IFBC Banner

Vonis Nihil Heru Hidayat! Pakar: Jaksa Agung Tutupi Kebodohan Anak Buah

Jumat, 28 Januari 2022 – 18:00 WIB

Mantan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat (Foto: Hastina/REQnews)

Mantan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Mantan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat divonis bebas dari tuntutan hukuman mati, yang sebelumnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi PT Asabri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 18 Januari 2022.

Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan jaksa tidak sesuai dengan surat dakwaan. Sebab, jaksa mendakwa Heru dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Namun dalam tuntutannya, jaksa menambahkan hukuman mati dengan Pasal 2 Ayat (2) dalam UU yang sama.

Terkait putusan vonis nihil Heru Hidayat, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding, karena menurutnya telah mengusik keadilan di masyarakat.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda sepakat dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis nihil untuk Heru Hidayat. Karena menurutnya harus ada unsur-unsur tambahan yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 Ayat 2 tersebut.

"Benar hakim, ada unsur-unsur tambahan yang harus juga dibuktikan dalam Pasal 2 Ayat 2. Makanya harus didakwakan," kata Chairul Huda kepada REQnews.com pada Jumat 28 Januari 2022.

Ia pun menyebut bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menutupi kebodohan anak buahnya yang tidak mendakwa Heru Hidayat dengan hukuman mati, dan kemudian bersembunyi dibalik rasa keadilan masyarakat.

"Jaksa Agung menutupi kebodohan anak buahnya, tidak mendakwa Pasal 2 Ayat 2 dan karenanya putus nihil, eh bawa-bawa rasa keadilan. Dari dulu namanya surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara, lha tidak didakwa kok dituntut (hukuman mati), itu kan menunjukkan kebodohan," kata dia.

Selain itu, hakim juga memutuskan aset yang telah disita oleh jaksa dari Heru Hidayat sebagian dikembalikan karena beberapa alasan, namun terdapat beberapa sert yang telah laku dalam pelelangan. Chairul pun setuju, jaksa telah asal-asalan dalam melakukan penyitaan aset. "Iya, (jaksa) asal-asalan (sita aset dalam perkara kasus korupsi PT Asabri). Harus kembalikan ke HH (Heru Hidayat) sesuai dengan nilai hasil lelang," ujarnya.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa menilai jika putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis nihil terhadap Heru Hidayat dalam kasus korupsi PT Asabri telah sesuai ketentuan.

"Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 65-68 serta Pasal 71 KUHP tentang meerdaadsche samenloop atau gabungan tindak pidana, maka penjatuhan pidana seumur hidup telah menyerap pidana pokok lainnya (penjara atau denda) dalam hal adanya perkara dimana seseorang melakukan beberapa tindak pidana," kata Eva.

Menurutnya putusan hakim dalam perkara Heru Hidayat, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. "Maka merujuk pada asas nulla poena sine lege poenali dan asas legalitas putusan hakim merupakan putusan yang merujuk pada ketentuan dan asas-asas hukum pidana itu," lanjutnya.

Sementara Kuasa Hukum Heru Hidayat yaitu Kresna Hutauruk menyebut bahwa sebelumnya dalam pembelaan, pihaknya menilai jika kasus semacam ini pernah terjadi di dalam perkara Dicky Iskandardinata.

"Di mana jaksa menuntut Pasal 2 Ayat 2 yang tidak ada didakwaan, namun dalam putusan PN sampai putusan kasasi yang majelisnya diketuai almarhum Artidjo Alkostar, majelis menolak dengan alasan Pasal 2 Ayat 2 tidak ada didakwaan," kata Kresna.

Untuk itu, menurutnya hal ini bukan hal yang baru lagi. "Kalau dari awal jaksa berpendapat perkara ini dapat dikenakan Pasal 2 Ayat 2, tentu seharusnya sejak awal jaksa menyertakan pasal tersebut dalam dakwaan, mengingat perkara Dicky Iskandardinata sebelumnya," kata dia.

Selein itu, Kresna menyebut bahwa pihaknya menilai jika pengulangan dalam Pasal 2 Ayat 2 tidak dapat dikenakan dalam perkara ini. "Karena perkara ini terjadi sebelum Pak Heru dihukum diperkara Jiwasraya," ujarnya.

Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menganggap putusan hakim telah mengusik keadilan di masyarakat, Kresna justru mempertanyakan di mana titik tidak adilnya. "Keadilan itu kan dasarnya hukum, kalau menuntut diluar dakwaan, sebagaimana pembelaan kami itu tidak sesuai hukum. Jadi mana yang tidak adil?," ujar Kresna.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menyebut bahwa putusan hakim tak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. “Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa sudah dihukum seumur hidup di perkara Jiwasraya. Tentu ini berbeda dengan yang kita mintakan pada kesempatan yang lalu dengan pidana mati,” kata tim JPU Wagiyo S di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa 18 Januari 2022.

Menurut Wagiyo, diterapkannya Pasal 2 Ayat 2 sebagai pemberat. “Jadi Pasal 2 Ayat (2) merupakan pemberatan. Bukan unsur. Jadi keadaan-keadaan yang memberatkan. Kalau kita mendakwakan unsur tindak pidana korupsi apakah ada keadaan-keadaan yang memberatkan, nah itu yang kita masukan sebagai alasan dasar kita melakukan tuntutan mati,” ujarnya.

 

Diketahui, dalam kasus Asabri terdapat 8 terdakwa yaitu Mantan Dirut Asabri Mayjen Purn Adam Rahmat Damiri dan Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020 dituntut 20 tahun penjara.

Kemudian Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015 dan Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019 divonis 15 tahun penjara.

Selanjutnya, Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan divonis 10 tahun penjara dan Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations divonis 13 tahun penjara.

Sementara satu terdakwa lainnya, yaitu Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk. Namun, perkara Benny masih pada tahap pemeriksaan saksi, sehingga belum sampai pada proses pembacaan vonis.