JAKARTA, REQnews - Pengamat Kejaksaan Yanuar Wijanarko meminta Bareskrim Polri periksa jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sebab sanksi disiplin ASN di Kejaksaan saja tidak cukup untuk memperbaiki nama baik institusi penegak hukum yang tercoreng akibat aksi pelarian Djoko Tjandra. 

Apalagi, kata Yanuar, Pinangki adalah seorang jaksa, yang notabene penegak hukum. "Sebagai jaksa, Pinangki ini harusnya tahu siapa sih Djoko Tjandra. Kok malah foto bareng. Dan kenapa tidak langsung memberi tahu atasannya soal keberadaan buron kasus cessie Bank Bali tersebut," kata Yanuar di Jakarta, Sabtu 1 Agustus 2020.

Jika dia sengaja tidak memberi tahu institusinya, yang mengajukan red notice untuk Djoko Tjandra, bisa dikatakan Pinangki diduga melanggar Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Yakni pasal yang mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. Ini namanya ada agenda pembusukan di institusi kejaksaan, " ujar Yanuar.

Diketahui, mengenai bunyi pasal tersebut, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 174), menjelaskan bahwa pasal ini mengancam hukuman kepada "Orang dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri dari penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dan yustisi. (Pelanggar pasal ini harus tahu bahwa orang yang ia sembunyikan atau ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan)."

Adapun contoh kasus yang bisa dipakai penyidik Bareskrim ataupun Kejaksaan, yakni tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 148/Pid.B/2011/PN.Kng, Terdakwa dipidana, karena menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP (hal 26).

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan (hal. 27).

DPR Desak Pidanakan Pinangki

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta tindak lanjut untuk jaksa Pinangki Sirna Malasari tak hanya berhenti pada pencopotan dari jabatan. Arsul menilai, Polri dan KPK bahkan dimungkinkan untuk turum tangan apabila ada dugaan pidana.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung memberhentikan secara tidak hormat jaksa Pinangki Sirna Malasari. 

"Komisi III akan mendorong ke sana (pengusutan pidana) kalau Kejaksaan hanya berhenti sampai dengan mencopot jabatan yang bersangkutan saja. Artinya hanya sampai sisi administratif disiplin ASN saja," kata Arsul di Jakarta, Kamis 30 Juli lalu. 

Politikus PPP ini mengingatkan, Kejaksaan harus terbuka dalam menindak kasus ini. Terlebih, Pinangki diduga kuat berulang kali bertemu buron korupsi Djoko Tjandra di luar negeri.

"Jika Kejaksaan tidak terbuka menelisik  lebih lanjut soal ini, maka ya wajar nanti kalau elemen masyarakat sipil yang akan melaporkan kepada KPK atau Polri terhadap jaksa tersebut," ujar Arsul menambahkan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejakgung) mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejakgung pada Rabu (29/7). Hukuman tersebut, terkait dengan skandal Djoko Sugiarto Tjandra.

Keputusan pencopotan tersebut, hasil dari pemeriksaan internal yang dilakukan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) terkait pertemuan Pinangki dengan buronan korupsi hak tagih Bank Bali di luar negeri. 

Menanggapi desakan itu, Kejaksaan Agung memilih menjawab secara diplomatis. Korps Adhyaksa mengaku masih memproses pelanggaran Disiplin PNS dan Kode Etik Perilaku Jaksa yang diduga dilakukan Pinangki. 

"Mari ikuti prosesnya yang hingga kini masih berjalan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono di Jakarta, Sabtu 1 Agustus 2020.

Menurut Hari, usulan MAKI adalah hak masyarakat yang dapat dijadikan fungsi kontrol institusi Kejaksaan. Namun, pihaknya mempunyai mekanisme penanganan Disiplin PNS dan Kode Etik Perilaku Jaksa.

"Ada Bidang Pengawasan yang bekerja atas dasar temuan sendiri, lapdumas maupun rekomendasi Komisi Kejaksaan," ujarnya. 

Sampai saat ini, kata dia, proses itu masih berjalan. "Mari ikuti saja prosesnya," kata dia. 

Diketahui, Pinangki mendadak viral lantaran foto bersama buronan korupsi Djoko Tjandra dan pengacaranya Anita Kolopaking. Kini, Pinangki harus dicopot dari jabatannya.

Pencopotan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa Pembebasan Dari Jabatan Struktural. Pencopotan itu diteken langsung oleh Wakil Jaksa Agung.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono mengatakan keputusan tersebut setelah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan melakukan pemeriksaan langsung kepada Jaksa Pinangki.

"Ternyata telah ditemukan adanya bukti permulaan pelanggaran disiplin oleh terlapor Dr Pinangki Sirna Malasari sehingga ditingkatkan pemeriksaannya menjadi Inspeksi kasus," kata Hari kepada wartawan, Kamis 30 Juli lalu. 

Jaksa Pinangki merupakan seorang jaksa Madya yang kini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Hari mengatakan Jaksa Pinangki juga terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak 9 kali tanpa izin dalam kurun waktu tahun 2019 saja.

"Terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 kali dalam tahun 2019," ujarnya.

Atas dasar itu, pemberian sanksi terhadap yang bersangkutan dinilai setimpal dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Apalagi, pelanggaran terakhir pelaku sempat bertemu dengan buronan korupsi Djoko Tjandra.

"Untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya," kata dia.

Hari enggan membeberkan secara rinci terkait alasan banyaknya pelaku melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Pinangki, pelaku pergi ke luar negeri menggunakan biaya pribadi.

"Motif kami tidak bisa sampaikan, apakah dia berobat atau jalan-jalan tapi bagi pemeriksa mendapatkan bukti yang bersangkutan tanpa izin Itu sudah merupakan pelanggaran disiplin," ujarnya.