Parodi Lagu Indonesia Raya, Pakar: Tak Ada Indikasi Mengadu Domba

Jumat, 01 Januari 2021 – 19:31 WIB

Bendera Indonesia

Bendera Indonesia

JAKARTA, REQnews - Investigasi sementara Polisi Diraja Malaysia (PDRM) menyatakan, pelaku yang memparodikan lagu Indonesia Raya adalah seorang WNI. Itu diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Kerajaan Malaysia Irjen Tan Sri Abdul Hamid Bador, dikutip dari Bernama, Jumat 1 Januari 2021.

Terkait hal tersebut, muncul dugaan adanya mengadu domba antar kedua negara yang dilakukan oleh pelaku. Mengomentari itu, Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai tidak ada indikasi tersebut. 

Karena ia melihat bahwa pihak kepolisian Malaysia kooperatif membantu Polri dalam menangani permasalahan tersebut dan akan memproses hukum bagi pelaku. 

Emrus pun mengapresiasi pemerintah Malaysia, karena penanganan yang dilakukan cukup bagus. "Saya kira suatu hal yang kita perlu apresiasi kepolisian Malaysia dalam penanganannya, sebagaimana akan melacak dan akan segera terungkap," ujar Emrus kepada REQnews, Jumat 1 Januari 2021.

Menurutnya, ini menunjukkan bahwa kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia di segala bidang termasuk dalam konteks penanganan isu-isu semacam ini produktif. "Sangat bagus sekali dan itu harus kita apresiasi dan itulah suatu hubungan yang terjalin baik selama ini," katanya.

Sebelumnya, video yang diunggah beberapa pekan lalu oleh oknum tak bertanggung jawab di kolom komentar laman YouTube My Asean, menampilkan lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, diedit dengan tujuan menghina Indonesia.

Video di ruang komentar di YouTube telah dihapus, namun sudah vueal ke berbagai aplikasi lain dan ditransmisikan ke platform media sosial lain di Indonesia. Akibatnya, memancing berbagai komentar kebencian dan amarah.

Menanggapi hal itu, Emrus berpendapat bahwa publik seharusnya tidak terlalu reaktif. "Karena kalau terlalu reaktif kan bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan," kata dia.

Kemudian ia menyarankan kepada masyarakat, agar mendorong dan mendukung aparat hukum yang menangani dengan proses hukum yang berlaku. "Masyarakat harus mempercayakan, mendukung, men-support aparat hukum dalam penanganan, itu jauh lebih baik," lanjutnya.

Untuk itu, lebih baik masyarakat menunggu proses yang ditangani oleh pihak aparat hukum. "Itu yang terbaik dilakukan, negara demokrasi itu ketika muncul dugaan permasalahan sebaiknya itu ditangani oleh aparat hukum, jadi tidak menimbulkan suatu pandangan-pandangan yang sifatnya bisa menimbulkan gesekan-gesekan sosial di akar rumput," kata dia.

Terakhir, dirinya mengajak masyarakat agar bersama men-support penegak hukum agar penanganan tersebut dilakukan secara profesional, objektif dan berbasis kepada hukum positif.