Viral Polisi Smackdown Mahasiswa, 'Presisi' Jenderal Listyo Dipertanyakan

Kamis, 14 Oktober 2021 – 09:05 WIB

Viral, seorang mahasiswa dibanting aparat hingga pingsan (Foto: Tangkapan Layar)

Viral, seorang mahasiswa dibanting aparat hingga pingsan (Foto: Tangkapan Layar)

TANGERANG, REQnews - Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad menanggapi terkait dengan tindakan represif aparat kepolisian yang tidak dapat dibenarkan. Ia pun mempertanyakan prinsip Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yaitu 'Polri Presisi.'

Menurutnya, tugas polisi harus lebih humanis dalam menjaga keamanan pada saat demonstrasi. Suparji mengatakan bahwa polisi dilepaskan dari kesatuan angkatan bersenjata adalah untuk lebih mengayomi masyarakat sipil.

"Disamping itu unjuk rasa merupakan hak asasi bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya selama tidak bertentangan dengan nilai agama, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa," ujar Suparji kepada REQnews.com, Rabu 13 Oktober 2021.

Suparji mengatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu sebagai pewujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menyebut bahwa tindakan represif anggota polisi tersebut dapat menimbulkan citra buruk bagi aparat kepolisian di mata masyarakat. "Akibat berbagai tindakan represif dan tidak terukurnya penggunaan diskresi yang kerap kali terjadi," katanya.

Selain itu, kekerasan dari aparat kepolisian yang kerap terjadi harus segera dievaluasi dan dikoreksi kinerjanya di lapangan agar persepsi publik, bahwa institusi kepolisian masih melanggengkan kultur kekerasan dan praktik penyiksaan dapat dihindarkan.

"Tindakan represif aparat terkadang berlindung dari hak diskresi, sebagai kewenangan untuk menafsirkan situasi, kebijakan dan tindakan apa yang tepat dan harus untuk diambil," katanya.

Namun tindakan tersebut seharusnya diikuti dengan prasyarat normatif yaitu mulai dari ukuran proporsionalitas, mengukur tindakan berdasarkan kebutuhan mendesak, legalitas hukum, beralasan, dan akuntabilitas.

Kepolisian sebagai alat negara, kata dia, berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu, juga sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakanhukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertibdan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), Mengatur kewenangan dalam melakukan tindakan tertentu demi kepentingan umum.

Bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang a quo, dinyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

"Namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, kata dia, pada Pasal 19 Undang-undang a quo, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu mengutamakan tindakan pencegahan.

Suparji mengatakan bahwa wewenang Polri terhadap unjuk rasa, diatur lebih lanjut pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012) serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

Jika mengacu pada Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006, maka aparat kepolisian dilarang melakukan kekerasan secara diluar prosedur terhadap massa aksi. Selain itu, penindakan terhadap massa yang memang melanggar ketertiban umum pun harus mendahulukan upaya-upaya persuasif dan edukatif tanpa menggunakan kekerasan.

Dirinya pun menyinggung terkait konsep kapolri yaitu Presisi salah satunya adalah responsibilitas, dimana dalam menghadapi suatu kondisi atau penanganan kasus harus lebih menekankan pada harus cepat tanggap dalam ketertiban dan keamanan di masyarakat. Namun, tidak terlepas dari prilaku yang humanis bukan tindakan kekerasan dan mengedepankan tindakan represif.

Dalam konteks ini, menurutnya, angka pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, diskresi yang sewenang-wenang, tindakan kekerasan dan penyiksaan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia, kebijakan dan peraturan perundang–undangan terkait.

"Termasuk Peraturan Kapolri, agar kultur kekerasan dan seringkali terkesan sewenang–wenang, bahkan menimbulkan korban jiwa tidak terulang," ujarnya.

Kemudian dalam SOP Propam bahwa ada standar pelayan penanganan unjuk rasa damai, anarki anti kekerasan, yang mengatur secara tegas dan jelas reaktualisasi kegiatan unsur pelayanan secara terpadu, tertib dan terkoordinasi sesuai dengan SOP pelaksanaan pengamanan unjuk rasa.

Menurutnya, diperlukan penanganan lebih lanjut oleh Propam untuk memastikan bahwa tindakan aparat tersebut terdapat pelanggaran dalam penerapan prinsip dan standar (SOP) atau tidak. Yaitu termasuk untuk meminta penjelasan dari pelaksanaan pengamanan tersebut, dan diperiksa penanggung jawab atas kesalahan dari penerapan SOP.

Suparji mengatakan bahwa profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah sebuah syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas-tugas kepolisian adalah tugas-tugas profesional yang pada intinya adalah to serve (melayani) dan to protect (melindungi).

"Yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentaraman hidup baik secara pribadi maupun secara sosial dan berkenaan dengan keamanan dan keselamatan diri, nyawa dan harta benda dari mereka yang dilayani dan dilindungi oleh polisi," lanjutnya.

Ia mengatakan dalam penegakkan hukum oleh kepolisian dimaksudkan, agar keteraturan sosial dapat dijamin kelestariannya dan yang melanggar hukum serta merusak keteraturan sosial dapat dicegah serta ditangani secara hukum yang berlaku.

Namun, tanpa pedoman etika atau kode etik yang dijadikann acuan bertindak, maka petugas kepolisian dapat tidak secara profesional melayani dan melindungi warga dan melakukan tindakan-tindakan penegakkan hukum.

Berkaitan dengan Prinsip Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) yang menjadi arahan Kaporli agar dapat membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Menurutnya, knsep transformasi Polri yang ‘Presisi’ hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan polisi yang prediktif dan diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat

"Yaitu dengan lebih menekankan pada mutu pelayanan kepolisian yang lebih humanis dan mengedepankan tindakan persuasif," katanya.

Selain itu, kata dia, aparat kepolisan juga harus tetap menegakkan Hak Asasi Manusia yang telah melekat dalam diri manusia sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

"Oleh karena itu, aparat kepolisian sebagai salah satu jenis profesi hukum dalam melakukan segala tindakannya harus didasarkan pada moralitas, yaitu dengan berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi," kata Suparji.