Pengamat: Jika 'Sapu' Tak Bersih, Jangan Harap Kejaksaan Agung Bebas Korupsi

Minggu, 08 September 2019 – 14:30 WIB

Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar (doc: istimewa)

Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar (doc: istimewa)

JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat beberapa oknum penegak hukum, tak terkecuali para jaksa. Terakhir, OTT menyeret sejumlah Jaksa Fungsional di Kejari Yogyakarta dan Solo.

Menanggapi hal ini Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, KPK memang didirikan sebagai respon dari kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya menangani kasus korupsi.

“Tak mengherankan dan tepat jika yang terkena OTT lebih banyak para penegak hukum dan penyelenggara negara. Baik yang terjadi karena mental dan moral orangnya maupun karena sistemnya yang memungkinkan terjadinya korupsi,” ujarnya Fickar beberapa waktu lalu di Jakarta.

Fickar pun melanjutkan bahwa Kalau hari ini terjadi lagi OTT KPK terhadap jaksa, maka asumsinya sejak lahirnya UU No.31/1999 tentang TIPIKOR & UU KPK dan hingga pembentukan KPK maka (penegakkan hukum di Indonesia) belum berubah. “Karena para penegak hukum itu lokasi yang rawan bagi tumbuh kembangnya korupsi,” kata dia.

Pertanyaannya siapa yang salah? Fickar menjawab bahwa pimpinan sebuah lembaga penegak hukum itu sangat berperan dan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya korupsi dalam birokrasi yang dipimpinnya.

“Sebabnya, saya seringkali menyatakan bahwa pimpinan penegak hukum itu tidak boleh dari partai politik atau orang yang dekat dengan parpol. Karena memang sudah jelas orientasi eksistensi parpol itu ‘kekuasaan’. Jadi jika orang parpol atau orang yang dekat parpol diberikan jabatan pimpinan penegak hukum, maka tidak terhindarkan jabatan itu akan sangat nenguntungkan parpolnya,” ujar dia.

Jadi seharusnya pimpinan Kejaksaan Agung, kata Fickar, harus diisi orang yang profesional baik dari eksternal maupun internal yang menguasai seluk beluk korps Adhyaksa. "Tujuannya agar pengawasannya tentu lebih mudah, dan bisa digganti setiap saat, (jika) sang pimpinan diduga melalukan kesalahan," ujarnya.

Artinya, Fickar melanjutkan, baik buruk kinerja para penegak hukum tergantung pada corporate culture (budaya organisasi) yang dikembangkan pimpinannya. Jadi yang paling bersalah adalah pimpinan organisasi yang tidak mampu membersihkan korupsi di instansinya.

"Jika sapu tak bersih, jangan harapkan halaman rumah Kejaksaan Agung menjadi bersih,” kata dia.