JAKARTA, REQnews &ndash; Kasus pemidanaan istri mantan Komandan Kodim (Dandim) Kendari yang berinisial IPDN menuai polemik. Ia dipidana gegara postingan di media sosial (medsos) yang dianggap menyindir kasus penusukan Menkopolhukam Wiranto.

Tak cuma itu, suaminya, Kolonel Kav Hendi Suhendi pun harus rela melepaskan jabatannya sebagai Dandim yang baru jalan sebulan.&nbsp; Kasus serupa juga terjadi pada&nbsp;seorang bintara di Detasemen Kavaleri Berkuda Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD Bandung, Sersan Dua Z, juga ikut dihukum 14 hari penahanan fisik akibat komentar istrinya, LZ, di medsos yang juga dianggap menghina Wiranto.

Lalu ada juga anggota Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) Lanud Muljono Surabaya, Peltu YNS, juga ikut dicopot dari jabatannya dan ditahan karena istrinya diduga mengunggah konten negatif terkait penusukan Wiranto.

Mengomentari kasus pemidanaan tersebut, Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar mengaku&nbsp;agak prihatin. Ia lantas mempertanyakan keputusan KSAD Jenderal TNI Andika Perkas yang langsung memvonis kepada para prajurit TNI berserta istrinya itu.

&ldquo;Kenapa ada tindakan sampai sejauh itu?!?! Hal seperti itu bisa dilakukan teguran saja. Kalau misalnya sampai dipecat, atau dikurung, itu sudah terlalu jauh, sebaiknya harus lewat proses hukum atau proses administrasi lebih dahulu,&rdquo; ujar dia kepada REQnews, Minggu 13 Oktober 2019. 

Ia juga menyayangkan hukuman sepihak yang dilakukan oleh pihak pimpinan TNI. Hukuman itu diberikan tanpa ada pembuktian yang jelas soal kesalahan yang dilakukan para pelaku.

&ldquo;Tidak bisa sepihak dari pimpinan. Ini negara hukum toh?! Karena harus dibuktikan kesalahannya, apa kaitannya dengan Wiranto? Karena Wiranto bukan atasan dalam institusi TNI,&rdquo; kata dia. 

Padahal, kata Haris, KSAD harusnya melihat&nbsp;para prajurit dan istrinya yang sudah bertahun-tahun mengabdi pada institusi sebagai abdi pada bangsa dan negara dengan penuh dedikasi. Namun sayang pengorbanan mereka sepertinya tak dihargai. 

&ldquo;Kasihan. Hal dan peristiwa penghukuman ini tidak sedikit pun menunjukan keseriusan pada upaya memerangi terorisme, atau tidak menunjukam keseriusan negara dalam penegakan hukum yang profesional. Justru makin menunjukan bahwa kekuasaan yang semena mena,&rdquo; ujar dia.

Asal tahu saja, istri mantan Dandim Kendari, IPDN, diciduk gara-gara postingan berikut ini,&nbsp;&quot;Jangan cemen, pak. Kejadianmu tak sebanding dengan berjuta nyawa yang melayang.&quot;

Padahal, jika ditilik dari sisi redaksi kalimat, postingan istri Dandim ini sama sekali tidak menyebut atau mengatasnamakan institusi TNI dan tidak pula menyebut nama sosok tertentu secara tegas. 

Boleh dibilang, status Facebook istri Dandim ini hanyalah bentuk ungkapan batin yang terjaga dalam koridor hukum.

Kemudian, postingan kedua, juga sifatnya netral. Sebuah nasehat untuk mengingatkan peristiwa yang pernah terjadi di negeri ini. Postingan kedua, tertulis, &ldquo;Teringat kasus pak Setnov,.. bersambung rupanya, pake pemeran pengganti&#39;. Dalam postingan kedua, juga tidak ada kata yang menyebut nama Wiranto. 

Nah kalau masih belum jelas tujuan postingan tersebut mengarah ke siapa, maka apakah layak dipidanakan dengan tuduhan melanggar UU ITE (UU No. 19/2016 Jo. UU No. 11/2008). 

Nah, kira-kira melanggar pasal apa? Apakah Pasal 28 ayat (2) tentang menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA? Dimana unsur-unsurnya ? Jadi sebenarnya di mana letak kesalahannya? Silahkan nilai sendiri. (Binsasi) 

&nbsp;

Haris Azhar: Ini Negara Hukum, KSAD Tidak Boleh Sepihak Menghukum Prajuritnya!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi