IFBC Banner

Heboh Restorative Justice Koruptor, Pakar: Jaksa Agung Keliru Pahami Hukum Pidana!

Minggu, 30 Januari 2022 – 19:55 WIB

Jaksa Agung ST. Burhanuddin (Foto: Istimewa)

Jaksa Agung ST. Burhanuddin (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar mengatakan jika Jaksa Agung ST Burhanuddin telah keliru dalam menerapkan restorative justice bagi pelaku korupsi.

Setelah sebelumnya, Burhanuddin mengatakan bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tak harus diproses pidana, karena bisa diselesaikan dengan pengembalian keuangan negara.

"Jaksa Agung keliru itu, karena hukum pidana itu mengadili perbuatan berapa besarpun kerugiannya," kata Fickar pada Minggu 30 Januari 2022.

Menurutnya apa yang dikemukaan oleh jaksa agung bisa berbahaya dan merangsang orang untuk melakukan korupsi jika tak diproses hukum dan hanya diwajibkan mengganti kerugian negara.

Sehingga menurut Fickar penerapan restorative justice bagi pelaku korupsi bertentangan dengan hukum pidana. "Karena itu pendapat ini jelas bertentangan dengan hukum pidana, terutama UU Korupsi," lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penyelesaian masalah melalui ganti rugi atau hanya tindakan administratif oleh instansi terkait, bukan oleh Kejaksaan Agung.

"Karena jika kasus sudah ditangani kejaksaan harus tuntas diadili di pengadilan. Kepolisian dan Kejaksaan itu aparatur negara yang oleh UU (KUHAP, dll) sebagai penyidik dan penuntut tidak ada kewenangan lain," kata dia.

"Jikapun ada kewenangan menghentikan perkara itu limitatif SP3/ penggentian penuntutan hanya boleh dilakukan jika, pertama perkaranya bukan pidana, kedua kurangnya alat bukti untuk meneruskan ke pengadilan, bukan pengembalian uang ganti rugi," Fickar menambahkan.

Kemudian terkait dengan kebocoran yang tidak diproses dan diganti rugi, menurutnya adalah urusan instansi masing-masing. "Bukan ranahnya kejaksaan. Sekali kasus ditangani kejaksaan harus sesuai dengan penuntutannya di pengadilan," ujarnya.

Diketahui sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Burhanuddin mengatakan bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tak harus diproses pidana, karena bisa diselesaikan dengan pengembalian keuangan negara.

"Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan," kata Burhanuddin pada Kamis 27 Januari 2022.