Mensos Korupsi Bansos COVID-19, Haris Azhar: Ini Biadab Betul!

Minggu, 06 Desember 2020 – 12:02 WIB

Aktivis HAM Haris Azhar (Foto: Istimewa)

Aktivis HAM Haris Azhar (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, tindakan tersebut sudah merampas hak-hak masyarakat, baik dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya.

Dampak dari tindakan itu, hak masyarakat menjadi berkurang karena di korupsi. Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia terjerat kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) wilayah Jabodetabek tahun 2020. Menyikapi hal tersebut aktivis HAM, Haris Azhar menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang biadab.

"Ini biadab betul!! Duit untuk bantuan melawan kesusahan malah dimakan," ujarnya pada tim REQnews, pada Minggu 6 November 2020.

Ia juga mengatakan bahwa banyak warga yang mengeluh karena dipersulit mendapatkan bantuan sosial. Bahkan ada yang harus setor uang muka dulu untuk membeli makanan.

"Namun gilanya, yaaa tetap ramai orang cari celah untuk ambil proyek tersebut," ujarnya.

"Lihat saja cctv dan daftar buku tamu di Kemsos, mobil-mobil mewah, bos bos kontraktor banyak wara wiri," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation ini menduga bahwa aliran proyek tersebut diambil secara personal atau lembaga-lembaga sosial besar. Jadi tidak ada kompetisi dan kompetensi dalam pemberian proyek di Kemsos.

Sehingga ada selisih harga yang menjadi ruang dan diambil untuk kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, Haris meminta KPK harus periksa detail pengadaan barang di dalam paket-paket bantuan.

"Banyak mafia beras, gula, pengadaan tas yang bisa dijadikan pintu masuk melihat duit negara tidak efektif diserahkan ke masyarakat," katanya.

Karena permasalahan tersebut, kualitas bantuan menjadi redah mutunya. "Orang miskin penerima bantuan harga sedekah ke para rente politik. Menyedihkan," katanya lagi.

Terakhir Haris menyebut bahwa yang bekerja harusnya bukan hanya KPK, karena bansos tersebut juga disalurkan ke daerah-daerah. "Ini penegak hukum lainnya, Kejaksaan dan Kepolisian ke mana? Kok KPK sendirian saja? Kan bansos itu disalurkan ke daerah-daerah?" lanjutnya.