Salah Kaprah Moeldoko Soal KLB Partai Demokrat, Pakar:Itu Konstitusional Partai, Bukan Negara

Minggu, 07 Maret 2021 – 11:09 WIB

Moeldoko (Foto: Istimewa)

Moeldoko (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews -  Gonjang ganjing Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang kemudian sepakat menunjuk KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum berbuntut panjang.

"KLB Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut (Moeldoko dan Marzuki Alie) atas voting berdiri maka pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025" ucap pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun saat membacakan sidang pleno di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021.

Moeldoko menyebutkan KLB yang diadakan di Deli Serdang tersebut sebagai konstitusional. Menanggapi hal tersebut pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Dian Agung Wicaksana mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan konstitusional oleh mantan Panglima TNI era SBY tersebut adalah konstitusional partai bukan negara.

“Jadi jangan salah mengerti, yang dimaksud dengan konstitusional oleh Pak Moel adalah versi partai bukan negara, sedangkan konstitusi partai adalah AD/ART yang telah disahkan oleh KemenkumHam," kata dia pada REQnews.com, Minggu 7 Maret 2021.

Dian menjelaskan bahwa saat ini negara hanya terlibat mengesahkan AD/ART saja. Jadi tinggal dilihat kembali ketua mana yang sudah didaftarkan ke KemenkumHam.

"Kecuali bila KLB mendaftarkan ke KemenkumHam dan diterima, tentu ceritanya menjadi lain karena negara terkait pada beschikking dari KemenkumHam," ujar Dian Agung.

Diketahui, KLB merupakan agenda partai politik yang tujuan salah satunya untuk memilih dan menetapkan ketua umum. Untuk menyelenggarakan KLB, terlebih dahulu harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai. 

Diketahui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat saat ini adalah SBY. Dalam AD/ART Partai Demokrat Pasal 81 disebutkan, kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 

KLB memiliki wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres. 

Kongres dan KLB berwenang untuk:

  1. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. 
  2. Mengesahkan AD dan ART. 
  3. Memilih dan menetapkan Ketua Umum
  4. Menetapkan Formatur Kongres
  5. Menyusun program umum Partai
  6. Menetapkan Keputusan Kongres lainnya

KLB dapat diadakan atas permintaan:

  1. Majelis tinggi Partai atau
  2. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh ketua Majelis Tinggi Partai