Muhammad Ismak, S.H, M.H, Ketua Umum Asosiasi Advokat IndonesiaMelihat kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Salah satu penyebabnya dikarenakan banyaknya penegak hukum yang tersandung masalah hukum. Wajah Hukum pun menjadi gelap akibat praktek-praktek penyelewengan penegakkan hukum seperti mafia peradillan, jual beli putusan, kolusi antara penegak hukum, dan diskriminatif dalam proses dan putusan hukum. Sehingga kepercayaan terhadap penegak hukum pun luntur. Berikut ini perbincangan REQnews dengan Muhammad Ismak, S.H, M.H, saat berdiskusi mengenai kondisi penegakkan hukum di Indonesia, beberapa waktu lalu di salah satu cafe di Jakarta Pusat, Bagaimana menurut pandangan Anda mengenai perkembangan penegakkan hukum di Indonesia? Sebenarnya bila dilihat dari sisi perkembanganya, tidak ada yang baru. Memang ada upaya dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki, hanya tidaklah cukup. Terbukti masih banyaknya penegak hukum yang terjerat masalah hukum. Tidak berjalannya penegakkan hukum dengan baik dan efektif, berakibat kerusakan dan kehancuran diberbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut saya, masalahnaya di rekrutmen para penegak hukum, bila tidak dibenahi, maka hasilnya akan menghasilkan penerus jaksa, hakim,polisi bahkan advokat yang seperti ini terus. Karena itu saya melihat harus ada satu pola rekrutmen yang harus kita pikirkan bersama untuk melahirkan penegak hukum yang mempuni. Sementara bila masalah teknis atau kemampuan bisa diperbaiki lebih mudah, dibandingkan etika. Menurut Anda idelanya sebuah rekrutmen seperti apa? Saya kira harus diserahkan pada satu lembaga khusus yang menangani rekrutmen seperti ini. Kalau seperti sekarang ini, budaya yang sudah terbentuk seperti dipengadilan, di Makamah Agung akan sulit berubah, karena rekrutmen dengan cara yang sekarang tidak mampu menghasilakan penegak hukum yang mempuni. Menurut Anda bagaimana kriteria ideal seorang penegak hukum? Penegak hukum selalu akan berurusan dengan skill dan etika. Dua itu yang menjadi keharusan dimiliki oleh seorang penegak hukum, Etika yang menjaga semuanya, sementara skill bisa dipelajari dan terus ditambahkan. Bila melihat kondisi sekarang ini, para penegak hukum masih jauh dari panggangan api, artinya jauh dari ideal. Mengapa tidak melakukan pembinaan di kampus? Melihat minat mereka kemana dan mengarahkannya serta memperkuat etika mereka. Banyak kita melihat seorang yang baru lulus dari kuliah mengikuti semua rekrutmen, ikut tes menjadi jaksa, hakim, pengacara, Sebenranya dia ini mau jadi apa? Menjadi hakim itu panggilan, kalau seperti ini, dia itu mencari pekerjaan, jangan-jangan dia berpikiran menjadi hakim bisa menjadi sangat kaya. Harus dipikirkan satu cara yang efektif yang mampu menghasilkan penegak hukum yang berkualitas dari segi moral dan skill dan harus lebih diperkuat moralitasnya. Satu keputusan yang salah lebih termaafkan dibanding moralitas yang salah. Tentunya kondisi ini melemahkan hukum di Indonesia? Tentu saja, dengan kondisi seperti ini dimana para penegak hukum sulit untuk diharapkan, membuat masyarakat menjadi skeptic. Selain itu dengan melemahnya para penegak hukum menjadi lahan empuk bagi sebagian kelompok yang memiliki kepentingan, sehingga keputusan yang mereka ambil/buat seringkali tidak mewakili keadilan. Fenomena banyaknya penegak hukum, kepala daerah yang ditangkap, bagaimana membuat efek jeranya, agar tidak lagi terjadi? Saya kira kepala daerah tersadung masalah hukum seperti korupsi, merupakan efek samping dari demokrasi yang dibuka. Setiap orang boleh jadi apa saja, tanpa mengukur dirinya. Dan untuk semua itu ada ongkos yang harus mereka keluarkan. Apakah ongkos itu akan dibuang untuk sebuah pengabdian, atau akan dikembalikan, bila berpikir ongkos itu harus dikembalikan, maka tentunya akan berbagai cara dilakukan untuk mengembalikan ongkos teraebut. Ini efek samping dari demokrasi. Seharusnya demokrasi itu berbanding dengan pendapatan perkapita. saya kira mudah-mudahan dengan perjalanan waktu akan mengikis itu. Tapi penegak hukum tidak bisa diserahkan kepada waktu, mau tidak mau titik beratnya pada etika itu yang harua dibangun. Saya kira penegak hukum harus sadar, harus kembali pada diri sendiri, mau sampai kapan begini. Untuk penegak hukum yang melakukan kesalahan, menurut saya seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, agar menimbulkan efek jera. Apakah Anda melihat ada keinginan sekelompok tertentu untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Setiap lembaga pasti punya kelemahan begitu juga dengan KPK tidak mungkin tidak punya kelemahan, tapi kepercayaan publik saaat ini ada di KPK. Saya belum mendapatkan rasionya, apa sih yang menyebabkan DPR mau melemahkan KPK, apakah ini bentuk perlawanan atau mungkin sudah menjadi sejarah manusia, orang yang menegakan kebenaran itu akan dilawan. Kenapa tiba-tiba segelintir orang sekarang ini berpikir bahwa penegakkan korupsi harus diserahkan lagi ke kepolisian dan kejaksaan. Pertanyaannya adalah apakah dua lembaga itu sudah memperlihatkan kinerjanya dibidang korupsi secara mempuni ? Saya tidak setuju pelemahan KPK, sebab dua institusi yang sudah ada itu belum menunjukkan kinerjanya seperti KPK. Jangan membandingkan KPK memiliki wewenang penyadapan, karena polisi juga punya sumber daya manusia yang luar biasa dan KPK juga menggunakan sumber daya polisi dan jaksa. (nls)

Penegak Hukum Harus Memiliki Etika dan Skill

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi