Nusa Tenggara Barat, REQnews - Seorang pria berinisial M alias AS (Amaq Santi) (34) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai tersangka, usai melawan&nbsp;4 pria yang berusaha membegalnya.
AS ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan setelah dua orang pelaku begal berinisial P (30) dan OWP (21) itu tewas di tangannya.&nbsp;Namun, dua pelaku lainnya yang saat itu memilih kabur, justru menjadi saksi atas kasus pembunuhan tersebut.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Universitas Gajah Mada (UGM)&nbsp;Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan bahwa pada dasarnya tindakan&nbsp;Amaq Santi memenuhi Pasal 49 KUHP mengenai Pembelaan Terpaksa.
"Karena korban melakukan pembelaan atas serangan melawan hukum terhadap dirinya. Masuk sebagai alasan pembenar yang menghapus pidana," kata Akbar kepada REQnews.com, Kamis 14 April 2022.
<h3>*Dalam Pasal 49 menyebutkan:*</h3>
(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
Namun, Akbar mengatakan sayangnya dalam aturan tersebut bukan alasan untuk menghentikan penyidikan seperti dalam Pasal 109 KUHAP. "Penyidikan dihentikan karena alasan penghapus penuntutan, bukan alasan penghapus pidana," lanjutnya.
<h3>*Dalam Pasal 109 KUHAP menyebutkan:*</h3>
(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.
Tetapi menurutnya, dalam kasus tersebut jika terdapat bukti-bukti yang&nbsp;jelas, seharusnya penyidik dengan diskresinya menghentikan penyidikan demi keadilan. "Karena jika pembelaan terpaksa diproses maka akan jadi blunder," kata Akbar.
Sebelumnya,&nbsp;Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto mengatakan korban&nbsp;Amaq Santi melakukan perbuatan luar biasa yang tidak bisa dihindarkan dan harus dilakukannya.
Ia mengatakan bahwa dengan diprosesnya kasus tersebut, masyarakat bisa memahami proses verbal atau proses hukum dan yang menentukan status bersalah atau tidak bersalahnya Amaq Santi karena membela diri atau overmacth itu adalah hakim di Pengadilan.
"Bagaimana hakim bisa menentukan, tentunya harus melalui proses peradilan agar bisa diputuskan dan ditetapkan status dari Amaq Santi" kata Artanto dalam keterangannya, Rabu&nbsp;13 April 2022.&nbsp;
Terkait hal tersebut, Akbar mengatakan bahwa aturan overmacth terdapat dalam&nbsp;Pasal 48 KUHP mengenai Daya Paksa. "Memang dalam kasus ini butuh keputusan kuat dari kepolisian dan alat-alat bukti yang disajikan," ujarnya.
<h3>*Dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa:*</h3>
&ldquo;Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.&rdquo;

Kasus Amaq Santi, Pakar: Baca Pasal 49 KUHP, Alasan Pembenar yang Hapus Pidana!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi