IFBC Banner

Viral Fans Mau Pidanakan Orang yang Menghina Idolanya, Pakar Hukum: Tidak Ada Pasalnya

Jumat, 03 Juni 2022 – 20:30 WIB

NCT Dream

NCT Dream

 

JAKARTA, REQnews - Jagat media sosial sempat dibuat heboh dengan dengan perseteruan warganet bernama Safa yang diduga menghina Idol K-Pop. Bahkan, Safa sempat diancam penggemar akan dilaporkan kepada pihak berwajib karena dianggap telah menghina anggota favoritnya (bias) di NCT Dream.

Tak tanggung-tanggung, fans NCT Dream, grup boyband asal Korea Selatan itu dibuatkan Space di Twitter berjudul Safa Space. 

Dalam Space tersebut, Safa dituntut untuk membuat video permintaan maaf dan surat permohonan maaf bermaterai yang ditandatangani oleh orangtuanya. Lebih lanjut, salah satu fans NCT Dream mengancam akan membawa Safa ke meja hijau karena telah menghina idolanya. Kejadian ini pun ramai diperbincangkan oleh netizen.

Banyak yang bertanya-tanya, bisakah seorang penggemar mempidanakan orang yang menghina idolanya?

Menanggapi fenomena ini Pakar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar menyatakan bahwa menurut hukum yang berlaku, tidak ada pasal yang dapat menjerat Safa atau pun seseorang yang menjelek-jelekkan idola penggemarnya. 

Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan masalah penghinaan merupakan delik aduan. Artinya, hanya orang yang merasa dihina atau korban yang bisa mengadukan ke pihak berwenang.

 

"Jika mau dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka ini delik aduan bersifat absolut. Harus korbannya langsung alias artis K-Pop yang melaporkan ke Polisi. Sehingga tidak bisa kalau fans yg lapor" kata Akbar, Senin 23 Mei 2022. 

"Kalau mau dilaporkan dengan pasal 28 ayat (2) maka sulit mengatakan Fans K-Pop itu masuk dalam antar golongan, sulit dalam berbagai penafsiran. Apalagi hinaan ditujukan pada personel boyband." katanya lagi. 

Apa itu delik aduan?

Pada umumnya, delik aduan dibagi dalam dua jenis, yaitu: 

1. Delik Aduan Absolut (Mutlak)
Delik ini disebut juga dengan absolute klacht delict. Yang dimaksud dengan delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum bila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya.

2. Delik Aduan Relatif (Relatieve Klacht Delict)
Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlakukan sebagai delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu voorwaarde voor vervolgbaarheid atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.

Namun, dalam hukum acara pidana, juga dikenal asas oportunitas yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum.

Dengan demikian, meskipun dalam suatu kejahatan itu telah ditentukan adanya delik aduan, baik absolut maupun relatif, namun dalam hukum acaranya tetap berlaku asas oportunitas.

Siapa saja pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya?

Hal tersebut kata Akbar sudah diatur dalam Pasal 72 KUHP.

(1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang di bawah pengampuan (curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil


(2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan isteri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau ini tak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.

Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa yang berhak mengajukan aduan tersebut adalah :

  • Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (curator) dan wali. Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).

Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP:

Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo (6) Enam Bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar Negara Indonesia.

Jadi kalau seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, ia hanya boleh memasukkan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan ia berdiam di luar negeri, maka tenggang waktu itu paling lama sembilan bulan.

Kesimpulannya adalah, pihak yang berhak mengadukan adalah korban, tidak dapat dilakukan pengaduan oleh orang lain. Jika yang melaporkan adalah si idola, maka proses hukum dapat dilakukan.