Pengamat: Hanya Presiden yang Bisa Selamatkan Chuck

Minggu, 20 Oktober 2019 – 06:00 WIB

Praktisi Hukum Kamilov Sagala (doc: Binsasi REQnews)

Praktisi Hukum Kamilov Sagala (doc: Binsasi REQnews)

JAKARTA, REQnews – Pemidanaan yang dikenakan atas Jaksa senior Chuck Suryosumpeno dinilai tak perlu dilanjutkan ke ranah pidana. Sebabnya, sudah dianggap selesai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) memidanakan jaksa berprestasi tersebut dinilai kontroversial.

Hal ini disampaikan oleh Praktisi Hukum Kamilov Sagala. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Chuck bisa dikatakan sebagai korban kriminalisasi sejumlah pihak Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Nah di dalam kejaksaan itu kan ada lima faksi yaitu faksi akademisi, politis, hukum, angkatan dan mantan jaksa. Faksi-faksi ini tidak suka dengan kinerja Chuck yang terkenal bagus. Maka mereka mencari cara untuk menjatuhkan dia. Hingga pada akhirnya dikriminalisasi sampai sekarang,” kata dia saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu 19 Oktober 2019.

Sosok yang pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan RI ini juga mengungkapkan bahwa sebenarnya putusan pada PTUN sudah jelas, Chuck tak terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang semasa menjabat sebagai Kepala Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi, Kejaksaan Agung.

“Jadi seharusnya sesudah putusan di PTUN, maka kasus Chuck tak bisa dipidana karena sudah kelar kan,” ujar dia.

Namun Kamilov agak pesimis jika pemulihan kembali status dan pembebasan Chuck, mustahil akan dilakukan Jaksa Agung HM Prasetyo. 

“Soalnya kalau Jaksa Agung membebaskan Chuck maka itu akan menjadi boomerang bagi dia. Maka jalan satu-satunya adalah harus lewat bantuan Presiden agar Chuck bisa bebas,” kata dia.

Sekadar info, Chuck cukup dikenal sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah perkara yang mangkrak di Kejagung. Banyak kasus korupsi yang tidak jelas berhasil ditanganinya dengan menyita barang-barang sitaan dan mengembalikannya sebagai aset negara.

Atas jasanya, Chuck kemudian didapuk menjadi Ketua Satgassus Kejagung. Setelah itu. Chuck menjabat Ketua Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung periode 2014-2015. Dengan posisinya itu, ia memimpin eksekusi kasus yang mangkrak.

Seperti mengeksekusi harta terpidana kasus pajak Gayus Tambunan. Harta Gayus yang dieksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) adalah uang senilai Rp 74 miliar. Itu berupa uang tunai dan emas batangan.

Di masa Chuck pula, perusahaan sawit Asian Agri melaksanakan pembayaran kasus pajak senilai Rp 2,5 triliun.

Pada September 2014, Chuck menemukan barang bukti yang mangkrak selama 7 tahun. Barang bukti itu berupa ratusan batang kayu berkelas yang dikemas dalam 23 kontainer di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Akan tetapi, langkah berani Chuck mulai dipersoalkan saat ia menyelesaikan kasus aset Hendra Rahardja pada 2012. Di era Jaksa Agung Basrief Arief, Chuck dinyatakan melaksanakan proses penyelesaian kasus Hendra sudah sesuai dengan prosedur.

Kemudian, kala Prasetyo menjadi Jaksa Agung, Chuck mulai diungkit. Puncaknya, Chuck diberhentikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku dengan alasan proses penjualan aset Hendra tidak sesuai dengan prosedur.

Tak terima diperlakukan tak adil, Chuck pun menggugat ke PTUN Jakarta dan menang di tingkat peninjauan kembali (PK). MA menyatakan apa yang dilakukan Chuck sesuai dengan prosedur sehingga pemecatan itu tidak sah. 

Namun anehnya, tak lama setelah keluar informasi putusan MA itu, Chuck malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Prasetyo. 

Sungguh sangat disayangkan dan benar-benar ironis! (Binsasi)