalikan kerugian negara ke Kejagung dalam dua tahap, dengan nilai total keseluruhan Rp 77 miliar."Hari ini PT Sinarmas Asset Management menyerahkan juga uang Rp 73 miliar ini tahap kedua," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Ali Mukartono dalam konferensi pers di Gedung Sasana Pradana Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 7 Juli 2020.
Untuk tahap pertama, sambungnya, sudah dikembalikan sekitar Rp 3 miliar lebih. Sehingga keseluruhan sekitar Rp 77 miliar sebagai bagian dari penyelesaian perkara terkait dengan penyidikan Jiwasraya.
Menurut Ali, uang yang diserahkan sebagai bagian dari pemenuhan pengembalian kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi perusahaan tersebut. Uang yang diserahkan juga bisa menjadi titipan dalam proses kewajiban hukum di pengadilan.
"PT Sinarmas salah satunya itu hari ini mengembalikan jumlah kerugian keuangan negara seusai dengan peran itu. Sehingga uang ini nanti bisa diperhitungkan sebagai pemenuhan kerugian keuangan negara manakala aset yang disita penyidik mengalami penurunan pada saat putusan pengadilan," kata Ali
Dijelaskannya, total aset yang disita penyidik dalam kasus Jiwasraya senilai Rp 18,4 triliun yang mana jumlah ini lebih besar dari kerugian negara. Ali menjelaskan hal itu terjadi karena adanya saham yang bersifat fluktuatif.
"Ada kerugian keuangan negara Rp 16,8 triliun. Dari jumlah tersebut penyidik telah berhasil menyita aset berupa tanah mobil uang saham dan lain sebagainya, kalau ditaksir sekitar Rp 18,4 triliun kelihatannya barang ini berlebih dari kerugian keuangan negara, memang sengaja penyidik melebihkan itu karena ada saham yang sifatnya fluktuatif," ujar Ali.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II a OJK periode Januari 2014-2017, Fakhri Hilmi (FH), sebagai tersangka kasus Jiwasraya. Saat ditetapkan sebagai tersangka kasus Jiwasraya, Fakhri menjabat Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK.
Selain itu, penyidik Kejagung menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya. Hari menyebut ke-13 korporasi disebut sebagai manajer investasi.

Kasus Jiwasraya, Aspek Yuridis Kejagung Minta Uang Kerugian Negara ke Sinarmas Dipertanyakan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi