Bursa Calon Kapolri, IPW Sebut Ada Dua Manuver Gusur Genk Solo

Sabtu, 28 November 2020 – 12:02 WIB

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (Foto: Istimewa)

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait dengan kerumunan massa di daerah Petamburan memashki babak baru. Kasus tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Penyidik Sub Direktorat Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Poda Metro Jaya.

Diketahui, kasus tersebut bermula saat kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia. Setelah itu pada tanggal 14-15 November 2020, Rizieq menyelenggarakan pesta pernikahan putrinya sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Banyaknya jemaah yang datang membuat situasi tidak kondusif, sehingga protokol kesehatan COVID-19 tidak diterapkan. Kemudian Kapolri Idham Azis memutasi sebanyak delapan Kapolda, dua di antaranya dianggap melanggar perintah penegakan protokol kesehatan (Prokes).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan mutasi sejumlah perwira tinggi dan menengah tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/3222/XI/KEP/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Telegram diteken Asisten SDM Polri atas nama Kapolri, Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan.

Pada kasus tersebut, Indonesia Police Watch (IPW) melihat pencopotan Kapolda Metro Jaya dalam dua hal. "Pertama, sebagai akibat Kapolda Metro ceroboh membiarkan kerumunan massa dalam kasus habib Rizieq. Kedua, pencopotan Kapolda Metro bagian dari manuver persaingan dalam bursa calon Kapolri di mana Kapolda Metro sebagai salah satu calon kuat dari genk Solo. Sehingga kecerobohan itu dimanfaatkan sebagai manuver dalam persaingan bursa calon Kapolri," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada tim REQnews, pada Kamis 26 November 2020.

Ia juga menanggapi terkait dimutasinya Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi diikutsertakan karena dianggap membiarkan kerumunan massa dalam acara Habib Rizieq di Mega Mendung, Bogor, Jawa barat.

IPW menganggap bahwa sejak berkembangnya pandemi COVID-19, Polri sudah bersikap mendua dalam menjaga protokol kesehatan. Padahal, Kapolri telah mengeluarkan ketentuan agar jajaran polri bersikap tegas dalammelakukan penindakan, terhadap kegiatan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.

Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan masyarakat yang dibubarkan polisi di sejumlah daerah, termasuk pesta perkawinan dan lain-lain.

Tetapi IPW menilai, dalam kegiatan yang dilakukan sejumlah tokoh atau dihadiri sejumlah tokoh yang berpengaruh, polisi tidak berani membubarkannya. "Misalnya dalam Munas PBSI yang dipimpin Wantimpres Wiranto di tangerang, acaranya tetap berlangsung tanpa dibubarkan polisi. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq sepulang ke Indonesia, polisi tak berdaya membubarkannya," ujar Neta.

Ia juga menjelaskan bahwa dari kasus tersebut muncul opini di masyarakat, bahwa polisi hanya berani pada masyarakat yang tidak punya pengaruh, dan takut pada figur-figur yang berpengaruh. "Apalagi dalam kasus Rizieq, di mana massa dan pendukungnya cukup banyak, Polda Metro Jaya dan Kapolda Jabar sepertinya tidak mau ambil risiko dan membiarkannya," ujarnya.

Menurutnya apa yang dilakukan polisi itu bisa dinilai masyarakat sebagai tindakan "tajam ke atas tumpul ke bawah". Sikap polisi yang mendua itu tidak hanya mengganggu rasa keadilan publik tapi juga membiarkan klaster pandemi COVID-19 berkembang luas.

"Seharusnya polri satu sikap, yakni bersikap tegas pada semua pelanggar protokol kesehatan agar penyebaran pandemi COVID-19 bisa segera dikendalikan" ujar Neta.

Kemudian dengan adanya pencopotan Kapolda Metro dan Kapolda Jabar ini diharapkan para Kapolda lain bisa bersikap tegas untuk menindak dan membubarkan aksi kerumunan massa di massa pandemi COVID-19 ini. "Jika mereka tidak berani bersikap tegas, siap-siap mereka ditindak tegas dan dibubarkan atasannya," kata dia.