IFBC Banner

Indonesia Menatap Konflik Rusia-Ukraina, Harus Ambil Peran atau Diam Saja?

Rabu, 09 Maret 2022 – 17:00 WIB

Perang Rusia-Ukraina (Foto: Istimewa)

Perang Rusia-Ukraina (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kini tengah berlangsung konflik antara Rusia-Ukraina. Dalam perang tersebut, melibatkan beberapa negara lainnya seperti Belarusia, pasukan pro-Rusia di satu sisi, dan Ukraina di sisi lain. Konflik bersenjata yang dimulai pada Februari 2014 setelah Euromaidan, berpusat pada status Krimea dan bagian Donbasss, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina.

Konflik tersebut mencakup pencaplokan Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, Perang Donbasss pada 2014 hingga sekarang, insiden angkatan laut, perang siber dan ketegangan politik. Setelah penumpukan militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina pada tahun 2021, Rusia meluncurkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.

Hingga kini serangan Rusia ke Ukraina tidak kunjung berakhir, meski Resolusi Majelis Umum PBB telah disetujui mayoritas negara anggota PBB. Justru rakyat sipil di Ukraina terus berjatuhan dan perekonomian dunia terdampak.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indaonesia Hikmahanto Juwana meminta agar Indonesia sebagai Presiden G20 berperan dalam upaya mengakhiri perang, paling tidak disepakatinya gencatan senjata di Ukraina oleh Rusia.

Dikutip dari pernyataan Hikmahanto di akun YouTube Helmy Yahya Bicara, "Polemik Rusia - Ukraina, Tak Kalah Serunya dengan Connie! ft. Hikmahanto Juwana," ia menjadi gundah ketika mengetahui sikap Indonesia yang menyetujui Resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia ke Ukraina. 

"Kenapa saya menjadi gundah, karena pernyataan dari bapak presiden (Joko Widodo) dengan Kemenlu kok enggak sejalan. Bapak presiden ketika Rusia masuk pertama kali melakukan penyerangan di Donbass, dia bilang apa, 'Stop perang'. Karena perang menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia'," kata kata Hikmahanto dikutip pada Rabu 9 Maret 2022.

Tetapi sehari setelah itu, kata dia, Kemlu membuat pernyataan resmi yang menyatakan bahwa 'Setiap negara harus mematuhi Piagam PBB dan setiap negara tidak boleh mengganggu integritas dari wilayah negara lainnya. Oleh karena itu, serangan terhadap Ukraina tidak dapat diterima.'

"Saya protes disitu, saya bilang kalau misalnya kayak begitu apa bedanya kita (Indonesia) dengan Amerika, kita udah menjudge, mengutuk. Padahal kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh bapak presiden itu ada akarnya di Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, yang mengatakan bahwa kalau ada negara yang bersengketa selesaikan secara damai dan penyelesaian itu jangan sampai mengganggu, membahayakan keamanan dan perdamaian internasional dan keadilan," kata dia.

"Itu pasal 2 ayat 3, tapi Amerika dan Indonesia lewat pernyataan Kemlu dia menggunakan pasal 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain, tidak boleh menggunakan kekerasan (use of force) senjata ke integritas wilayah negara lain. Saya katakan seharusnya tidak dipakai di pasal 2 ayat 4 karena kita menjudge kan," lanjutnya.

Namun, Indonesia sebagai Presiden G20 seharusnya bisa berperan dalam upaya perdamaian Rusia-Ukraina. "Usulan yang dapat disampaikan oleh Indonesia adalah NATO dan AS (Amerika Serikat) membuat pernyataan bahwa Ukraina tidak akan pernah diterima sebagai anggota NATO dan NATO tidak akan melakukan ekspansi ke negara-negara ex-Uni Soviet," kata Hikmahanto kepada REQnews.com.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar Ukraina menjadi negara yang netral. Ia mengatakan bahwa tujuan utama Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan serangan, yaitu adanya kekhawatiran Ukraina bergabung dengan NATO. Karena Rusia merasa terancam dengan keberadaan NATO di dekat wilayahnya.

"Oleh karenanya serangan Rusia yang dilancarkan bertujuan untuk memburu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan memberikan pelajaran bagi rakyat Ukraina agar menghentikan ambisi bergabung dengan NATO dan Uni Eropa," lanjutnya.

Hikmahanto mengatakan, bila perlu Indonesia juga dapat mengusulkan kepada Majelis Umum PBB untuk menerbitkan resolusi yang menyepakati Ukraina sebagai negara Netral dan dijamin demikian oleh negara-negara anggota PBB. "Ini pernah dilakukan oleh Majelis Umum PBB meski tidak terhadap negara, tetapi pada Kota Jerusalem," kata dia.

Menurutnya, usulan untuk menghentikan perang bisa dilakukan Indonesia dengan menghubungi AS terlebih dahulu dan anggota NATO seperti Perancis, Inggris dan Jerman.

"Lobby Indonesia ke AS ini didasarkan pada pengembalian hutang budi AS pada Indonesia saat AS meminta Indonesia menjadi ko-sponsor Resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia ke Ukraina," kata Rektor Universitas Jenderal A Yani  itu.

Barulah, ketika mendapatkan lampu hijau dari AS, Indonesia mengkomunikasikan tawaran perdamaian ke Rusia. "Bila Rusia setuju, selanjutnya Indonesia perlu melakukan kontak ke Ukraina," kata Hikmahanto.

Harapan dari akhir upaya berbagai lobby yang dilakukan yaitu untuk menjamin netralitas Ukraina yang dituangkan dalam suatu perjanjian tiga pihak yaitu Ukraina, Rusia dan NATO. Bila diperlukan AS pun dapat menjadi pihak dalam perjanjian ini.

"Ikhtiar ini mudah-mudahan dapat menghentikan perang sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi saat Rusia memulai serangan ke Donbass, Ukraina. Presiden sudah mengingatkan pula bahwa perang bila tidak dihentikan akan menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," ujarnya.

Sementara Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan prinsip bebas aktif, dalam kasus konflik seperti perang Rusia-Ukraina. Untuk itu, Indonesia dapat mendorong terjadinya genjatan senjata menuju perdamaian.

Menurutnya, terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo agar perang Rusia-Ukraina dihentikan adalah sikap yang tepat. "Sikap Presiden Jokowi sudah tepat, tidak berpihak pada satu kubu tapi berpihak pada perdamaian," kata Stanislaus.

Karena menurutnya, dampak perang secara langsung belum terlihat di Tanah Air, tapi Indonesia harus mengamankan WNI yang berada di Ukraina dan Rusia. Selain itu dari aspek bisnis harus dicermati lonjakan harga komoditi dan lain-lain.

Selain itu, menurutnya terkait dengan hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia dan Ukraina masih tetap aman karena sikap Indonesia yang netral dan berpihak pada perdamaian bukan kubu tertentu.

"Saya kira Indonesia tidak berpihak terhadap satu negara, tetapi berpihak pada terciptanya perdamaian. Jadi dari aspek intelijen Indonesia masih tetap aman tidak terpengaruh dengan perang tersebut," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing. Ia mengaku sangat setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang meminta agar perang antara Rusia-Ukraina dihentikan.

"Saya terus terang sependapat dengan bapak Presiden Joko Widodo, apapun persoalannya perang itu tidak baik karena akan menimbulkan juga korban yang tak terhindarkan, meninggal misalnya. Belum lagi dampak perang terhadap warga negara di mana dua negara berkonflik," kata Emrus.

Menurutnya dalam situasi perang, kedua negara akan menerima konsekuensi misalnya merasa tidak nyaman, tidak aman, harga-harga kebutuhan akan naik, bahkan pengaruhnya ke dunia pun ada.

"Perang juga akan menimbulkan korban jiwa dan manusia itu hak paling asasi, hak hidup. Oleh alasan apapun, menurut pandangan saya kemanusiaan, hak hidup adalah hak asasi manusia. Jadi kalau misalkan ada orang berpendapat dalam perang tidak ada hak asasi, tidak boleh, karena hak asasi harus dilindungi. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh menghilangkan nyawa dengan cara apapun," kata dia.

Jadi, lanjutnya, apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo suatu hal yang baik dan humanis dengan meminta di hentikan perang. Memang terdapat perbedaan dalam setiap negara satu dengan negara lainnya, tetapi kata dia, selesaikanlah di meja perundingan dengan jalur diplomasi.

"Adakah jurusan-jurusan hubungan internasional di kedua negara? Ada tidak kementerian luar negeri di kedua negara? Adakah diplomat-diplomat ulung dari kedua negara? Itu difungsikan saja. Kemudian duduk di meja perundingan, kompromi tidak boleh juga memaksakan kehendak dari negara satu ke negara lain. Tapi ada tidak win win solution? Kedua belah pihak diuntungkan, bisa saja diuntungkan lebih ke negara A atau B tidak untung banget, boleh saja. Tetapi ada kesepakatan perang dihentikan," kata dia.

"Jadi sikap Pak Joko Widodo dalam unggahan media sosialnya, secara umum saya sangat setuju dengan pernyataannya bahwa perang itu tidak baik dan harus dihentikan," lanjutnya.

Selain itu, Emrus mengatakan bahwa dalam perang pasti membutuhkan biaya untuk logistik dan lain-lain, yang seharusnya bisa duganakan untuk mensejahterakan masyarakat kedua negara. "Jadi, ego masing-masing negara, ego masing-masing pemimpin saya kira diturunkan saja. Masuklah ke meja perundingan, untuk membawa kepentingan yang lebih besar untuk kedua negara dan kepentingan dunia," tambahnya.

Akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu melihat akibat perang Rusia-Ukraina ini ternyata berpengaruh juga dalam konteks ekonomi, berpengaruh terhadap nilai tukar uang disuatu negara, ekspor-impor. "Amerika Serikat juga menghentikan impor dari Rusia. Kalau dihentikan berarti income mereka akan berkurang devisanya, baru kemudian Amerika Serikat karena kurang pasokan, tentu akan meningkat harganya," kata dia.

Namun, lanjutnya, jika tidak ada titik temu di meja perundingan, bisa dimediasi oleh negara lain atau PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Misalnya dengan berunding di negara netral, difasilitasi oleh negara lain atau PBB misalnya, karena menurutnya itu akan jauh lebih baik.

"Perbedaan-perbedaan itu tidak harus dengan perang, karena dunia sudah mengglobal. Saat ini negara satu dengan yang lain hanya dibatasi secara de jure artinya secara hukum. Tetapi dalam interaksi dunia sudah dalam 'satu negara,' itulah yang disebut dengan negara global dan relasi," katanya.

Pengamat komunikasi politik itu mengatakan jika dalam konteks teori-teori kenegaraan memang ada batas-batas negara, kedaulatan dan lain-lain. Tetapi interaksi antar negara sudah sangat tinggi. Jadi, kata dia, sudah tidak saatnya lagi penyelesaian persoalan hubungan antar negara, antar benua diselesaikan dengan perang.

"Bahkan saya menyarankan supaya ide dan gagasan ini bisa dipertimbangkan, agar negara-negara ini menjadi 'negara global.' Kemudian ditingkatkan menjadi collective security dibawah PBB, jadi dunia ini nanti menjadi satu 'negara,' dan keamanan dibawah PBB," kata Emrus.

"Nah, tapi collective security ini diperkuat dengan persenjataan dan lain-lain. Jadi ketika ada negara satu dengan negara lain bertikai atau perang, collective security berada di tengah pertempuran itu dengan peralatan militer yang sepadan dengan kedua negara. Atau kalau boleh nanti, soal keamanan dan kenyamanan dipegang oleh PBB di seluruh dunia," lanjutnya.

"Bisakah kita bersaing antar negara? Boleh, bersaing dari segi ekonomi, budaya dalam persaingan yang sehat. Misalnya Bahasa Mandarin, bisa tidak menjadi bahasa internasional selain Bahasa Inggris? Bahkan suatu saat Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kenapa tidak. Ini salah satu persaingan budaya, karena bahasa adalah salah satu budaya," tambahnya.

Dirinya pun setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, karena itu sangat baik. "Jadi dalam konteks perang Rusia-Ukraina adalah orientasi kepada kemanusiaan, orientasi kepada perdamaian dunia dan orientasi untuk kepentingan nasional Indonesia," ujarnya.