Polri Tak Berhak Cegah Unjuk Rasa, Hormati Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum!

Senin, 05 Oktober 2020 – 12:15 WIB

Ketua YLBHI Asfinawati (Foto: Istimewa)

Ketua YLBHI Asfinawati (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Beredar Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Ketua YLBHI Asfinawati menilai ada beberapa masalah dalam Surat Telegram tersebut.

Menurut dia, pada bagian satu Kapolri memerintahkan dilaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan masyarakat untuk mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial.

"Masalah dalam bagian adalah Polri tidak punya hak mencegah unjuk rasa. Bahkan sebaliknya menurut Pasal 13 UU 9/1998 “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum," kata Asfinawati dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.

Kemudian pada bagian tiga Kapolri memerintahkan cegah, redam dan alihkan aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh maupun elemen aksi aliansinya guna mencegah penyebaran covid-19. Asfinawati menilai bahwa upaya ini diskriminatif karena menyasar peserta aksi.

Padahal, lanjutnya, sebelum ini telah banyak keramaian yang bahkan tidak menaati protokol kesehatan seperti di perusahaan, pusat perbelanjaan bahkan bandara. Sebaliknya dua aksi tolak omnibus law sebelumnya terbukti tidak menimbulkan cluster baru covid-19.

Selanjutnya pada bagian lima Kapolri memerintahkan lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi covid-19. Kemudian pada poin 6 Kapolri memerintahkan lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.

"Poin ini merupakan penyalahgunaan wewenang. Seperti pada poin pertama, Polisi tidak punya swewenang mencegah aksi. Selain itu menurut pasal 30 UUD 1945 & amandemennya tugas Kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye terhadap pemerintah. Sementara kata mendiskreditkan adalah tafsiran subjektif yang berpotensi menghambat kritik publik kepada Pemerintah. Kritik publik dalam demokrasi justru bermanfaat bagi kehidupan bernegara karena menjadi kontrol kekuasaan."

Asfinawati juga menyoroti pada bagian 7 Kapolri memerintahkan secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya. Kemudian pada bagian 8 Kapolri memerintahkan upaya harus dilakukan di hulu (titik awal sebelum kumpul) dan lakukan pengamanan (PAM) terbuka dan tertutup. Ia berpendapat bahwa hal ini diskriminatif dan melanggar amandemen UUD 1945.

Pada bagian 10 Kapolri memerintahkan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dengan menggunakan UU Kekarantinaan kesehatan. Dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan hanya ada 5 pasal pidana; satu tentang nahkoda, satu tentang penerbang, satu tentang pengemudi, dan satu tentang korporasi.

Sehingga yang dimaksud Telegram Kapolri hanya mungkin pasal 93 yang berbunyi "setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana ...”. Artinya pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan baru berlaku saat terjadi akibat dan tidak mungkin diketahui pada saat aksi apalagi sebelum aksi.

Bahkan berbagai laporan menunjukkan adanya cluster perkantoran tetapi Polri tidak pernah menggunakan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan untuk pengusaha ataupun pejabat yang memerintahkan pekerja/ pegawai tetap bekerja. Sebelum aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja ini juga telah ada beberapa aksi dengan tema lain dan tidak ada perlakuan seperti ini.

"Karena itu sulit dibantah surat telegram ini muncul karena Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah inisiatif Pemerintah, dan Presiden sejak awal bahkan menginginkan RUU ini selesai dalam waktu 100 hari."

Berdasarkan hal-hal di atas YLBHI mengingatkan Kapolri bahwa dalam UUD 1945 & amandemennya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “alat negara” dan bukan alat Pemerintah. Selain itu Kepolisian dalam tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Kami juga mendesak Presiden sebagai pimpinan langsung Kapolri untuk tidak mengganggu netralitas serta independensi yang seharusnya diterapkan Polri. Meminta Presiden dan Kapolri untuk menghormati UUD 1945 & amandemennya serta UU 9/1998 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya termasuk pendapat di muka umum," ujarnya.