IFBC Banner

Tamparan untuk Luhut, Pakar Sebut Penundaan Pemilu Gagasan Liar Tak Sesuai Konstitusi

Rabu, 16 Maret 2022 – 23:59 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Istimewa)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Tata Negara Ismail Hasani menentang adanya gagasan penundaan Pemilu Serentak 2024, karena bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Bahkan ia menyebut jika pernyataan adanya big data yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan hanyalah menambah kegaduhan masyarakat.

"Terkait dengan gagasan liar penundaan Pemilu, saya sangat menentang gagasan ini karena bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu ide dasarnya adalah pembatasan kekuasaan, bukan melulu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prosedur-prosedur formal," kata Ismail kepada REQnews.com pada Kamis 16 Maret 2022.

"Misalnya kalau tidak sependapat dengan pembatasan lalu kemudian diubah sesuka-suka dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Memang konstitusi kita mengatur secara sangat mudah ya perubahan konstitusi, ini juga kekeliruan," lanjutnya.

Tetapi menurutnya, semangat perubahan konstitusi di tahun 1999-2000 itu adalah bagaimana memastikan pembatasan kekuasaan terjadi dan berlaku. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sudah berjalan dari pemerintahan Presiden SBY sebelumnya yang 2 kali menjabat, kemudian Presiden Jokowi saat ini.

Menurutnya, gagasan tersebut adalah sebagai pembangkangan terhadap prinsip konstitusionalisme dan menggambarkan ekspresi dan perilaku elit yang meletakkan prinsip supremasi konstitusi sebatas untuk kepentingan kelompok dan elit saja. "Tidak sama sekali, tidak bertolak dari pandangan bagaimana kemudian penguatan demokrasi menjadi agenda bersama," kata dia.

Lebih lanjut, Ismail juga menanggapi terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim memiliki 110 juta big data yang diklaim bahwa masyarakat Indonesia menginginkan adanya penundaan Pemilu Serentak 2024.

"Terkait dengan big data, saya kira klaim semacam ini memang harus di tunjukkan, harus dibuktikan. Sekalipun saya tidak terlalu tertarik dengan matematika, kuantitatif seberapa banyak orang yang mendukung dan yang menentang," lanjutnya.

Karena menurutnya, hal tersebut bukan semata-mata ada berapa banyak orang yang berkehendak untuk melakukan penundaan Pemilu dan seberapa banyak yang menentangnya. Tetapi, Ismail mengatakan ada prinsip dasar yang harus dibela.

Sehingga, ketika seorang elit atau politisi dengan sesuka hati mengubah konstitusi, maka jika kemudian hari ada yang bertentangan dengan kehendak politiknya, maka dengan mudah pula dia akan ubah.

"Oleh karena itu terkait dengan big data, saya tidak sepenuhnya percaya dengan temuan ini. Karena survei-survei misalnya yang secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan menunjukkan justru sebaliknya, di mana sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan penggunaan pemilu," katanya.

Ismail pun menilai jika gagasan penundaan Pemilu tersebut sebenarnya adalah konsumsi elite. Bahkan dirinya pun tidak yakin data yang terekam setuju dengan adanya penundaan Pemilu Serentak 2024.

"Saya tidak yakin bahwa kemudian data terekam sedemikian besar sampai 110 juta yang memperbincangkan keinginan untuk menunda pemilu. Jadi ini segera bagian dari prakondisi untuk memuluskan gagasan penundaan pemilu dengan legitimasi publik ya, sehingga seolah-olah publik menyetujui," ujar Ismail.

Bahkan dirinya mengatakan bahwa data semacam itu bisa dibuat sendiri. "Big data itu kan kerja mesin yang memungkinkan juga di desain sedemikian rupa untuk melegitimasi suatu gagasan. Oleh karena itu seperti tadi saya sampaikan, tidak melulu ini soal matematika, dukung-mendukung atau tolak-menolak begitu. Tetapi lebih pada soal prinsip bahwa kita bersepakat konstitusi itu adalah hukum tertinggi yang artinya kepatuhan para penyelenggara negara terhadap konstitusi itu mutlak," lanjutnya.

Menurutnya, meskipun ada kehendak perubahan-perubahan terhadap konstitusi, itu tidak didasari oleh legal designing yang mengada-ada, argumen hukum yang mengada-ada. Namun, lanjutnya, betul-betul karena argumennya jelasnya, argumennya kuat dan itu melalui prosedur-prosedur yang lebih tinggi.

"Melalui momentum-momentum yang legitimate, tidak bisa kemudian sembarang gitu. Nah oleh karena itu ya kalau tuntutan dari beberapa teman termasuk Fadli Zon untuk membuka data itu bagus saja. Sekalipun ketika data yang tersaji kita juga bisa berdebat kemudian, apakah data itu valid atau tidak valid. Karena buat saya bukan soal semata-mata seberapa banyak orang yang mendukung," kata dia.

Dirinya menilai dengan diklaim adanya 110 juta, kata dia, artinya ada 110 juta orang yang well technology, sangat paham dengan teknologi dan menggunakan teknologi. "Misalnya terrecord dari percakapan WhatsApp kah atau dari medsos yang lain misalnya. Sebagai gambaran saya yang juga istilahnya mengikuti isu-isu semacam ini, juga tidak menggunakan apa yang disebut dengan sebagian medsos yang mainstream misalnya," lanjutnya.

Artinya, kata Ismail, bukan hanya soal seberapa banyak orang yang menggunakan teknologi, tetapi juga pada lapisan masyarakat tertentu juga yang tidak menggunakan adalah sebuah pilihan. "Jadi buat saya soal data ini di digitable dan justru menambah kegaduhan begitu," ujarnya.

Sementara Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus sepakat dengan Politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang meminta agar Luhut membuka big data yang diklaim bahwa masyarakat Indonesia menginginkan adanya penundaan Pemilu Serentak 2024.

"Soal penundaan Pemilu, saya kira sebagai wacana sih wajar-wajar saja. Akan tetapi ketika wacana ini disampaikan oleh pejabat yang kebetulan adalah elit parpol parlemen, urusan menjadi lain," kata Lucius.

Menurutnya, wacana tersebut merupakan sebuah rencana yang hanya perlu menemukan caranya saja untuk merealisasikan rencana menunda Pemilu tersebut. Sehingga menurutnya, orang akan melakukan segara cara untuk melancarkan tujuannya yang menyimpang dari konstitusi.

"Karena merencanakan sesuatu yang menyimpang dari konstitusi, maka potensi menghalalkan segala cara untuk mewujudkan rencana menjadi terbuka. Karenanya mendorong ada sikap pasti presiden yang dalam hal ini tak bisa tidak ada pada posisi kunci sebagai penikmat perubahan yang akan direncanakan," lanjutnya.

Sehingga menurutnya, presiden tak bisa hanya sekedar mengatakan taat pada konstitusi,tetapi harus memastikan sikapnya soal masa jabatan yang sudah diatur dengan konstitusi saat ini.

Lebih lanjut, terkait dengan pernyataan Luhut, Lucius menilai jika Menko Marves itu telah menunjukkan sikapnya yang mendukung wacana penundaan pemilu. "Ia nampak mencari cara atau jalan untuk memastikan wacana penundaan Pemilu sesuatu yang harus terjadi," katanya.

Sehingga, kata dia, Luhut mengklaim adanya dukungan masyarakat melalui media sosial (medsos). "Itu adalah upaya nyata mencari pembenaran atas wacana penundaan pemilu," kata Lucius.

Untuk itu, dirinya pun setuju dengan Fadli Zon yang meminta agar Luhut membuka data ke publik. "Sepakat banget dengan Fadli Zon," lanjutnya.

Namun menurutnya, data dari medsos bisa dianggap mewakili rakyat Indonesia walau tak bisa diklaim sebagai representasi merata dari sikap rakyat seluruh Indonesia. "Pandangan di medsos sebatas memberikan gambaran, karena itu tak bisa jadi representasi rakyat yang meyakinkan," ujar Lucius.