JAKARTA, REQnews - Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk mantan Jaksa Agung M Prasetyo, pada tahun 2015 kemungkinan bakal dibubarkan. Kehadiran TP4 dinilai tak memberikan kontribusi yang berarti dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di tanah air.
Hal senada pun diungkapkan oleh pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta Suparji Ahmad. Namun, menurutnya, sebelum dibubarkan alangkah baiknya kinerja TP4 harus dievaluasi terlebih dahulu.
“Tujuannya agar bisa diketahui kelebihan dan kekurangannya selama ini. Kalau memang tidak berkontribusi, maka sebaiknya dibubarkan saja,” ujarnya ketika dihubungi REQnews pada Kamis 7 November 2019 malam.
Ia juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan TP4 yang merupakan warisan Jampidsus Adi Toegarisman saat menjabat Jamintel, tak memberikan manfaat yang berarti bagi Kejaksaan Agung (Kejagung).
Bahkan ada kecenderungan membentuk birokrasi baru dalam tubuh kejaksaan dan ikut menambah biaya operasional.
Bukti bahwa TP4 tak berkontribusi bagi pemberantasan korupsi adalah terciduknya seorang jaksa yang terbukti menerima suap dalam menangani kasus OTT di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Bukti lainnya adalah soal kehadiran ‘desa siluman’ yang membuat dana desa dikorupsi secara masif.
“Ini menunjukkan bahwa TP4 tak menjalankan tugas pengawasannya secara baik sehingga masih ada pelanggaran dari fakta-fakta yang sebutkan tadi. Maka rekomendasi dari saya, sebaiknya dibubarkan saja. Soalnya kalau cuma berganti baju (dievaluasi), tetap saja akan terulang hal yang sama,” katanya.
Maka, Suparji menyarankan agar perlu ada sinergi dan komunikasi yang baik antara pihak Kejagung dengan badan-badan hukum di daerah.
“Sebaiknya biro-biro hukum di daerah dioptimalkan perannya. Bentuklah sinergi dengan kejaksaan setempat (Kejati atau Kejari) maupun Kejagung sehingga kasus-kasus korupsi bisa berkurang,” ujarnya.
Seperti diketahui, Jaksa Agung yang baru ST Burhanuddin mengatakan tengah mengevaluasi keberadaan TP4. Bahkan ia tak menutup kemungkinan untuk membubarkan TP4.
"Ya ini (TP4) kan nanti dievaluasi, apakah kita akan bubarkan, diganti dengan program lain," katanya.
Sebab menurut dia, keberadaan TP4 yang tujuannya untuk mengawal dan memberikan pendampingan hukum, justru kerap disalahgunakan.
"Yang jelas ini program tadinya kan bener. Kemudian ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan. Tentunya itu yang akan kita evaluasi," katanya.
Meski demikian, Burhanuddin belum mengetahui pasti berapa oknum jaksa yang terindikasi menyelewengkan tugas sebagai anggota TP4, baik di pusat atau daerah.
"Kalau hitungannya tidak ada. Tetapi kan gini ya, semuanya merasakannya kok. Anda juga kan merasakannya TP4 itu bener apa enggak. Itu saja," ujarnya. (Binsasi)
