Hakordia 2020, Formappi: Momen Konsistensi Publik Kontrol Anggaran Negara

Rabu, 09 Desember 2020 – 13:34 WIB

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus (Foto: Istimewa)

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Hari Anti Korupsi pada 9 Desember 2020 menjadi penting bagi masyarakat Indonesia. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, momen kali ini dirayakan bersamaan dengan hajatan Pilkada di banyak daerah di Indonesia.

"Juga penting karena beberapa hari sebelum hari anti korupsi ini, Indonesia diramaikan dengan pengungkapan kasus korupsi yang menyeret dua menteri kabinet Jokowi dalam waktu yang tak berselang lama," ujar Lucius kepada tim REQnews, pada Selasa 8 Desember 2020.

Menurutnya, hari anti korupsi yang dirayakan bersamaan dengan Pilkada mungkin saja kebetulan, tetapi bukan tanpa pesan. Karena pilkada merupakan kontestasi demokrasi untuk memilih pemimpin di daerah-daerah, sekaligus merupakan figur-figur yang sangat rentan dengan penyimpangan penggunaan anggaran daerah.

Karenanya, sudah ada banyak kepala daerah yang terseret kasus korupsi. "Mestinya dengan kesamaan waktu pelaksanaan Pilkada serta perayaan hari anti korupsi sedunia, bisa menjadi momentum bagi publik agar tak main-main dengan uang dalam proses pemilihan, yang sekaligus berarti sebagai pembiaran sejak dini perilaku koruptif yang dilakukan kepala daerah," katanya.

Lucius juga mengomentari soal penetapan tersangka atas dua orang menteri. Kejadian ini memberikan pesan bahwa korupsi masih menjadi penyakit yang menggerogoti tata kelola pemerintahan kita dari pusat hingga daerah, tak terkecuali DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

"Semuanya punya potensi untuk melakukan penyimpangan anggaran sebagaimana sebelumnya kerap dilakukan oleh koruptor-koruptor," ujar Lucius.

Ia menuturkan, bahwa momen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini tak banyak beraksi melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) membuat para pejabat eksekutif dan legislatif seolah-olah tak terkontrol untuk melakukan penyimpangan anggaran.

"Sejak dua orang menteri ditetapkan sebagai tersangka, maka potensi akan lebih banyak lagi pejabat yang akan ditetapkan sebagai tersangka menjadi semakin terbuka," katanya lagi.

Lucius mengatakan, bahwa Hari Anti Korupsi tahun ini juga mengingatkan publik untuk waras dengan penggunaan anggaran oleh para pejabatnya. "Kewarasan publik bisa dilakukan dengan konsisten mengontrol setiap kebijakan yang membebani keuangan negara. Juga menuntut para pejabat serta lembaga negara agar semakin mendorong sistem yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Ia mengingatkan para pejabat, baik legislatif dan eksekutif agar tak main-main dengan anggaran negara. "Mereka punya potensi untuk bermain, tetapi semoga saja ada kesadaran baru untuk mengubah diri mereka," kata dia.