Dugaan Penganiayaan Karyawati Adira, IPW: Pengecut, Proses Hukum!

Minggu, 17 April 2022 – 12:59 WIB

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso

BOGOR, REQnews - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar pihak kepolisian segera memproses kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh wanita berinisial ES (27), pegawai outsourcing Adira Finance Cabang Tanah Sereal, Kota Bogor.

Diketahui, dalam kasus tersebut korban ES menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh rekan kerjanya, seorang pria berinisial W pada Kamis 7 April 2022 lalu. "Korban harus segera melaporkan penganiayaan yang dialaminya kepada polisi dan polisi segera memproses hukum, serta dibuatkan visum et repertum untuk membuktikan adanya luka," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu 17 April 2022.

Menurutnya, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita adalah perbuatan tercela dan pengecut sehingga pelaku harus diproses hukum dan ditahan. "Perilaku kekerasan laki-laki terhadap wanita adalah perbuatan tercela dan pengecut. Karenanya bila luka aniayanya termasuk luka berat pelaku harus ditahan dan diproses hukum," lanjutnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar mengatakan bahwa perbuatan penganiayaan tersebut telah melanggar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

"Pelaku bisa dikenakan pasal penganiayaan berat, Pasal 351 KUHP, penghinaan dan pencemaran nama baik, hukuman maksimalnya 20 tahun," kata Fickar.

Fickar mengatakan bahwa peristiwa dugaan pengancaman oleh perwakilan perusahaan sudah masuk dalam ranah pidana. "Demikian juga bisa dikenakan proses pudana baik kepada perusahaan maupun pengurus/karyawan yang terkait," kata dia.

Sementara itu kuasa hukum korban, Faksi Septian Mahargita mengatakan bahwa sebelumnya sempat dilakukan mediasi yang diinisiasi oleh pelaku di Kantin sebelah Adira Finance pada Kamis 14 April 2022, sekitar pukul 10.00 Wib.

"Atas inisiasi pelaku, kemarin telah dilakukan mediasi namun pada awalnya yang akan hadir yaitu hanya pelaku, korban, dan kepala marketing Adira saja. Akan tetapi pada saat proses tanda tangan, datang perwakilan outsourcing tanpa diundang oleh pelaku maupun oleh korban," kata Faksi.

Faksi mengatakan bahwa korban ES merupakan karyawan outsourcing yang telah mengabdi untuk perusahaan Adira selama kurang lebih 9 tahun.

"Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan apapun karena perwakilan perusahaan ditengarai terjadi penekanan psikis, sehingga klien kami yang sangat trauma menjadi down kembali," kata dia.

Ia mengatakan bahwa perwakilan perusahaan sempat melontarkan kalimat-kalimat yang tidak selayaknya diucapkan dan melakukan pengancaman terhadap korban.

"Seperti, 'Kami bisa melakukan penuntutan balik’ dan sebagainya sembari menyebut perusahaan BUMN, padahal yang bersengketa itu adalah antara korban dan pelaku," lanjut Faksi.

Sehingga menurutnya, perwakilan perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengancaman dan mendesak korban. "Oleh karenanya kami mendorong pihak kepolisian untuk tetap menjalankan proses hukumnya sesuai prosedur yang ada. Mari kita buktikan saja di Pengadilan," ujarnya.