IFBC Banner

Sebut Pembeli Ballpres Briptu Hasbudi Tak Bisa Dipidana, IPW: Harus Dilindungi Hukum!

Jumat, 27 Mei 2022 – 12:20 WIB

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso

JAKARTA, REQnews - Indonesia Police Watch (IPW) menyebut jika pembeli dari ballpres atau baju bekas ilegal yang diseludupkan oleh Briptu Hasbudi dari Malaysia ke Kaltara, tidak bisa dipidana.

"Pembeli ballprest tidak dapat dipidana, karena bila transaksi tersebut dilakukan dengan wajar, pembeli harus dilindungi sebagai pembeli beritikad baik," Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Kamis 19 Mei 2022.

Sugeng mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012. "Menyatakan bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum, walau terbukti kemudian bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya pun mendesak Polda Kaltara membongkar terkait dengan aliran dana ke pejabat publik dalam kasus dugaan kepemilikan tambang ilegal Briptu Hasbudi di Kaltara.

"Sejak awal kasus ini terbongkar IPW mendesak Polda Kaltara membongkar aliran dana haram tersangka HSB (Hasbudi) kepada para pejabat," katanya.

Namun menurutnya hingga kini tidak dilakukan pemeriksaan dan ekspose ke publik, baik terhadap oknum pejabat, sipil maupun anggota Polri. "Bareskrim harus turun dan mengungkap aliran dana pada oknum-oknum pejabat polisi ataupun sipil," lanjutnya.

Diketahui, Briptu Hasbudi ditangkap pada Kamis 5 Mei 2022 sekitar pukul 12.15 WITA di Bandar Udara Juwata Tarakan, dan saat ini tersangka telah ditahan di Polres Bulungan.
 
Atas perbuatannya itu, Briptu Hasbudi dijerat Pasal 158 jo Pasal 160 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.

Ia juga diduga terlibat kepemilikan bisnis ilegal, seperti baju bekas dan narkotika, karena ditemukan 17 kontainer berisi pakaian bekas. Sehingga Briptu Hasbudi dijerat Pasal 112 juncto Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Lalu Pasal 51 Ayat (2) juncto Pasal 2 Ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dari Barang Dilarang Impor, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Serta dijerat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.