Pasca 17 Tahun Kematian Munir, Haris Azhar: Rezim Jokowi Jeblok Soal Hukum dan HAM

Rabu, 08 September 2021 – 15:59 WIB

Munir Said Thalib (Foto: Istimewa)

Munir Said Thalib (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Ditinggalkan seorang ayah secara mendadak, pasti sungguh menyedihkan. Apalagi bagi anak yang masih berusia 2 tahun harus rela kehilangan sosok ayah dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Terlebih kematian sang ayah masih menjadi misteri yang belum terungkap. Sejak saat itu, sudah 17 tahun lamanya. Ya kematian Munir Said Thalib.

Tepat tujuh belas tahun yang lalu, 7 September 2004, Munir tewas diracun. Nyawa seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) itu pun melayang. Saat itu Munir akan berangkat ke Belanda melanjutkan studinya. Pesawat Garuda bernomor penerbangan GA-974, menjadi saksi bisu kematian Munir yang penuh misteri.  

Kasus kematian Munir adalah satu dari banyak kasus pelanggaran HAM yang masih menjadi utang reformasi. Meski sudah ada pelaku yang divonis bertanggung jawab atas kematian Munir, yakni Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang divonis 14 tahun penjara, aktor intelektualnya atau dalang sebenarnya masih belum terungkap. 

Kini, kasus Munir terancam kedaluwarsa.

Berdasarkan KUHP, tuntutan perkara dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara semur hidup akan kedaluwarsa setelah 18 tahun. Artinya waktu tersisa untuk mengungkap dalang dibalik kematian Munir tinggal 1 tahun.

Aktivis HAM, Haris Azhar menegaskan rezim Pemerintah Jokowi jeblok dalam urusan penegakan hukum dan HAM.

"Dalam berbagai kasus, survey, pendapat ahli, jelas Pemerintahan Jokowi jeblok dalam urusan hukum dan HAM." kata Haris Azhar saat dihubungi Rabu 8 September 2021.

Sehingga menurutnya, penyelesaian kasus Munir di era Jokowi tidak dapat diharapkan.

"Singkat dan jelas aja, bahwa kasus Munir adalah ranah bagi rezim pasca Jokowi. Titik." ucap Direktur Eksekutif Lokataru ini.

Sebetulnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mencari kebenaran kasus ini. Dokumen hasil investigasi diserahkan secara langsung kepada Presiden SBY pada 24 Juni 2005. 

Namun, hingga akhir masa kepemimpinan SBY dokumen tersebut tak kunjung dibuka ke publik.

Dokumen hasil laporan TPF tiba-tiba dinyatakan hilang saat rezim berganti ke Presiden Jokowi. Hilangnya laporan itu baru diketahui pada pertengahan Februari 2016. Ketika itu, KontraS mendatangi kantor Sekretariat Negara meminta penjelasan dan mendesak segera dilakukan pengumuman hasil laporan TPF pembunuhan Munir. 

Akankah dalang pembunuh Munir bisa terungkap?