JAKARTA, REQnews - Majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan vonis lepas Direktur Sinta Agro Mandiri (SAM) Aryanto Prametu dalam kasus korupsi pengadaan benih jagung senilai Rp 27,3 miliar.
Menanggapi vonis tersebut, Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan jika terdapat kerugian, maka harus ada pengembalian kerugian negara.
Akbar mengatakan bahwa dalam kasus tersebut penyidik telah membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan, sehingga sebelumnya divonis 8 tahun penjara.
"Namun, ternyata di dalam pembuktian ditemukan bahwa perbuatan hanya merupakan perbuatan administratif, sehingga diputus lepas," kata Akbar kepada REQnews.com pada Senin 28 Maret 2022.
Sehingga dalam kasus tersebut terbukti adanya bentuk pelanggaran, namun bukan tindak pidana. Tetapi, jika memang ada kerugian negara, maka harus dikembalikan.
"Namun jika betul adanya kerugian tersebut, maka berdasar UU 30 2014 Administrasi Pemerintahan harus ada pengembalian kerugian negara," kata Akbar.
Sebelumnya, Aryanto Prametu terdakwa korupsi Rp 27 miliar dalam pengadaan benih jagung varietas hibrida III, divonis lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, NTB pada Kamis 24 Maret 2022.
Direktur PT Sinta Agro Mandiri (SAM) itu dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging). "Melepaskan terdakwa Aryanto Prametu dari segala tuntutan hukum," putusan banding Aryanto Prametu, di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Aryanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair. Namun, tidak dapat dijatuhkan pidana karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran administrasi.
Hakim juga memerintahkan penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa Aryanto Prametu dari tahanan. Terdakwa juga berhak mendapat pemulihan, baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Kemudian barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, diminta untuk dikembalikan kepada penuntut umum dan dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Lalu Ikhwanul Hubby.
Sehingga dengan adanya putusan banding bernomor 4/PID.TPK/2022/PT MTR tanggal 23 Maret 2022 itu, majelis hakim banding membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mtr tanggal 10 Januari 2022.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram pada 10 Januari 2022 lalu juga menjatuhkan pidana delapan tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis Lepas Terdakwa Korupsi Rp 27 Miliar, Pakar: Jika Ada Kerugian Negara, Wajib Kembalikan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi