KPK Didesak Periksa Jaksa Setia Untung Terkait Uang Rp 546 Miliar Kasus Djoko Tjandra

Sabtu, 22 Agustus 2020 – 13:00 WIB

Usai Pinangki, Muncul Desakan KPK Periksa Jaksa Setia Untung Terkait Uang Sitaan

Usai Pinangki, Muncul Desakan KPK Periksa Jaksa Setia Untung Terkait Uang Sitaan

JAKARTA, REQnews - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar membuka tabir baru dalam kasis Djoko Tjandra. Kepada polisi ia mengaku ada barang bukti uang senilai Rp 546 miliar yang belum diketahui keberadaannya. 

Uang tersebut, kata dia, disita pada 2009 dan kemudian dititipkan ke rekening escrow account di Bank Permata.

"Saya secara pribadi mempertanyakan itu, apakah itu sudah dieksekusi atau belum,” kata Antasari di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2020.

Dia mengatakan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan itu sudah dieksekusi lengkap dengan berita acaranya, maka kepolisian bisa meminta keterangan kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menjabat saat itu.

“Siapa kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan waktu itu, tinggal dipanggil. Kalau menunjuk petugas, siapa petugasnya. Jadi begitu,” kata Antasari.

Untuk diketahui, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 2009 dijabat oleh Setia Untung Arimuladi. Setia Untung kini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung.

Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar pun angkat bicara terkait pernyataan Antasari. Kata dia, apa yang diungkap eks Ketua KPK itu merupakan bukti adanya dugaan perampokan aset negara. 

"Inti masalah itu ya ini dia, aset negara diduga dirampok," kata Haris kepada REQnews di Jakarta, Sabtu 22 Agustus 2020.

Ia pun mendesak agar KPK mulai menyelidiki kemana larinya uang Rp 546 miliar tersebut. Mengingat jumlah uang yang fantastis, Haris menilai jika penanganan perkara dugaan korupsi yang dilakukan penegak hukum ini pun sebaiknya ditangani KPK. 

Apakah Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi perlu diperiksa KPK, Haris menjawab, "Harus!".

Haris pun melihat dalam kasus uang sitaan ini diduga para penegak hukum saat itu sedang kalap. "Kayaknya ada modus bahwa sitaan itu jadi bancaan bagi oknum elite di kejaksaan. Ini terjadi sudah lama, baik sebelum inkract maupun setelah inkract.

"Saya pernah dapat beberapa tersangka, saat belum inkract sudah disita berlebih. Namun setelah ada putusan tetap, tidak dikembalikan. Dan yang disita pun tidak disetor ke negara. Nah kemana itu semua?," kata Haris. 

Menanggapi kasus ini, pengamat kejaksaan Yanuar Wijanarko menduga ada kejanggalan dalam penentuan rekening escrow account di Bank Permata. Kata dia, sejatinya uang sitaan yang dititipan oleh penegak hukum di Indonesia, menggunakan bank milik negara, seperti BRI ataupun BNI. 

"Kalaupun bank swasta, apakah sudah ada izin dari Kementerian Keuangan untuk penitipan uang yang nilainya setengah triliun rupiah tersebut. Ini harus dibongkar, " kata Yanuar di Jakarta, Sabtu 22 Agustus 2020.

Setia Untung pun, kata dia, harus mengklarifikasi atas informasi yang dilemparkan Antasari Azhar. Sebab jika diam saja, maka akan memunculkan tudingan liar.

Penyidik Bareskrim pun bisa lebih proaktif untuk memanggil jaksa Setia Untung untuk meminta keterangannya terkait kasus ini. 

"Namun lebih baik lagi, Wakil Jaksa Agung Setia Untung datang ke Bareskrim dan mengajukan diri sebagai saksi dalam kasus Djoko Tjandra," kata dia.

Ia pun menyarankan agar Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk legowo anak buahnya diperiksa pihak Bareskrim maupun KPK. 

"Jika Jaksa Agung ST Burhanuddin pro akan pemberantasan korupsi, maka dia harus membuka pintu lebar-lebar anak buahnya diperiksa dan dimintai keterangan. Tujuannya agar kasus ini terang benderang dan tidak jadi isu liar, " ujarnya. 

Sebelumnya, Antasari hadir memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri untuk memberi keterangan mengenai duduk perkara korupsi cessie Bank Bali.

Keterangan Antasari dibutuhkan karena dia menjadi penyidik sekaligus menjadi jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut pada 1999.

Di tahun 2000, kasus ini mulai disidangkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Djoko Tjandra dari segala tuntutan.

Setelah itu Antasari mengajukan memori kasasi dan pada 2001 Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa penuntut umum dengan putusan yang tidak bulat.

“Saya memang diminta untuk ajukan peninjauan kembali (PK) waktu itu oleh pimpinan (Kejaksaan Agung), tapi saya nggak mau karena berdasarkan KUHAP, PK hanya untuk waris dan terpidana. Sebagai penegak hukum, saya tidak mau melanggar hukum,” kata Antasari.