IFBC Banner

MAKI Desak KPK Usut Korupsi Izin Pembangunan Hotel di Atas Karst Gunung Sewu

Sabtu, 04 Juni 2022 – 17:15 WIB

Pembangunan hotel di atas Karst Gunung Sewu (Foto: Istimewa)

Pembangunan hotel di atas Karst Gunung Sewu (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menulusuri terkait adanya dugaan izin pemberian mendirikan hotel di atas Karst Gunung Sewu oleh Bupati Gunung Kidul, Yogyakarta.

Isu tersebut mulai muncul usai adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap mantan wali kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti pada Kamis 2 Juni 2022 lalu.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan bahwa sebenarnya sudah menjadi tugas KPK untuk mengembangkan setiap penanganan perkara dan juga memeriksa siapapun yang terkait dan diduga terlibat.

"Seperti contohnya aku, kan juga dalam kasus Bupati Banjarnegara juga dimintai keterangan, sebagai saksi dan untuk memperjelas semua," kata Boyamin kepada wartawan pada Sabtu 4 Juni 2022.

Untuk itu menurutnya dalam kasus OTT mantan wali kota Yogyakarta, KPK juga harus mengembangkan dan melakukan penelusuran terkait dugaan-dugaan izin lain yang diberikan, termasuk dugaan gratifikasi atau suap.

"Kalau dari yang OTT itu kan terkait apartemen, yang lain juga didalami dan pihak-pihak yang menerima ijin juga dipanggil diperiksa. Nah juga dikembangkan terhadap bisnis yang lain, yang diduga terkait dengan wali kota ini di tempat lain," kata dia.

"Misalnya ada informasi di Gunung Kidul atau di tempat lain atau di manapun, maka KPK harus mengembangkan itu untuk mencari tahu dugaan keterkaitan dan dugaan keterlibatan dari mantan wali kota ini ke dugaan-dugaan perkara lain," lanjutnya.

Menurutnya KPK juga harus menelusuri terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), gratifikasi dan suap dalam kasus tersebut. "Kalau kepala daerah itu kan ada tiga yang biasa menjadi kasus korupsi selain dugaan suap izin itu adalah memperdagangkan jabatan artinya jabatan-jabatan kepala dinas dan lain sebagainya ketika kemudian mengatur proyek," kata Boyamin.

Sehingga menurutnya harus ditelusuri segala unsur yang diduga terlibat, bukan hanya sekedar izin. "Jadi ini juga dikembangkan bagaimana proyek-proyek di Jogja dikelola dan di tanderkan misalnya, terus juga kemudian sistem pengisian pejabat bagaimana lelang jabatan itu betul murni atau ada dugaan juga gratifikasi," tambahnya.

Dengan dikembangkannya dugaan TPPU, menurutnya bisa ditarik alur yang jelas misalnya dugaan bisnis yang lain atau izin yang lain. "Uang yang diterima atau harta-harta yang mungkin miliknya mantan wali kota ini bisa telusur dan bisa jadi ada dugaan disamarkan kepada pihak-pihak lain, dengan mencucian uang maka nanti akan bisa ditelusuri semua," lanjutnya.

Terlebih, kata Boyamin, ternyata dugaannya izin yang diberikan atau yang diurus ini tidak memenuhi syarat. "Seperti kasus apartemen yang katanya harusnya 32 lantai maksimal ini dibuat 40," kata dia.

Untuk itu, terkait izin pembangunan hotel di Karst Gunung Sewu itu bisa saja tidak memenuhi syarat. "Juga bisa merusak lingkungan hidup, karena di gunung karst ada hotel. Tapi kok tetep ada hotel, nah ini yang harus ditelusuri oleh KPK," ujarnya.

Sementara Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Pro Suparji Ahmad mengatakan bahwa terkait pemberian izin pemberian mendirikan hotel diatas Karst Gunung Sewu, perlu ditelusuri apakah ada dugaan penyalahgunaan wewenang.

"Di mana kawasan tersebut merupakan kawansan cagar budaya geologi dan dapat mengancam ekosistem kelestarian alam," kata Suparji kepada wartawan, Sabtu 4 Juni 2022.

Menurutnya yaitu sebagaimana diamatkan PP Nomor 26 tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dijelaskan bahwa bentang alam karst termasuk dalam kawasan cagar alam geologi.

Kemudian terkait dengan kasus OTT KPK pada mantan wali kota Yogyakarta, Suparji menilai perlu ada pengembangan dengan menerapkan sanksi, bukan hanya menerapkan Pasal 2 dan 3 yang dirasakan kurang efektif dan kurang optimal.

"Karena harus menunggu keterlibatan BPK atau BPKP dalam penghitungan kerugian negara. Pengembangan kasus dapat diperluas dengan menetapkan delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang melekat pada posisi jabatan yang bersangkutan," kata dia.

Ia mengatakan bahwa pada dasarnya maraknya korupsi seolah telah menjadi budanya dalam perilaku pengelolaan penyelenggara negara di Indonesia. "Namun budaya prilaku korupasi merupakan prilaku buruk birokrasi, meskipun tidak dipungkiri kalangan swasta dan partai politik," kata dia.

Penyakit korupsi di bangsa ini, kata dia, banyak pihak menyebut sebagai tahap kritis. Yaitu karena hampir setiap bidang organisasi pemerintahan tidak bisa steril dari perilaku korupsi.

Sehingga menurutnya, upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tidak saja melalui aspek yuridis formal, melainkan juga melalui berbagai kampanye anti korupsi. "Berbagai kegiatan ini menunjukkan bukti bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia ini," lanjutnya.

Sebagai musuh, lanjutnya, maka wajar jika korupsi harus selalu diperangi dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Karena korupsi merupakan tragedi moralitas kebudayaan yang sedang bermasalah.