Pakar: Diskursus Masa Jabatan Presiden 3 Periode Masih Relevan

Minggu, 24 November 2019 – 19:00 WIB

Pakar HTN Fachri Bachmid (Foto: Istimewa)

Pakar HTN Fachri Bachmid (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Diskursus masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tiga periode akhir-akhir ini terbilang wajar saja dan tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut  Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 amandemen pertama, khususnya norma pasal 7 masih sangat relevan.

Bahkan sejalan dengan konsep negara demokrasi konstitusional. Karenanya ia berpendapat jika pranata pembatasan kekuasaan presiden secara filosofis tidak terlepas dari konsekuensi penerapan sistem pemerintahan presidensial.

Menurut peraih gelar Doktor di bidang Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Makassar ini, secara hukum tata negara disebutkan bahwa kedudukan dan eksistensi presiden sebagai kepala negara (head of state). Sekaligus sebagai kepala pemerintahan (chief of executive) yang memiliki kekuasaan sangat besar.

Jika demikian, maka secara doktrinal masa jabatan Presiden harus mutlak dibatasi oleh konstitusi, dan itu telah diterima secara universal sebagai sebuah konsep rasional dan relevan untuk Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi.

Tentu, setiap gagasan dan usulan idealnya disertai dengan kajian yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Artinya harus mempunyai basis akademik kuat dan komprehensif terkait dengan urgensi serta konteks usulan perpanjangan masa jabatan presiden saat ini.

Ia pun meminta agar kemajuan konsep negara demokrasi konstitusional yang sudah terbangun secara baik selama ini tidak mengalami kemunduran. Sebab, kata dia, sistem dua periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam periode masa jabatan presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi telah sangat konstruktif.

"Karena itu berkaitan dengan sistem tata negara yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, maka harus terhindar dari gagasan serta usulan yang bersifat parsial dan kering nilai filosofis,” kata Fahri.

Menurut Fahri, kekuasaan kepala negara dibatasi oleh UUD 1945 meliputi isi dan substansi kekuasaan, serta pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu dijalankannya kekuasaan negara tersebut.

Kemudian tergambar dari perdebatan-perdebatan politik dan akademik pada Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR) berkaitan dengan pembatasan masa jabatan presiden, dan sebagaimana terdapat dalam rumusan final yang terdapat dalam ketentuan pasal 7 UUD NRI tahun 1945 hasil perubahan pertama itu.