Chrysnanda DL : Yang Menghambat Itu Durhaka!

Senin, 17 Desember 2018 – 14:31 WIB

Chrysnanda DL, Kepala Bagian Keselamatan dan Keamanan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. / Foto: Reqnews/ Haikal

Chrysnanda DL, Kepala Bagian Keselamatan dan Keamanan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. / Foto: Reqnews/ Haikal

JAKARTA, REQnews – Salah satu video dari media Kumparan yang dirilis di Youtube pada 18 Oktober 2018 menunjukkan pemotor yang datang dari arah Jalan Raya Ragunan menuju Stasiun Pasar Minggu memotong arus di persimpangan Pasar Minggu. Padahal persimpangan ini adalah lokasi putar balik dari Stasiun Pasar Minggu ke arah Terminal Pasar Minggu. Jika ingin berputar balik, lokasinya ada sekitar 6 kilometer dari Terminal Pasar Minggu.

Dari hasil pengamatan pada 12 – 15 Oktober 2018, mulai pk. 07.00 – 20.00 WIB, Kumparan berhasil menghitung 24.604 pelanggaran yang terjadi di persimpangan Pasar Minggu.

Sementara itu, hasil liputan harian Kompas berjudul “E-TLE Belum Ubah Perilaku” menunjukkan jumlah pelanggar mencapai 4.260 orang sepanjang masa sosialisasi, 1 – 30 Oktober 2018 di lokasi-lokasi yang terpasang CCTV di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Fenomena pelanggaran lalu lintas berupa melawan arus kendaraan juga bisa ditemukan di Jalan Matraman Raya. Tidak peduli pagi, siang, sore atau malam, kita akan mudah melihat pengendara motor yang melawan arus di ruas jalan Matraman Raya. Mereka nekad mengendarai motornya melawan arus yang datang dari arah Kampung Melayu menuju Salemba. Biasanya, mereka berhenti di dekat persimpangan Jalan Matraman dan Jalan Slamet Riyadi. Di lampu merah tersebut, mereka menunggu giliran untuk menyeberangi Jalan Matraman Raya bersama kendaraan lain dari arah Jalan Slamet Riyadi.

Gejala-gejala itu tidak spesifik hanya terjadi di persimpangan Pasar Minggu dan Jalan Matraman. Pelanggaran lalu lintas bisa terjadi di kota mana pun, kapan pun.

Maka pertanyaannya, mengapa banyak pengendara yang melanggar lalu lintas?

“Karena ada kesempatan!” kata Chryshnanda DL, Kepala Bagian Keselamatan dan Keamanan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.

Berikut ini adalah hasil wawancara REQnews dengan Chrysnanda:

Mengapa Polri merencanakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)?

Kita kembali ke spirit penegakan hukum. Polisi melakukan penegakan hukum di lalu lintas, tujuan pertama adalah mencegah agar tidak terjadi kecelakaan, agar jangan terjadi kemacetan, jangan terjadi masalah-masalah lalu lintas lainnya.

Kedua, untuk melindungi, mengayomi dan melayani pengguna jalan lainnya.dari pelanggaran-pelanggaran itu sehingga mereka bisa tetap lancar, aman, selamat.

Ketiga, untuk membangun budaya tertib. Maka kami harus mengedukasi. Lalu lintas ini juga refleksi budaya bangsa.

Keempat, supaya ada kepastian. Kelima, penegakan hukum di lalu lintas juga bagian edukasi.

Jadi semua ini berkaitan dengan bagaimana, apa dan untuk apa menegakan hukum.

Dari kelima hal itu, kita bisa tahu bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Maka dituntut, untuk aman tertib dan lancar. Ketika kita bicara lalu lintas, maka urusannya adalah jarak tempuh, waktu tempuh dan kecepatan.Semua hal itu harus ideal.

Ketika penegakan hukum ini dengan cara-cara manual, parsial dan konvensional, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Artinya, apa yang kami lakukan tidak manjur.

Maksud Anda, apa yang dilakukan oleh Korps Lalu Lintas selama ini tidak bisa lagi menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas saat ini dan diperlukan cara yang lebih canggih seperti ETLE?

Kami semua berupaya untuk penegakan hukum, Korlantas sudah mencanangkan tahun ini sebagai tahun keselamatan untuk kemanusiaan. Jadi apresiasi kita kepada manusia sebagai aset utama bangsa. Maka harus ada keselamatan di jalan (road safety) menuju zero accident.

Walaupun ini suatu utopia, sesuatu yang tidak mungkin, tapi spirit untuk menjadi nol inilah yang menjadi bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas.

Penegakan hukum menjadi salah satu bagian kami mengedukasi dan membangun budaya tertib berlalu lintas. Maka upaya ini ketika dilaksanakan secara on line, secara elektronik, akan bisa dikembangkan pula program catatan perilaku berlalu lintas (traffic attitude record) dan program merit point system.

The merit point system adalah program sistem perpanjangan SIM di mana pelanggaran ada 3 kriteria. Pertama, pelanggaran ringan/ administrasi. Pelanggaran ini terkena 1 poin. Kedua, pelanggaran berdampak kemacetan akan terkena 2 poin. Ketiga, pelanggaran berdampak kecelakaan akan terkena 5 poin.

Dengan kata lain, program ETLE ini akan berkaitan dengan perpanjangan SIM?

Perpanjangan SIM bisa tanpa uji. Ini merupakan apresiasi terhadap orang yang selama memegang SIM yang masa berlakunya 5 tahun tidak melanggar lalu lintas, tidak terjadi kecelakaan, atau kalau pelanggaran pun, jumlah poinnya tidak lebih dari 12 poin.

Kedua, pemilik SIM bisa menjalani uji ulang karena ia pernah kecelakaan atau pelanggarannya lebih dari 12 poin.

Nah, dengan demikian, melalui merit point system, kita bisa memperbaiki perilaku seperti itu.

Selanjutnya, ketiga, SIM dapat dicabut sementara karena ia membahayakan keselamatan, ugal-ugalan, mabok, miras, ngobat.

Keempat, SIM dicabut seumur hidup karena ia terlibat tabrak lari karena tabrak lari adalah kejahatan kemanusiaan.

Nah maka ini semua merupakan satu bagian. Untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan angka kecelakaan ini, kami membangun sistem penegakan hukum secara elektronik (ETLE). Sistem ini sama saja prinsipnya dengan yang biasa kita sebut tilang elektronik (e-tilang).


Apakah nanti semua program itu mengarah kepada penggunaan big data dalam lalu lintas?

Dalam pengembangan menuju ETLE tadi, kami bangun teknologi informasi untuk keselamatan (IT for safety). Artinya, di era digital, kita perlu membangun sistem data menuju big data, menuju one big service. Maka yang dikembangkan kepolisian khususnya lalu lintas di dalam membangun IT for safety adalah membangun back office application and network. Cakupan wilayahnya akan seluruh Indonesia.

Seberapa optimisnya Anda terhadap program ETLE ini di seluruh Indonesia?

Saya tanya: apakah kecelakaan di Papua atau Sulawesi, kalau korbannya meninggal itu pura-pura? Kalau patah, apakah pura-pura atau  beneran? Beneran, bukan? Berarti semua area itu sama.

Maka dengan demikian, kami memulai pilot project. Kami lakukan bertahap di kota-kota besar, di daerah yang padat, di daerah trouble spot, dan sebagainya. Janganlah kita berharap baru ditabur, langsung panen. Ini adalah suatu proses.

Semua sistem yang kami bangun nantinya mengajak semua warga masyarakat mulai peka dan peduli akan keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Semua program itu adalah suatu transformasi. Maka ada tahapnya. Pertama, mengetahui. Kedua, memahami. Ketiga, bisa memanfaatkan. Keempat, mengembangkan. Jadi jangan terburu-buru. Namun akan dilakukan secara simultan.

Selain yang sudah Anda sebutkan tadi, apa saja yang akan dibangun oleh Kepolisian dalam program ETLE?

Kami tidak sendiri dan didukung dengan IT for safety.

Selain itu, kami punya Traffic Management Center (TMC). TMC ini menjadi suatu pusat komando kendali koordinasi untuk komunikasi dan informasi. TMC mendukung Road Safety Management.

Kedua, kami punya Safety and Security Center yang mendukung program safe for road. Kami juga memiliki Electronic Registration and Identification (ERI). Ini untuk  mendukung program safe for vehicle. Nantinya ERI akan dikembangkan dengan sistem Automatic Number Plate Registration (ANPR). Ini juga bisa untuk mendukung Electronic Road Pricing, E-parking, E-banking, E-samsat.

Selanjutnya, kami bangun Safety Driving Center. Dari sini bisa dikembangkan antara ERI dan e-tilang ke arah Traffic Attitude Recorder dan the Merit Point System.

Selain itu, ada yang namanya Cross Crash Care dan Safety Driving Center tadi mendukung Safer Road User. Sedangkan dalam Post Crash Care, kami membangun Intelligent Traffic Analysis.

Ini semua adalah sistem peta yang bisa diinformasikan karena pelayanan yang prima dan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Pertengahan Oktober lalu, salah satu media on line telah mengulas kekacauan di persimpangan Pasar Minggu. Mereka mencatat, dalam 52 jam terjadi 24.604 pelanggaran lalu lintas.

Nah, bisakah itu dibereskan secara manual? Tapi secara elektrobik, itu semua bisa tercatat dan terekam. Ini perlu dukungan dari berbagai pihak. Artinya tidak lagi dengan cara konvensional, karena kita punya restoratif justice. Selain itu kita punya prinsip “hukum itu progressif”. Jadi perlu ada suatu pemikiran baru untuk menerapkan asas vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti).

Khusus mengenai tilang elektronik yang mewajibkan pelanggar membayar denda. Sejauh mana Anda yakin sistem ini berjalan baik di lapangan?

Saya tanya dulu. Orang melanggar lalu lintas karena apa? Karena kesempatannya banyak. Dengan sistem tilang elektronik, kesempatan mereka akan semakin kecil.

Silahkan melanggar, lalu bayar. Melanggar lagi, bayar lagi. Pasti ia akan berubah.

Kalau kita bicara tentang cara manual atau konvensional seperti yang selama ini dilakukan, kesempatannya banyak.

Optimis atau tidak itu tergantung dari niat kita dalam menyelamatkan anak bangsa ini. Artinya, ini perlu disampaikan secara gamblang supaya didukung banyak pihak dan tidak digagalkan. Yang menggagalkan saya anggap ini durhaka kepada negara dan bangsa Indonesia karena membiarkan orang mati sia-sia di jalan raya.

Ini kalau digagalkan, orang durhaka sebagai pejabat, sebagai bangsa. Sebagai orang yang punya kewenangan, kenapa tidak mendukung program ini?

Orang Jepang mengatakan, “Ichigo Ichie”, artiya satu kali kesempatan lalu kemudian ia pergi. Ini adalah kesempatan yang baik.

Ini soal keselamatan. karena sumber daya manusia (SDM) adalah aset bangsa. Saya tidak ingin merubah siapa-siapa. saya hanya ingin menyelamatkan orang.

Apakah e-tilang sudah dilaksanakan di luar DKI Jakarta?

Sebetulnya seluruh Indonesia sudah melaksankaan e-tilang atau denda tilang di bank tanpa hadir sidang. Yang di Jakarta itu cuma untuk ‘gong’ saja. Itu yang pertama.

Lalu demi merubah mindset. Merubah mindset itu sebetulnya perlu satu generasi. Tapi kalau kita sadar  bahwa kita tidak durhaka terhadap negara ini, kita mau melakukan perubahan untuk kebaikan.

Ingat ya… yang menghambat dan mengganjal ini adalah durhaka terhadap bangsa Indonesia! Karena membiarkan orang mati karena kewenangannya, karena status quo-nya, karena takut kehilangan privilesenya.

Pelanggaran yang berdampak kecelakaan, biaya sosialnya sangat tinggi. Setiap hari sudah banyak orang meninggal. Di dunia itu 1,25 juta orang meninggal setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia, 60-90 orang meninggal. Apakah akan didiamkan saja? Maka saya bilang, yang menghambat itu durhaka terhadap negara ini dan bangsa Indonesia.

Apa saja tantangan terhadap ETLE ini?

Program ini sudah berjalan di kota-kota lain, walau terseok-seok. Seperti tadi saya katakan, yang namanya merubah mindset itu pasti ada tantangan. Saya minta para jaksa dan hakim tolong dukung program ini.

Kita akan menuju big data. Hal ini akan bisa menggeser berbagai potensi kerumitan-kerumitan yang ada selama ini. Tentu akan menggeser status quo dan comfort zone. Kelompok-kelompok yang mapan dan nyaman selama ini pasti akan tergeser. Saya tidak mau menghakimi dan menuduh. karena secara konseptual. Saya anggap yang menghambat program ini adalah kelompok comfort zone tersebut.

Jika semua sistem berlalu lintas yang menggunakan teknologi informasi terbangun, lantas apa pekerjaan polisi lalu lintas?

Kembali ke pertanyaan: kenapa orang melanggar? Karena sistem-sistem itu tadi tidak dibangun. IT for safety harus dibangun dan didukung. Kita perlu mendukung Road Safety Management sehingga kita tahu manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan dan manajemen situasi darurat (emergency) dapat ter-cover semua.

Lalu dengan program IT for Safety, ada Safety Security Center yang bisa mendukung Safe For Road, Safe For Vehicle, Safe For User.

Polisi yang saat ini berada di jalanan akan jadi supervisor dan melakukan patroli. Kami akan menegakkan hukum dan mengontrol pengguna jalan.

Polisi bukan untuk menakut-nakuti lho! Polisi bukan untuk mengancam. Di negara yang maju, semuanya sibuk di kantor. Kami harus mengamalkan dan menjalankan amanah konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.*** (Praz)

Foto: Haikal