JAKARTA, REQnews - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia menangkap buron kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa (MPL). Ia pun memberikan catatan ke pemerintah Indonesia, khususnya Polri dan Kejaksaan dalam memproses hukum Maria.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun sedang berbulan madu alias menikmati glorifikasi penangkapan Maria Lumowa tersebut. "Bagus juga akhirnya, MPL bisa ditangkap. meskipun setelah 17 tahun, setelah atau harus dengan level menteri, dijemputnya. Bagi Menkumham Laoly, lumayan lah, bisa buat bangun citra ditengah isu reshuffle," kata Haris menjawab REQnews di Jakarta, Sabtu 11 Juli 2020.
Yang menjadi catatan Haris adalah, terkait soal pemidanaannya, nominal korupsinya dan sejumlah hal lainnya. Pertama, kata dia, proses hukumnya harus mengungkap jejak aset. "Jangan hanya memenjarakan MPL. Masyarakat jangan mau terima jika MPL hanya dimasukan penjara, lalu "negosiasi" dengan negara dengan cara memberikan/mengembalikan aset dengan jumlah yang sekedar. Sebab uang 1,7 T bukan jumlah recehan," kata dia.
Ia pun menilai apa yang dilakukan Maria Lumowa dan kawan-kawan, merupakan kejahatan terorganisir. Maka, penegak hukum harus bisa menelusuri kecenderungan dalam beberapa kasus kejahatan yang dibelakangnya terkait aset negara. Termasuk potensi aset hasil korupsi yang bisa digelapkan atau justru hilang di tengah proses hukum.
Haris beralasan, karena masih ada aparat hukum, "penguasa" dan/atau pebisnis yang menikmati aset dari hasil pembobolan bank BNI tersebut. Untuk itu, masa-masa atau proses yang patut diperhatikan adalah saat penelusuran, penyitaan, pembuktian dan eksekusi.
Sedangkan hasil akhir di Kementerian Keuangan patut dijadikan cermin, apakah aset yg disetor dan dicatat dalam buku negara sama dengan uang Rp 1,7 triliun. Sebabnya, dalam mengungkap kasus ini, menjadi penting untuk kerjasama dengan pemerintah Belanda atau jejaring penyidik atau intelijen Pemulihan Aset.
Diketahui, praktisi pemulihan aset secara resminya ada di Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, dan posisi mereka itu sudah diakui praktisi pemulihan aset seluruh dunia. Bahkan setara kedudukannya dengan Asset Recovery Office di seluruh dunia.
"Sebabnya, diperlukan ahli untuk membantu para praktisi pemulihan aset MPL, dan Chuck Suryosumpeno sebagai ahli penelusuran aset yang dimiliki Indonesia dan diakui dunia internasional, patut dipertimbangkan," kata Haris.
Karena 17 tahun adalah masa yang cukup untuk Maria Lumowa mencuci uangnya. "Saya yakin melibatkan sejumlah pihak. kita harus buka juga fakta-fakta 17 tahun lalu itu. Dan mengikuti aliran jejak uang. Penyidik harus buka hasil temuannya. Hari begini, ngga cukup masyarakatnya hanya dikasih sosok MPL.. soal uang yang 'disikat' pun harus jelas.
Selain soal jelas dan dikembalikan ke negara, duit tersebut bisa digunakan uang membayar hak-hak pensiunan BNI yg sampai saat ini banyak yang belum dibayarkan, yang tergabung dalam Forum Perjuangan Hak hak Pensiunan BNI.
"Pertanyaannya, kenapa aset ini jadi gampang hilang, karena aturan main pemulihan aset di Indonesia masih sektoral. Belum jelas, sengaja kayaknya dibuat abu-abu," ujarnya.

Telusuri Jejak Aset Maria Lumowa, Yasonna Disarankan Gandeng PPA dan Chuck Suryosumpeno

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi