Penerapan Hukuman Kebiri Kimia, Aktivis HAM: Ini Sadis

Selasa, 05 Januari 2021 – 13:16 WIB

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (Foto: Istimewa)

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (Foto: Istimewa)

 

JAKARTA, REQnews- Pasca viralnya kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dialami oleh Yuyun gadis SMP 14 tahun di Bengkulu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah tegas dengan menerapkan Hukum Kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seks terhadap perempuan dan anak.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Regulasi ini juga merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak tersebut, ditandatangani dan ditetapkan Jokowi pada 7 Desember 2020.

Hukum kebiri tersebut tak lain adalah dengan cara bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis atau fungsi ovarium.

Namun, penerapan hukum kebiri itu mendapat kritikan dari beberapa kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar yang diwawancara secara khusus oleh REQnews.com Selasa, 5 Januari 2020. Haris menganggap Hukum Kebiri tidaklah efektif lantaran tak ada jaminan tindakan tersebut menurunkan angka kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia.

Dirinya mencontohkan seperti negara India yang menerapkan hukuman kebiri lebih dulu, namun angka kejahatan di India justru semakin meningkat.”Contohnya di India. Disana telah lama diterapkan hukuman kebiri, tapi pada kenyataannya  tetap tidak mampu menurunkan angka perkosaan. Bahkan, jumlahnya masih tetap tinggi.” jelas Haris.

Menurutnya, hukuman keras bagi pelaku atau tersangka pencabulan dan kekerasan seksual tidak selalu sejurus dengan turunnya angka kejahatan tersebut. Pelaku atau tersangka dalam pandangan Haris tetap memiliki hak dalam proses penegakan hukum. Baginya hukuman kebiri sama dengan merampas hak seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum.

Haris lebih lanjut menegaskan,”Saya meyakini bahwa penghukuman ini sudah masuk dalam kategori ‘sadis’ karena mengandung kekerasan dan/atau hukuman berlebih.”

Menurutnya hukuman yang mengandung perubahan situasi permanen yang berdampak pada kehidupan seseorang yang menjadi atau dianggap pelaku kejahatan. Dalam hal ini kemaluan atau alat reproduksinya dibuat tidak berfungsi. “Ini (alat reproduksi) adalah kelengkapan manusia, artinya Negara telah membuat seseorang menjadi tidak lengkap kodrat kemanusiaannya!”tegas Haris.

Haris menambahkan bahwa sejatinya kejahatan seksual itu bukan salah alat kemaluannya. Alat kemaluan bukanlah faktor utama yang harus ditiadakan, akan tetapi pikiran dan niatannya serta perilaku. “Ini yang harus diperbaiki”, ungkapnya.

Menurut Haris, dalam banyak kasus, proses hukum di Indonesia sangat sering tidak memenuhi standar peradilan yang baik. “Lalu jika suatu hari didapati kondisi bahwa pelaku ternyata tidak bersalah atau bukan pelaku yang utama atau ada bukti yang meringankan, apakah situasi pra-kebiri bisa dikembalikan?”tanyanya masgul.

“Kita jangan silap mata pada ‘theater of punishment’, karena seharusnya proses penegakan hukum bukan penghukuman! Artinya, penegakan hukum itu harus melihat pada kebenaran sehingga pelaku dihukum. Kemudian korban juga harus dipulihkan kondisinya. Selain itu, faktor penyebab atau pendukung peristiwa terjadi juga diperbaiki. Dan itu semua membutuhkan kerjasama yang baik antara para pemangku kebijakan, penegak hukum dan masyarakat.”tukasnya mengakhiri wawancara.